Jakarta, Aktual.co —Afghanistan berpotensi menjadi tempat berlindung kelompok militan Islamic State (ISIS) seiring ditariknya pasukan Amerika Serikat (AS) dan negara lain. Kekhawatiran dilontarkan Robert Grenier, mantan pejabat tinggi Agensi Intelijen AS atau CIA. Grenier berpendapat Taliban, yang terdapat di Afghanistan dan Pakistan, kerap melihat sesuatu secara hitam dan putih. Mereka selalu memutuskan sesuatu lewat pertanyaan: “Apakah hal tersebut benar secara Islam atau tidak?”

“Mereka (Taliban) tidak akan berpaling pada orang-orang yang berideologi sama,” tutur Grenier, dalam sebuah acara di New America, Selasa (10/2/2015). “Saya juga yakin mereka tidak akan memalingkan perhatiannya dari teroris internasional (ISIS), Jika mereka datang ke Afghanistan dalam jumlah besar,” sambung dia, seperti diwartakan AFP. ISIS telah menguasai banyak wilayah di Irak dan Suriah, sejak pertama kali mendeklarasikan kekhilafahan pada 2014. AS mendirikan koalisi global dan menggempur ISIS lewat serangan udara di Irak serta Suriah.

Jakarta, Aktual.co —Duta Besar Republik Demokratik Korea (Korea Utara) Ri Jong Ryul, 59 tahun, melayangkan nota diplomatik bernada protes kepada pemerintah Indonesia. Protes ini terkait dengan sikap pemerintah Indonesia yang membiarkan penyelenggaraan simposium internasional membahas mengenai hak asasi manusia rakyat Korut pada Selasa, (10/2), seperti yang dilansir Tempo.co.

Menurut Ri Jong Ryul, simposium itu yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea Selatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)-Indonesia hanya bertujuan untuk menyebarkan rumors dan permusuhan terhadap Korea Utara.

“Indonesia dan Korea Utara selama ini berhubungan sangat erat. Tolong hentikan pertemuan-pertemuan semacam ini (simposium) untuk menentang negara kami. Kami menghormati harga diri dan kedaulatan negara-negara lain,” kata Ri Jong Ryul di kantornya, Jakarta, Selasa siang, (10/2).

Menurut Ri Jong Ryul, nota diplomatik bernada protes sekaligus kecaman terhadap penyelenggara simposium internasional tentang HAM Korut disampaikan ke Kementerian Luar Negeri, Biro Kepresidenan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Interpol. “Namun hingga simposium digelar pada pukul 11 siang, mereka tidak merespon nota diplomatik kami,” kata Ri Jong Ryul menyesalkan. Dengan nada kecewa, Duta Besar Korea Utara ini mengingatkan Indonesia, jika pertemuan-pertemuan semacam ini terus dibiarkan oleh pemerintah Indonesia, maka hubungan yang sudah berlangsung baik antar dua negara akan tercederai.

Simposium internasional digelar di Golden Ballroom A, Hotel Sultan, Jakarta pada Selasa siang hingga sore. Simposium menghadirkan sejumlah akademisi dan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk situasi HAM Korut, Marzuki Darusman. Duta Besar Korea Selatan Cho Tai Young juga hadir di simposium ini.

Rafendi Djamin dari AICHR-Indonesia mengatakan lembaganya berperan sebagai co-host dalam simposium internasional tersebut. “Saya sebagai pembicara dan AICHR-Indonesia sebagai co-host,” kata Rafendi yang dihubungi melalui telepon saat akan berangkat ke Malaysia, Selasa sore, 10 Februari 2015. Ia membenarkan ada seorang diplomat Korea Utara yang hadir di acara itu dan menggelar konferensi pers membacakan pernyataan protes kepada sejumlah jurnalis yang hadir di simposium. “Saya mendengar Korut kecewa tidak diundang di simposium ini,” kata Rafendi.

Jakarta, Aktual.co —Biro intelijen Pakistan (ISI) sempat mengaku tak mengetahu keberadaan Osama bin Laden hingga kematianya. Namun mantan kepala intelijen menepiskan pernyataan itu. Letnan Jenderal Asad Durani, mantan Kepala Intel Pakistan mengatakan, biro intelijen negaranya tahu dimana Osama berada hingga serbuan tentara AS menewaskan pimpinan kelompok militan tersebut, seperti yang dilansir Rimanews.com.

Kepada al Jazeera Durani mengaku meragukan pernyataan resmi yang disampaikan oleh ISI yang mengaku tak mengetahui keberadaan pimpinan Al Qaida hingga kematiannya. Menurut Durrani, pernyataan intelijen Pakistan menyiratkan mereka sebenarnya menyimpan informasi di mana bin Laden sembunyi. Namun  informasi hanya akan disampaikan jika ada perjanjian quid pro quo (pertukaran informasi atau pertukaran tahanan).

“Saya tak bisa mengatakan dengan tepat apa yang terjadi, namun sangat mungkin ISI tidak tahu, namun lebih sangat mungkin, mereka tahu,” kata Durrani. Durrani yang bertugas sebagai Direktur Jenderal ISI sejak tahun 1990-1992 menegaskan, bin Laden diserahkan melalui sebuah perjanjian “untuk mengakhiri masalah di Afghanistan.”

Saat ditanya kemungkinan Bin Laden disembunyikan secara aman oleh ISI, Durrani menjawab, “jika ISI melakukan itu, saya akan mengatakan mereka melakukan tugas dengan baik. Dan jika kemudian mereka memberitahu lokasi, artinya mereka lakukan yang harus mereka lakukan.”

Jakarta, Aktual.co —Palestina akan membuka kedutaan besar di Stockholm, Swedia, menandai hubungan kedua negara yang makin dekat, berselang beberapa bulan setelah Swedia mengakui Palestina sebagai negara. Dalam kunjungan pertama kali ke Swedia setelah pengakuan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan negara-negara lain untuk mengikuti langkah Swedia. “Pengakuan Anda, seharusnya mendorong perundingan proses perdamaian,” kata Abbas., seperti yang dikutip CNN Indonesia.com.

Sementara itu, hubungan antara Swedia dan Israel memburuk sejak Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom membatalkan kunjungannya ke Israel pada Januari, dan di pihak lain, Israel memanggil duta besarnya dari Swedia. Palestina saat ini gencar mencari dukungan pengakuan dari negara-negara lain atas negara Palestina yang mencakup Jalur Gaza—saat ini diblokade—serta Tepi Barat—saat ini diokupasi Israel—dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka.

Israel merebut wilayah-wilayah itu pada Perang Timur Tengah 1967 dan terus membangun permukiman Yahudi di beberapa daerah tak peduli kecaman dari dunia internasional. Pembicaraan damai yang telah berlangsung lama, dan terakhir gagal pada April tahun lalu.  Tak habis akal, Palestina melancarkan strategi altefnatif dengan mencari sebanyak-banyaknya pengakuan dari negara lain.

Sebagian besar negara Eropa Barat belum memberikan pengakuan resmi negara Palestina, termasuk juga Amerika Serikat. Meskipun begitu, Majelis Umum PBB mengakui Palestina secara de facto pada 2012. Sebanyak 135 negara saat ini mengakui Palestina, termasuk beberapa negara Eropa Timur yang melakukannya sebelum mereka bergabung dengan Uni Eropa.

Segera Dibuka
Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven mengatakan Palestina akan membuka kedutaan besar di Stockholm segera. Di sebagian besar negara-negara Eropa Barat lain, Palestina memiliki misi diplomatik, bukan kedutaan penuh. Lofven berjanji akan memberi lebih banyak bantuan untuk Palestina namun menekankan ia menginginkan kemajuan dalam reformasi. “Ada tantangan: kita harus saling membantu untuk memerangi korupsi, meningkatkan kesetaraan gender, meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tentu saja melanjutkan proses pembentukan negara,” kata Lofven.

Kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua pemimpin menyatakan  Swedia akan menaikkan bantuan kepada Palestina sebesar US$179,74 juta selama lima tahun ke depan. Dalam pidato pelantikannya di parlemen tahun lalu, Lofven memang mengatakan akan memenuhi janji lama Partai Sosial Demokrat untuk mengakui negara Palestina.

Resolusi mereka di Dewan Keamanan PBB yang menyerukan pembentukan sebuah negara Palestina gagal pada Desember, tetapi mereka juga  bergabung dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Parlemen beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, Perancis dan Spanyol, mengakui negara Palestina, namun keputusan itu masih belum mengikat dan mempengaruhi kebijakan negara masing-masing.