Jakarta, Aktual.co — Fraksi Partai Golkar DPR akan menginisiasi perubahan sistem anggaran yang sentralistik agar program pusat dan daerah sinkron dan tepat sasaran.

“Fakta yang terjadi di lapangan daerah sedikit mendapat anggaran karena dikelola oleh pusat. Daerah juga sering tidak tahu ada proyek yang sedang dilaksanakan di daerahnya sehingga program tersebut menjadi tidak sinkron dan tidak tepat sasaran,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit, dalam konferensi pers yang digelar setelah acara “Dengar Pendapat Fraksi Partai Golkar DPR dengan Pimpinan Daerah di Jakarta”, Minggu (25/1) .

Ketua Badan Anggaran DPR itu mengatakan anggaran harus dirasakan masyarakat di daerah dan sepenuhnya untuk mensejahterakan rakyat, tapi hal itu sulit terjadi dengan sistem anggaran yang sentralistik.

Menurut dia, penyusunan anggaran berbasis daerah sangat penting agar kebutuhan daerah dapat terpenuhi.

Dalam pembahasan APBNP, ujar dia, pembagian anggaran harus dilihat sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga pembagiannya proposional.

Ia juga mengatakan anggaran untuk kepala daerah daerah sebaiknya lebih besar agar kepala daerah dapat sinkronkan program dengan visi misinya.

Meski menginginkan perubahan sistem anggaran sentralistik, ia berpendapat khusus dana desa sebaiknya tetap dilakukan secara sentral agar pemanfaatannya dapat diawasi dan pembangunan desa sesuai dengan program daerah.

“Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, peran kepala daerah sangat sentral sehingga penyaluran dana desa sebaiknya melalui bupati/walikota sebagai penanggungjawab pemerintahan di tingkat kabupaten/kota,” ujar dia.

Terakhir, ia mengusulkan betapa pentingnya politik anggaran yang berpihak pada pengembangan pasar tradisional di daerah untuk menghidupkan ekonomi kecil menengah dan melakukan pembatasan pada pasar modern.

Fraksi Partai Golkar DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tentang Perppu dan anggaran dengan pimpinan daerah Gubernur, Bupati dan Walikota dari Partai Golkar se-Indonesia, Minggu.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin, mengatakan akan melanjutkan acara tersebut dua kali setahun agar DPR dapat berkonsolidasi dengan pemimpin dan wakil di daerah.

“Kegiatan ini akan brlanjut secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali setahun kita bertemu. Tahap pertama secara regional, berikutnya seluruh Indonesia,” kata Ade.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kubu Agung Laksono yang menyelenggarakan Musyawarah Nasional di Ancol, Jakarta, mempertanyakan sikap yang akan diambil oleh kubu para pendukung Aburizal Bakrie (ARB) jika gugatannya di pengadilan menang.

“Kami belum tahu sikap apa yang akan diambil oleh para pendukung kubu Aburizal Bakrie di Bali jika gugatan di pengadilan kubu Agung Laksono yang menang. Apakah akan mundur atau bagaimana,” kata Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Daerah I Bali, Gde Sumarjaya Linggih di Denpasar, Minggu (25/12).

Hal itu dikatakan politikus asal Kabupaten Buleleng karena sikap yang diambil oleh kubu pendukung ARB yang sangat anti terhadap pendukung kubu Agung Laksono.

Sumarjaya Linggih yang lebih akrab disapa Demer itu sangat menyayangkan sikap yang diambil kader Partai Golkar yang telah mengambil langkah pemecatan terhadap para kader.

Menurut dia, pemecatan tidak bisa dilakukan secara mudah, tetapi melalui proses panjang. “Jika melakukan pemecatan juga tidak bisa diambil oleh kader yang berada di daerah, tetapi melalui prosedur dan aturan yang tertuang dalam tata tertib partai,” katanya.

Namun, pihaknya menegaskan bahwa para pendukung yang ada di kubu Agung Laksono ingin membangun kembali kejayaan partai berlambang pohon beringin tersebut.

Plt Sekretaris DPD Golkar Bali, Dewa Made Widiasa Nida juga mempertanyakan sikap arogansi yang dilakukan para kader pendukung ARB di Bali.

“Kenapa seorang Nyoman Segawa Kori sudah duduk di gedung dewan yang terhormat masih bisa melakukan hal yang arogan dengan melakukan pemecatan para kader partai,” katanya.

Padahal menurut dia, pemerintah mengakui kedua kubu tersebut dan jelas dalam kesepakatan islah tidak ada pemecatan antarsesama kader.

Hal itu menunjukkan sikap sangat anti terhadap kubu Agung Laksono. “Nah, jika besok kubu Agung Laksono menang bagaimana, sikap apa yang akan diambil oleh para kader yang anti tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, langkah yang diambil Nyoman Segawa Kori dan tokoh lain yang melakukan pemecatan itu merupakan langkah arogansi yang ingin memecah-belah partai.

“Lain halnya dengan kubu kami (kubu Agung Laksono red) memastikan akan merangkul para kader yang tercecer dan melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu pihaknya juga mengingatkan akan mengumumkan Plt DPD II di seluruh kabupaten di Pulau Dewata. “Namanya sudah ada, tinggal tanda tangan SK-nya saja,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: