Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Nasdem, Taufiqulhadi mengatakan, elite politik akan memenangkan narasi pemberitaan mengenai pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo. Pasalnya, agenda ditentukan oleh elite politik sebagai puncak penguasaan persepsi.
“Dalam skema segitiga, di puncak adalah elite, kedua kelas menengah dan di bawah adalah rakyat. biasanaya agenda ditentukan oleh elite, yang mengklaiam apa yang dipikirkannya adalah yang dipikirkan rakyat,” ujar Taufiqulhadi, pada diskusi perspekti Indonesia, Jakarta, Sabtu (7/2).
Menurutnya, pemberitaan media yang terus-menerus membahas problem KPK dan Polri, khususnya menyoroti pelantikan Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri memberikan efek ‘mendadak politik’ kepada publik. 
Sehingga publik bersuara dan berharap presiden Jokowi untuk segera mengambil keputusan mengenai hal tersebut.
“Menurut saya langkah formal yang harus diambil presiden agar bisa menjanjikan kepastian, secara hukum harus melantik BG meskipun nanti dimundurkan,” katanya lagi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo sedang dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sangat sulit. Hal tersebut juga tidak terlepas dari intervensi dan lobi-lobi politik baik dari internal partai pengusung Jokowi atau pun eksternal partainya. Sehingga mencuat opini-opini publik yang menginginkan agar Jokowi menarik diri dari partai pengusungnya, dalam hal ini PDI Perjuangan (PDI-P).
“Tidak akan ada yang tidak mungkin dalam politik. Pendapat publik itu bebas saja. Tapi harus diketahui juga, Jokowi itu bukan Gusdur, Jokowi bukan Ahok,” kata pengamat politik Hanta Yudha di Jakarta, Sabtu (7/2).
Namun demikian, ia kembali menegaskan, bukan hal yang mustahil seorang Jokowi keluar dari partai mengingat ini adalah politik.
“Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik,” ujarnya.
Hanta menilai justru sinyal-sinyal yang sejauh ini telah ditunjukan Jokowi adalah kode bahwa dirinya juga bisa memilih jalannya sendiri.
“Poinnya itu bukan Jokowi akan pindah, tapi kode. Ini kode kalau jokowi mencoba menunjukan kalau dirinya juga bisa pindah, bisa manuver, bisa bermain catur, bisa bersilat lidah dengan pak Prabowo. Seperti itu. Kode itu sangat jelas,” terangnya lagi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Stigma negatif soal langkah Presiden Jokowi yang selalu diatur dalam mengelola pemerintahan kembali menguat. Apalagi sikap Presiden yang terkesan ‘lamban’ dalam mengambil keputusan perihal kisruh Polri-KPK menguatkan sinyal Jokowi hanyalah ‘Presiden Boneka’.
Namun hal tersebut dibantah oleh Politisi PDIP, Masinton Pasaribu. Anggota DPR Komisi III itu justru marah dengan anggapan Presiden Jokowi disetir Megawati selaku Ketua Umum PDIP, Partai utama pengusung Jokowi di Pilpres 2014 lalu.
“Pak Jokowi itu tidak pernah ditekan-tekan Bu Mega, partai, janganlah seperti itulah, beliau ini kan Kepala Negara” keluh Masinton, dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat (7/2).
Masinton menegaskan, Jokowi bukan hanya anggota partai biasa di PDIP, tapi kata Masinton, Jokowi punya tempat tersendiri di dalam partai yang sepuluh tahun menjadi oposisi.
“Pak Jokowi itu kader utama dipartai. Nggak ada itu dibilang pak Jokowi kayak anak tiri di partai, Justru Jokowi itu jadi sangat terhormat, pernah jadi Gubernur, Walikota,” bebernya.
Oleh karena itu, Masinton berharap agar publik sabar menunggu keputusan dari Jokowi soal kisruh Polri-KPK. Meskipun Masinton tidak mau memberi tenggat waktu kapan presiden akan mengambil langkah tegas soal nasib dua lembaga hukum yang sedang beradu. 
Sekedar informasi, saat ini Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan luar negeri dan dijadwalkan kembali ke tanah air pada minggu depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Fauzi H Amro anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura mengecam keras tindakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang melantik seorang tersangka gratifikasi menjadi pejabat di Kemenhub.
“Secara etika sudah enggak bener ini yang dilakukan Jonan,” ungkapnya kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (7/2).
Fauzi sebagai legislator yang juga punya hak pengawasan akan mempertanyakan masalah ini ke Menteri Perhubungan Jonan.
“Saya akan mempertanyakan,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Eddi yang akan dilantik Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjadi Direktur Angkutan Lalu Lintas Jalan ternyata tersangka kasus gratifikasi ponten UPTD Terminal Bungurasih pada tahun 2009.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Nasdem Taufiqulhadi mengatakan elit politik akan memenangkan narasi pemberitaan mengenai pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya agenda ditentukan oleh elite politik sebagai puncak penguasaan persepsi.
“Dalam skema segitiga, dipuncak adalah elit, kedua kelas menengah dan dibawah adalah rakyat. biasanaya agenda di tentukan oleh elite, yg mengklaiam apa yang dipikirkannya adalah yang dipikirkan rakyat,” ujar Taufiqulhadi pada diskusi perspekti Indonesia, Jakarta, Sabtu (7/2).
Menurutnya pemberitaan media yang terus-menerus membahas problem KPK dan Polri, khususnya menyoroti pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri memberikan efek ‘mendadak politik’ kepada publik. Sehingga publik bersuara dan berharap presiden untuk segera mengambil keputusan mengenai hal tersebut.
“Menurut saya langkah formal yang harus diambil presiden agar bisa menjanjikan kepastian, secara hukum harus melantik meskipun nanti dimundurkan,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Perhubungan dengan santainya menjawab permasalahan pelantikan Kadishub Eddi menjadi Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Ditjen Perhubungan Darat yang dipersoalkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
“Mungkin dia (Risma) lupa dengan surat persetujuan yang ditandatanganinya,” kata Jonan, di Jakarta, Jumat (6/2).
Sebelumnya, Risma mempersoalkan jabatan yang ditinggalkan Eddi masih aktif serta tidak ada pemberitahuan sehingga terjadi jabatan ganda. “Saya belum kalau itu (pelantikan). Dia (Eddi) kemarin minta (persetujuan) daftar. Tapi Kalau dilantik aku tidak tahu,” kata Risma.
Mantan Kepala Bappeko Kota Surabaya ini juga menyatakan hingga saat ini dia belum menerima pemberitahuan pelantikan Eddi.
“Untuk pelantikan Kadishub Kota Surabaya sebagai Direktur LLAJ Kemenhub tanpa pemberitahuan ke pemerintah kota adalah tindakan salah,” kata Risma.

Artikel ini ditulis oleh: