Jakarta, Aktual.co —  Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Koordinator Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menkumham Yasona Laoly, Wakapolri Badrodin Haiti dan Jaksa Agung HM Prasetyo terkait kisruh KPK dan Polri.
“Kita akan mencarikan jalan terbaik, karena Bapak Presiden menginginkan save KPK save Polri, dua-duanya tidak boleh kita anak emaskan salah satu, tapi dua-duanya kita selamatkan,” kata Menkopolhukan Tedjo Edhy Purdijatno saat datang ke Istana Negara Jakarta, Sabtu (24/1).
Tedjo mengatakan pihaknya ingin menggiatkan komunikasi antara KPK, Polri dan Jaksa Agung.
“Lakukan penegakan hukum jangan tendensius, jangan menyudutkan salah satu pihak,” harap Tedjo.
Tedjo mengatakan pihaknya akan memediasi keduanya sehingga kedua institusi tersebut terselamatkan.
“Kalau perlu ketemu ya ketemu saja KPK dan Polri untuk melakukan mediasi,” harapnya.
Menkopolhukan berharap para pihak tidak memprovokasi massa yang membuat suasana semakin keruh.
“Jangan membakar massa, membakar rakyat ayo kita ini, tidak boleh seperti itu. Itu suatu sikap pernyataan yang kekanak-kanakan,” kata Tedjo.
Menkopolhukam berharap semua pihak tidak membuat statemen yang membuat panas suasana.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Hukum Universitas Indonesia (UI) Chaudry Sitompul mengatakan, harus ada sikap tegas dari Presiden RI Joko Widodo dalam permasalahan hukum antara Polri dan KPK agar tidak berlarut-larut.
“Memang sulit, karena objektifnya pak Presiden ada, tapi itu kaitannya dalam kasus Budi Gunawan. Tapi kalau dalam kasusnya Bambang Widjojanto yah presiden harus jelas bilang jangan ada kekuatan fisik terhadap KPK, lanjutkan proses hukum yang berlaku, secara objektif dan tidak boleh ada intervensi politik,” ujar Chaudry saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/1).
Ia menilai, pernyataan Jokowi kemarin hanya sebatas pernyataan normatif dan masih belum cukup untuk menengahi permasalahan ini. Chaudry menyarankan Jokowi agar berani menyatakan kepada Polri dan KPK agar menghindari unsur politis yang memanfaatkan permasalahan saat ini.
“Text book nya kan dia bilang harus objektif, begini-begini. Tapi dia harus bilang bahwa jangan ada titipan politik dalam hal ini,” tegasnya.
Meski begitu, dirinya mengapresiasi apa yang disampaikan Jokowi kemarin sehingga bisa mengurangi potensi gesekan yang lebih dalam.
“Begini, Presiden kemarin kan memberikan pernyataan politik. Dia mengatakan tidak boleh ada benturan, kan pada waktu itu dikhawatirkan polisi menggeledah gedung KPK kan, tapi dengan adanya statemen politik itu kan tidak terjadi (penggeledahan),” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang meminta semua pihak yang tidak mengerti persoalan terkait kasus wakil ketua KPK Bambang Widjojanto agar tidak memperuncing suasana.
“Intinya semua pihak jangan memperuncing suasana, kalau tidak tahu tidak usah ikut-ikutan berkomentar,” kata Oesman Sapta di Padang, Sumbar, Sabtu (24/1).
Bareskrim Mabes Polri, Jumat (23/3), menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan menetapkannya sebagai tersangka atas kasus penggiringan saksi palsu dalam kasus sengketa pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010.
Lebih lanjut Oesman Sapta menjelaskan bahwa semua pihak harus berpikir kebangsaan. Menurut Oesman, bangsa yang besar tidak boleh ini tercabik-cabik.
“Semua harus berpikir kebangsaan, jangan justru sebaliknya,” kata Oesman.
Oesman tidak bersedia memberikan pernyataan lebih lanjut karena mengaku tidak mengetahui dengan jelas duduk perkaranya.
Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim menimbulkan gejolak di masyarakat. Beberapa elemen masyarakat melakukan gerakan untuk memberikan dukungan bagi KPK.

Artikel ini ditulis oleh: