Jakarta, Aktual.co — Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat diminta tak membangun persepsi atau opini bahwa penetapan status tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, merupakan kriminalisasi dan penzoliman.
Menurut anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding, persepsi atau opini yang dibangun itu akan menggerus penegakan hukum di tanah air.
“Saya kira kita jangan bangun persepsi seperti itu. Jangan bangun opini yang bisa menggerus penegakan hukum oleh institusi hukum. Karena bangun persepsi seperti itu tidak mendidik dalam penegakan hukum. Lebih bagus kita sampaikan ke masyarakat untuk menghormati penegak hukum dalam lakukan fungsinya sesuai norma yang berlaku, karena masing-masing punya kewenangan yang diatur dalam UU. Biarlah proses hukumnya berjalan,” sebut Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1).
Jika ada anggapan bahwa penetapan tersangka terhadap BW tidak kuat, bisa ditempuh dengan jalur hukum, bukan dengan beropini.
“Kan bisa lakukan praperadilan. Jangan kemudian katakan ada kriminilasi, pendzaliman, atau politisasi,” kata Sudding.
Kasus Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto terkait Pemilukada Kotawaringan Barat tahun 2010 sudah pernah ditanyakan saat Komisi III PR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Bambang Widjojanto.
“Saat kita (Komisi III DPR RI) melakukan uji kelayakan dan kepatutan, sudah mempersoalkan masalah tersebut. Kita sudah minta klarifikasi soal BW. Yang bersangkutan menyatakan siap memberikan keterangan hukum kalau persoalnya masuk ke ranah hukum,” ungkap politisi Hanura itu.
Sedangkan untuk masalah Adnan Pandu, Sudding mengaku belum pernah mendengar sama sekali. “Kami belum pernah dengar. Kami baru dengar sekarang.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto akan kembali ke kantor. Namun, dia datang untuk mengurusi administrasi dan membahas soal proses pengunduran dirinya.
“Pak BW hari ini akan ke kantor untuk mengurusi administrasi,” kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi,  Senin (26/1).
Pengurusan administrasi itu, kata Johan, akan membahas soal proses pengunduran BW selekau komisioner KPK. Bambang memang menegaskan akan segera mengajukan pengunduran diri sebagai konsekuensi penetapannya sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri.
“Kalau secara lisan akan mengundurkan diri memang sudah disampaikan, tapi secara tertulis belum ada.”
Johan menambahkan BW ingin mencontohkan bahwa pejabat publik harus mengundurkan diri saat di tetapkan sebagai tersangka.
“Pak BW memang berkeinginan untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan karena status tersangkanya. Meskipun belum ada Keppres yang dikeluarkan terkait status Pak BW. Tapi beliau ingin mencontohkan bahwa seorang pejabat publik ya ‎seharusnya seperti itu, mundur tanpa harus didorong ketika berstatus sebagai tersangka. Ada tanggung jawab secara moral,” kata Johan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa dukungan pernyataan Ketua DPP Gerindra Habiburokhman yang mendukung  penerbitan perppu imunitas pimpinan KPK merupakan pernyataan pribadi.
Menurutnya, Partai Gerindra saat ini masih mengkaji hak imunitas bagi pimpinan KPK.
“Saat ini masih kita bahas. Prinsipnya Gerindra tak mentolerir korupsi oleh siapapun dan lembaga manapun,” kata Hashim, dalam pernyataan tertulisnya, Senin (26/1).
Diketahui, Ketua DPP Gerindra Habiburokhman mendukkung usulan mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana terkait wacana perppu imunitas bagi pimpinan KPK. Perppu dianggap menjadi solusi tepat dalam menyelesaikan konflik KPK dengan Polri.

Artikel ini ditulis oleh: