Jakarta, Aktual.co — Tim Independen bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda proses hukum terkait kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG).
Melalui salah satu angggotanya, Jimly Asshiddiqie, Tim Independen mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan permintaannya agar KPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sampai proses praperadilan yang diajukan BG selesai.
“Kami sudah minta ke KPK agar tidak melakukan pemanggilan terhadap kasus BG, tidak melakukan lagi pemeriksaan terkait kasus itu,” ungkap Jimly di gedung KPK, Rabu (11/2).
Bukan hanya itu, tim yang juga dikenal dengan Tim Sembilan ini, juga telah meminta Bareskrim Mabes Polri untuk meniadakan sementara proses hukum yang ditujukan kepada jajaran Komisioner KPK, termasuk kasus Abraham Samad.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu  mengklaim bahwa pihaknya sudah lebih dulu menyampaikan kepada pihak kepolisian.
“Juga terhadap pimpinan KPK, kami harapkan stop tidak ada pemanggilan-pemanggilan. Kepada Polri juga sudah kami sampaikan.  Kami minta untuk menghormati proses praperadilan pak BG,” jelasnya.
Lebih jauh disampaikan Jimly, bahwa permintaan Tim Independen kepada KPK dan Polri nantinya juga akan disampaikan kepada Jokowi. “Tentu akan kita sampaikan ke Presiden (permintaan penundaan proses hukum KPK dan Polri),” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mantan Hakim Syarifuddin menyambangi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Rabu (11/2). Kedatangan Syarifuddin kali ini untuk melaporkan ‎seluruh pimpinan KPK atas dugaan 3 pelanggaran.
Para pimpinan KPK yang dilaporkan itu adalah Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas, Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen.
“Semua pimpinan KPK telah malakukan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan diantaranya pemalsuan surat dan Pemalsuan suara di persidangan dengan Nomor LP 170/2015,” kata Syarifuddin usai memberi laporan ke Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (11/2).
Dari Tanda Bukti Lapor, diketahui nomor LP TBL/99/II/2015/Bareskrim. Para pimpinan KPK jilid III itu dilaporkan atas dugaan 3 tindak pidana.
Dalam surat tersebut tertulis keterangan palsu yang isinya bertentangan dengan fakta‎, penyalahgunaan wewenang berdasarkan surat panggilan tanggal 31 Agustus 2012 No Spgl-1247/23/VIII/2012, dan menempatkan keterangan palsu dan atau memalsukan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 266, 421 dan 263 KUHP.
“Suara saya digantikan suara orang lain, ada semua konten disini (sambil menunjukkan video di HP) tapi saat itu fakta dibedakan. Dalam suara itu saya meminta uang, saya tidak pernah meminta uang. Pembicaraan itu tidak ada, tapi diada-adakan. Nominalnya adalah Rp.250 juta‎,” katanya.
Dalam laporannya, Syarifuddin menyertakan beberapa alat bukti berupa rekaman video dan surat pemanggilan dari  KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Ketua Dewan Pembina Yayasan Puteri Indonesia (YPI) Putri K Wardani mengatakan pentingnya meningkatkan rasa nasionalisme bangsa agar dapat membentengi pengaruh budaya asing.

“Nasionalisme itu penting terutama di saat dunia ini jadi satu bagian yang tidak bisa dihindarkan. Tidak mungkin Indonesia yang jadi bagian masyarakat dunia memisahkan diri dari perkembangan zaman seperti internet dan budaya,” katanya, Jakarta, Rabu (11/2).

Putri yang juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri Berbasis Budaya mengatakan arus informasi dan teknologi antarnegara memberikan ruang bagi pengaruh budaya asing untuk masuk ke dalam kehidupan masyarakat.

Ia mengatakan dampak negatif dari pengaruh budaya asing itu adalah menjadi tren bagi anak muda yang perlahan melupakan budaya bangsa sendiri jika didukung dengan rasa nasionalisme.

“Menjadi sangat mudah bagi negara lain, ‘influence’ budaya, produknya masuk ke negara kita. Kita tidak mungkin menutup diri. Salah satu upaya membentenginya adalah dengan nasionalisme,” katanya.

Untuk mengantisipasi masuknya pengaruh budaya asing, lanjutnya, generasi muda harus memiliki kecintaan terhadap budaya dan hasil karya anak bangsa.

Berkaitan dengan hal itu, YPI mengangkat tema nasionalisme dalam karantina bagi para finalis Puteri Indonesia 2015, yakni “Tingkatkan Kualitas Diri dan Rasa Nasionalisme untuk Menang di Era Globalisasi”.

“Mereka (finalis Puteri Indonesia) harus berkenalan dan bangga dengan budaya mereka masing-masing. Mereka mempunyai adat istiadat harus bangga dan tidak boleh malu,” tuturnya.

Ia mengatakan 38 perempuan yang menjadi finalis Puteri Indonesia itu merupakan perwakilan dari setiap daerah yang harus memiliki rasa nasionalisme tinggi dan bangga menunjukkan budaya daerahnya.

Dengan demikian, katanya, para finalis itu dapat menjadi teladan bagi anak muda lainnya untuk mencintai budaya bangsa.

Selain itu, selama proses karantina dan malam puncak pemilihan Puteri Indonesia 2015, setiap peserta akan mengenakan pakaian dan aksesoris sarat akan budaya bangsa baik dari motif rancangan maupun bahan kain yang digunakan.

“Supaya anak-anak ini mengenal dan mencintai barang yang berakar atau bersumber dari budaya sendiri,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: