Jakarta, Aktual.co — Sejak ditangkapnya Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, pada Jumat (23/1) kemarin, hubungan Polri dengan KPK kembali memanas. Ketegangan dan masalah antara Polri dan KPK tak hanya menjadi perhatian masyarakat di Indonesia, namun juga menjadi sorotan sejumlah mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang berada di Australia. 
Tidak hanya itu,  berbagai pengamat politik juga menyoroti sikap Presiden Joko Widodo dalam menanggapi fenomena ‘Cikcak Buaya jilid dua’. Salah satunya adalah Budi Setiyono, pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip)
“Presiden seharusnya memiliki visi misi yang jelas dalam mengelola negara ini. Tidak hanya itu, tetapi juga harus tahu bagaimana caranya melaksanakan visi misi tersebut termasuk dalam konteks penegakan hukum,” jelas Budi Setiyono, kepada Aktual.co, Sabtu (24/1).
Ia menjelaskan, bahwa presiden seharusnya bisa menempatkan orang-orang yang professional dan kompetible yang dapat membantu mewujudkan kerangka visi misi tersebut. 
Selain itu, juga seharusnya presiden memiliki indenpendensi yang kuat dalam menentukan langkah kebijakannya yang disesuaikan dalam visi misi tersebut. 
“Dalam kedua-duanya, saya melihat pak Jokowi memang tidak memiliki kapasistas itu. Visi yang ia janjikan ketika kampanye sudah banyak sekali yang ia lupakan, tidak dilaksanakan dalam tugas Kepresidenan saat ini,” bebernya lagi. 
Menurutnya, kasus ‘Cikcak Buaya Jilid Dua’ ini menunjukkan indenpendensi presiden untuk mengambil keputusan terlihat sangat lemah. Sehingga, Presiden terlihat tidak berfungsi sebagai pemimpin negara, tetapi justru mirip seperti anak buah yang mempunyai kapasitas untuk direndahkan oleh orang-orang yang menyetirnya selama di kursi kepresidenan.
Tidak hanya itu,  publik juga menilai bahwa perseteruan antara KPK dan Polri ini adalah drama yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Media sosial banyak sekali memperbincangkan dan menilai bahwa ini skernario yang dibuat oleh Jokowi.
“Seharusnya Pak Joko Widodo ini bisa mengklarifikasi isu tersebut, apa yang ada di media sosial. Seperti pengajuan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang bermasalah, maupun juga penangkapan Bambang Widjojanto, itu semua adalah desain yang dicurigai oleh publik untuk mengalihkan isu yang lain salah satu contohnya perpanjangan kontrak Freeport dan penyelidikan lanjutan kasus BLBI,”. 
Kata Budi, bila Presiden tidak melakukan isu tersebut, seharusnya secara responsif mengklarifikasi isu tersebut, dengan menunjukkan bukti-bukti dan tindakan yang kongkrit. Sehingga isu ini tidak menyebar kemana-mana, yang menyebabkan kecurigaan publik ini membenarkan hal tersebut, hanya karena Jokowi merupakan Presiden tidak tegas.
“Publik akan selamanya mencurigai hal itu benar kalau tidak ada klarifikasi dan tindakan yang real mengantisipasi isu tersebut. Jika isu itu dibiarkan seperti sekarang ini, jangankan menghitung bulan menghitung hari saja presiden akan turun,” tandasnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Film ‘Rock N Love’ akan hadir di Bioskop 21 kesayangan Anda pada tanggal 29 Januari 2015 mendatang. Film tersebut diperankan oleh personel Band Kotak seperti, Tantri dan Chua. Dan, juga Vino G Bastian, Shae, Denny Sumargo, Cella, Bimo Ganindra dan masih banyak lainnya.

Film ini mengisahkan, tentang grup band Kotak yang terpilih untuk masuk ke panggung musik rock Jakarta, ‘Distortion Wave’. Saingannya yang bernama ‘The Rebel Youth’, berusaha menghalanginya. Kotak ingin menghindari konflik yang selalu dipercikkan oleh Rotor  (Ganindra Bimo), motor ‘The Rebel Youth’.

Disisi lain, anggota Kotak punya masalah asmara. Cella patah hati karena hubungan cintanya dengan Nadira Alfie tidak disetujui oleh orangtua Nadira.

Tantri mengalami kebuntuan karena komunikasi yang tidak lancar dengan Robin (Vino G Bastian). Sedangkan Chua merasa terganggu karena Mas Bagus (Dicky Otoy), fans fanatik Kotak, terlalu agresif mendekati dirinya.

Anda bisa menyaksikan konflik percintaan tersebut di Bioskop kesayangan Anda.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kadiv Humas Polri, Ronny Sompie mengatakan, bahwa meski Bambang Widjojanto (BW) telah ditetapkan oleh Kepolisian sebagai tersangka, namun bukan berarti bisa dibilang telah resmi bersalah. Pasalnya, hal itu harus menunggu keputusan dari pengadilan.

“Seorang tersangka baru dapat dinyatakan terlibat jika putusan pengadilan telah inkrah (Putusan Tetap). Jadi ‘BW’ belum berarti dinyatakan bersalah, yang menyatakan bersalah itu ada di pengadilan,” kata Ronny dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1).

Namun demikian, dia kembali menuturkan bahwa penetapan tersangka terhadap Bambang telah memenuhi aturan hukum yang berlaku. Sebab, tim penyidik Mabes Polri telah mengantongi lebih dari dua alat bukti.

“Ketika ada anggapan dari ucapan tidak profesional, silahkan saja. Polri ini sudah berubah, soal masih ada kekurangan mari kita perbaiki,” tukasnya.

Maka dari itu, Ronie menerangkan, bahwa pihaknya mempersilahkan Bambang Widjojanto (BW) untuk mengajukan praperadilan, apabila merasa ada yang tidak sesuai dengan proses penanganan perkara hukumnya.

“Ada mekanisme hukum yang diatur sebagai sarana untuk mengawasi penyidik yaitu praperadilan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan tegas mengatakan, apa yang dialaminya pada Jumat (23/1) kemarin, bukan sebagai pelemahan KPK. Justru, dia menilai, hal tersebut merupakan penghancuran KPK.

“Kemungkinan menurut saya dinaikkan satu level. Ini pelemahan atau penghancuran?. Kalau saya menilainya, ada upaya sistematis untuk menghancurkan KPK,” terang Bambang di kediamannya Jl Kampung Lio, Depok, Jawa Barat, Sabtu (24/1) siang.

Untuk diketahui, Bambang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus menyuruh saksi untuk bersumpah palsu dalam kasus sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 lalu. Kala itu, Bambang merupakan pengacara. Sedangkan Bambang menjadi pimpinan KPK pada tahun 2012.

Bambang ditangkap tim Bareskrim dengan bantuan pihak Kapolsek Sukmajaya Kompol Agus Widodo, setelah mengantar anaknya, Taqi, murid SDIT Nurul Fikri, pada Jumat kemarin.

Kemudian penahanan Bambang ditangguhkan usai Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain bertemu Wakapolri Badrodin Haiti dan Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso.

Lalu, Bambang dibebaskan dari Mabes Polri sekitar pukul 01.30 WIB. Setelah ke KPK, Bambang tiba di rumahnya sekitar pukul 04.00 WIB.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan kepada Panglima TNI, Jenderal Moledoko untuk menurunkan personel TNI untuk bersiaga di kawasan gedung KPK.

Hal tersebut guna untuk mengantisipasi bentrokan antara dua institusi Polri dan KPK yang belakangan terjadi menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI M Fuad Basya ketika dihubungi pewarta, Sabtu (24/1) siang.

Fuad menjelaskan, bahwa Ketua KPK Abraham Samad telah menelepon Panglima TNI Moeldoko untuk meminta perlindungan.

Namun demikian, dirinya membantah bahwa penerjunan pasukan itu atas desakan permintaan Ketua KPK Abraham Samad yang meminta perlindungan.

“Pak Samad melaporkan perkembangan, lalu Panglima inisiatif menurunkan personel untuk mengantisipasi gesekan. Itu juga berdasar arahan Presiden agar menjaga keduanya tidak terjadi gesekan,” tegasnya.

Ia menyebutkan, ada ratusan personel TNI yang dikerahkan di sekitar gedung anti korupsi itu..

“Kami bersiaga di area KPK. Jadi bukan untuk melindungi KPK, bukan juga untuk Polri. Ratusan ada dari intel juga,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, pengamat Hukum Universitas Indonesia (UI) Chaudry Sitompul menyayangkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan TNI ditengah perseteruannya dengan Polri.

Meskipun TNI hanya diminta untuk mengamankan gedung KPK malam tadi menyusul adanya penggeledahan yang akan dilakukan tim penyidik Bareskrim Polri, namun langkah itu dinilai tidak perlu dan hanya akan semakin membuat ‘Ruwet’ masalah.

“Saya pikir itu bisa bikin tambah ruwet. Ini juga berpotensi bisa menimbulkan nanti konflik antara institusi Polri dengan TNI,” kata Chaudry saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/1).

Chaudry menilai hal itu dapat menimbulkan satu permasalahan baru. Dan patut dipertanyakan apa kepentingan TNI berada di sana.

Artikel ini ditulis oleh: