Jakarta, Aktual.co — Pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda mengatakan, penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Mabes Polri tidak ada hubungannya dengan KPK sebagai institusi tempat Bambang bernaung.
“Penangkapan ini tidak ada kaitannya dengan institusi, karena bukan terkait dengan kebijakan, atau tindakan atau perbuatan Pak Bambang sebagai Komisioner KPK. Karena kasus ini terjadi ketika Pak Bambang menjadi pengacara,” kata Chairul ketika dihubungi, Jumat (23/1).
Chairul berpendapat, penangkapan tersebut tidak bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk melemahkan kinerja KPK. Chairul menilai, peristiwa penangkapan ini harus dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri dan tidak dikaitkan dengan persoalan kisruh penetapan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka KPK.
Berdasarkan informasi yang diterima, sekitar pukul 06.30 wib Bambang Widjojanto dari kediamannya di Kampung Bojong Rw.28 Kelurahan Sukamaju mengantarkan anaknya ke sekolah. Bersama anak perempuannya menggunakan mobil Suzuki Panther No.Pol B 1559 EFS, kemudian dibuntuti oleh Anggota Bareskrim Mabes Polri sampai ke SDIT Nurul Fikri Jl.Tugu Raya Kel.Tugu Kec.Cimanggis. 
Setelah selesai mengantar anaknya kemudian akan kembali ke kediamannya. Sekitar pukul 07.30 Wib pada saat keluar SDIT Nurul Fikri tepatnya di Depan Butik Rifa Jl.Komplek Timah Kel.Tugu langsung dilakukan penangkapan oleh Bareskrim Mabes Polri.
Kemudian selanjutnya Bambang Widjojanto beserta mobilnya langsung dibawa ke Mabes Polri. Penangkapan dilakukan oleh Anggota Bareskrim Mabes Polri sebanyak 15 personil pimpinan Brigjen Viktor. Bambang ditangkap atas kasus pemberian kesaksian palsu dibawah sumpah di sidang Mahkamah Konstitusi.
Polisi menetapkan Bambang sebagai tersangka setelah penyidik kepolisian menemukan tiga alat bukti yang sah dan cukup.
“Bila memang faktanya bahwa pak Bambang menganjurkan seseorang untuk bersaksi palsu, maka kita harus memandang bahwa apa yang dilakukan Polisi itu adalah dalam rangka penegakkan hukum.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghindari gesekan menyusul penetapan tersangka Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan dan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto.
“Saya meminta sebagai kepala negara atas institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing,” ujar Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Jakarta, Jumat (23/1).
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kasus BW dan BG diselesaikan secara proses hukum. (Baca:Presiden Jokowi Minta Kasus BW dan BG Diselesaikan Sesuai UU)

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman mengatakan Presiden Jokowi harus mengambil sikap untuk menyelamatkan institusi hukum, perseteruan KPK dengan Polri.
“Inikan kredibilitas individu orang, tapi yang harus diselamatkan instiusi KPK polri, dua-duanya lembaga penegak hukum. Tentu benang kusutnya harus diselesaikan dengan baik,” kata Irman, di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (23/1).
Terlebih, terkait penyataan Plt Sekjen PDIP, Hasto Kritiyanto yang mengakui adanya pertemuan petinggi partai PDIP dengan Ketua KPK Abraham Samad, dengan membenarkan apa yang diulas dalam kompasiana 17 Januari 2015 lalu.
“Saya harapkan Jokowi turun tangan dengan segera memberikan directivnya  agar menghilangkan rasa ketidaknyamanan di tengah masyarakat,” ucap Irman.
Ketika ditanya soal sikap Hasto yang memberkan bahwa adanya pertemuan itu, namun dibantah Abraham Samad, Irman menilai bahwa hal itu tentunya perlu dicari kebenarannya kembali.
“Ya kalau apa yang disampaikan Hasto itu kan presepsi dia, sejauh mana kebenaranya kan (perlu dikaji lagi). Setiap orang boleh menjadi apapun, yang penting tidak boleh ada transaksional.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang