Kupang, Aktual.co — Pemerhati masalah hukum dan politik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yusuf Kuahati menilai masalah atau kisruh yang saat ini mendera KPK dan Polri sangat mempermalukan Indonesia sebagai sebuah negara.

“Hanya ada di Indonesia, antara institusi penegakan hukum saling gontok-gontokkan dan mempertontonkan hal yang tidak lumrah. Ini adalah sebuah pelajaran buruk dalam kehidupoan berbangsa dan bernegara,” kata Kuahati yang dihubungi Aktual.co, di Kupang, Sabtu (24/1).

Menurutnya, kisruh antara KPK dan Polri harus diselesaikan dengan baik, lantaran ke depannya akan sangat mengganggu sistem penegakan hukum di Indonesia secara keseluruhan.

Dia menuturkan, bila eleman penegakan hukum bekerja tidsk optimal yang dikhawatirkan sistem hukum di Indonesia akan menjadi kacau. Padahal saat ini negara sedang mengedepankan penegakan hukum.

“Kita patut sesalkan persoalan tersebut biasa terjadi karena akan menganggu demokrasi yang sudah berkembang baik di Indonesia. Persoalan hukum seperti ini tidak saja berimbas pada hukum sendiri, tetapi juga berakibat pada soal lain seperti demokrasi, memunculkan keresahan sosial dan ketidakpercayaan masyarakat yang pada gilirannya menganggu stabilitas nasional,” ujarnya.

Dia meminta, ketegasan sikap Presiden Joko Widodo terhadap kasus Bambang Widjojanto dan Budi Gunawan,yang telah nenyeret KPK dan Polri dalam sebuah pusaran masalah.

Presiden Jokowi, kata dia, segera mengambil keputusan. Tidak bisa membiarkan ini. Dalam kondisi seperti ini presiden harus tampil untuk menuntaskan persoalan, bukan berdiri pada area abu-abu.

‘Saya kira presiden tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Presiden Jokowi haris segera bersikap menyelamat KPK dan Polri sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Medan, Aktual.co — Penggagas Gerakan Boemi Poetra mensinyalir, bahwa konflik antara lembaga KPK dan Polri yang semakin memanas sudah diskenario.

“Tidak menyayangkan (konflik KPK Vs Polri), ini ‘by design’. Hak masing-masing orang, kenapa mereka berbuat? Tapi kita nggak bisa ngomong, tapi menurut Boemi Poetra itu ‘by ‘design,” ujar inisiator gerakan Boemi Poetra, Tengku Zainuddin kepada Aktual.co, Jumat (23/1) malam.

Sebelumnya, Zainuddin menilai, bagi Boemi Poetra yang fokus pada sisi kebudayaan, konflik yang terjadi antara KPK dan Polri harus dilirik dari sisi ketokohan para pejabat yang ada di instansi tersebut.

“Yang terjadi sisi ketokohan, tidak ada yang bermasalah, ini antara sosok ‘BG’ (Budi Gunawan) dan ‘BW’ (Bambang Widjajanto), yang akhirnya melibatkan keberadaan institusi. Tidak seharusnya mempersalahkan KPK dan Polri, nilai budayanya apa? Simbol sebuah lembaga masih pada  tokohnya, bukan pada esensi,” kata Zainuddin.

Ditambahkan, sebenarnya tidak perlu mempertentangkan antara Budi Gunawan dan Bambang Widjajanto, karena tanpa keberadaan kedua tokoh tersebut, kedua lembaga penegak hukum itu masih bisa berjalan. Meski, lanjutnya, yang harus diperhatikan adalah sisi ketokohan kedua orang tersebut dari latar belakang masing-masing.

“Tak ada ‘BG’ dan’ BW’ KPK dan Polri pasti akan terus jalan. Indonesia rusak karena ketokohan, tapi analisisnya siapa dia selama ini, siapa dibawahnya? Ada ‘toke’, itu aja. Perang antar ‘toke’ di Indonesia, nanti akan ketahuan, BG ini siapa dan BW ini siapa? Bukan lembaga, lembaga hanya ‘kambing hitam’,” tutup Zainuddin.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri, maka Bambang harus mundur dari jabatannya.
“Dengan ditetapkannya sdr Bambang Widjajanto sebagai tersangka oleh Polri maka yang bersangkutan harus mundur dari jabatan Wakil Ketua KPK,” kata Djoko di Jakarta, Sabtu.
Dia menambahkan, dengan jumlah pimpinan hanya 3 orang, maka KPK tidak bisa memutuskan apa-apa. “Dengan kata lain upaya pemberantasan korupsi oleh KPK berhenti,” kata mantan Panglima TNI itu.
Padahal, lanjutnya, komitmen Presiden Jokowi sangat tinggi terhadap pemberantasan korupsi.
“Sulit membayangkan dampaknya dukungan publik terhadap Presiden bila beliau tidak peduli terhadap dampak dari berhentinya Pak Bambang  dari KPK,” kata Djoko.
“Harus ada langkah lanjutan dari Presiden yang memiliki otoritas, agar salah satu program prioritas beliau dalam pemberantasan korupsi oleh KPK, Polri dan Kejaksaan  dapat tetap berjalan,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Kepolisian Republik Indonesia tidak akan terpengaruh dengan tekanan publik terhadap proses hukum dari tersangka Bambang Widjojanto.
Demikian disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronie F Sompie dalam diskusi di kawasan Cikini, Sabtu (24/1).
“Tidak ada perubahan sikap Polri dalam menangani kasus BW, meskipun tekanan publik berspekulasi negatif terhadap kita (Polri),” kata Ronie Sompie.
Mantan Kapolwiltabes Surabaya ini mengatakan bahwa Polri dalam menangani kasus BW ini sudah melakukan sesuai dengan mekanisme hukum. 
Polri menangani kasus ini murni mekanisme hukum, walaupun masyarakat berspekulasi negatif. “Mekanisme hukum sudah terpenuhi cukup alat bukti, jadi kami akan tetap melakukan proses ini,” demikian Ronie.

Artikel ini ditulis oleh: