Jakarta, Aktual.co — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menilai program penanggulan kemiskinan belum tepat sasaran yang ditandai dengan masih tingginya penduduk miskin di wilayah itu.
Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hastono di Kulon Progo, mengatakan selama ini Pemkab Kulon Progo bekerja maksimal, berbagai kegiatan dan semangat telah dicurahkan dalam penanggulangan kemiskinan.
“Kenyataannya, target penurunan angka kemiskinan di Kulon Progo tidak teralisasi. Artinya, pemkab harus mengevaluasi program-program pengentasan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan,” katanya, Kamis (12/2).
Menurut dia, data yang digunakan sebagai acuan dalam program pengentasan kemiskinan tidak valid, tapi bisa juga program tidak tepat sasaran.
Ia mengatakan berdasarkan pendataan oleh pemkab, angka kemiskinan menurun dari 23 persen menjadi 15 persen. Tapi kenyataannya, angka kemiskinan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) penurunan kemiskinan tidak signifikan, yakni pada kisaran 21-22 persen.
“Data kemiskinan BPS dan hasil pendataan pemkab perlu disamakan. Pemangku kepentingan baik Dinsosnakertrans, Bappeda, dan BPS segera membahas soal kemiskinan,” kata polisiti PAN dari daerah pemilihan (dapil) Pengasih-Kokap ini.
Selama ini, kata Ponimin, kegiatan bedah rumah, pemberian bantaun stimulan terus diberikan kepada warga kurang mampu. Artinya, pengentasan kemiskinan hanya permukaannya saja yang ditanggulangi.
“Pemkab harus mencari akar atau sumber masalah kemiskinan, bukan hanya permukaannya saja,” kata Ponimin.
Kepala Bappeda Kulon Progo Agus Langgeng Basuki mengatakan angka kemiskinan di Kulon Progo menurun, meski target capaiannya belum sesuai target yang diharapkan. Angka kemiskinan pada 2013 sebesar 22,27 persen dan 2014 sebesar 21,27 persen.
“Harapannya, setiap tahun angka kemiskinan turun satu sampai dua persen. Penurunan kemiskinan sangat dipengaruhi berbagai faktor,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrat tetap menginginkan pemilihan kepala daerah secara serentak tahap pertama dilaksanakan pada 2015. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto.
Agus di Magelang, Rabu (11/2) malam, mengatakan Perpu Nomor 1 tahun 2014 kemudian menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan pilkada serentak tahap pertama pemungutan suara dilaksanakan tahun 2015 tetapi ada beberapa fraksi yang mengusulkan tahun 2016.
Ia mengatakan hal tersebut usai konsolidasi Partai Demokrat se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Hotel Atria Magelang.
“Kalau tahun 2016 tidak mungkin bulan Februari berarti hanya selisih dua bulan, ngapain sampai mengubah undang-undang, barangkali agak mundur sedikit dan hal itu bukan keinginan Partai Demokrat, kami tetap menginginkan di tahun 2105,” katanya.
Menurut dia, KPU harus secepatnya membuat peraturan KPU tentang pilkada tersebut, misalnya membuat peraturan KPU tentang uji publik. Uji publik sekarang harus ada, hal ini merupakan 10 persyaratan dari Perpu tersebut.
“Waktu uji publik memang akan direvisi, yang tadinya 4,5 bulan akan menjadi satu bulan. Kalau mau dikurangi harinya boleh tetapi tidak boleh uji publik oleh parpol yang melaksanakan harus KPU. Apabila uji publik dihilangkan Partai Demokrat tidak bisa menerima karena ini esensi dari Perpu tersebut,” katanya.
Ia menuturkan dalam UU nomor 1 tahun 2015 hanya pemungutan suara yang dilakukan pada 2015, kalau terjadi dua tahap dan tahap kedua dilaksanakan tahun 2016 tidak masalah, hal itu sudah memenuhi UU Pilkada tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sidang lanjutan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/2).
Wakil ketua Komisi Yudisial, Abbas Said bertandang ke PN Jaksel. Dia mengaku kedatangnnya hanya untuk bertemu dengan hakim. Namun dia ikut masuk ke ruang sidang utama, dimana sidang praperadilan BG berlangsung.
“Iya, tadi ketemu beberapa hakim, ini pak ketua (PN) nganter saya ini ke dalam,” kata Abbas sambil masuk ke ruang sidang, sambil diantar oleh Ketua PN Jakarta Selatan, Haswandi, Kamis (12/2).
Saat ini sidang praperadilan baru saja dimulai. Tampak Abbad bersama Haswandi duduk di salah satu kursi ruang sidang utama sambil menyaksikan persidangan. Dia pun mengelak kehadirannya ke PN Jaksel tak memantau sidang. 
“Oh, enggak, hanya ketemu teman-teman aja, biasa aja kok,” kata mantan hakim agung ini. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara menghibahkan tanah kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk lokasi pembangunan lembaga pemasyarakatan di kabupaten tersebut.
“Tanah yang kami hibahkan untuk pembangunan lapas itu terletak di Wangiwangi, ibu kota Kabupaten Wakatobi,” kata Bupati Wakatobi, Hugua di Kendari, Kamis (12/2).
Menurut dia, peletakan batu pertama pembangunan lapas di Wakatobi itu akan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly saat berkunjung di Wakatobi pada 22 Februari 2015.
Pada agenda kunjungan kerja di Wakatobi tersebut, selain meletakkan batu pertama pembangunan lapas, Menteri Hukum dan HAM juga akan meletakkan batu pertama pembangunan kantor pengadilan negeri setempat.
“Dengan berdiri lapas dan pengadilan negeri di Wakatobi, semua penanganan masalah hukum yang terjadi di Wakatobi sudah bisa dilakukan di Wakatobi,” kata dia.
Menurut dia, selama ini proses peradilan dan pemenjaraan warga Wakatobi dilakukan di Baubau, karena pengadilan negeri dan lapas belum ada di Wakatobi.
“Dengan keberadaan PN dan lapas itu, masyarakat Wakatobi bisa menjalani proses hukum di Wakatobi,” kata dia.
Menurut dia, ketiadaan lapas dan PN di Wakatobi cukup merepotkan masyarakat Wakatobi yang bermasalah hukum.
Selain membutuhkan biaya besar, berperkara hukum di Baubau juga menyita banyak waktu bagi masyarakat di sini.
“Membutuhkan biaya besar, karena selain harus mengeluarkan biaya transportasi Wakatobi-Baubau pulang pergi, di Baubau itu warga Wakatobi juga harus membayar biaya penginapan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu