Jakarta, Aktual.co — Komisi I DPR RI mempertanyakan penurunan alokasi anggaran yang diberikan negara kepada Kementerian Pertahanan karena bisa menurunkan capaian kinerja di bidang modernisasi alutsista.
“Saya menilai tidak mengganggu dalam artian operasional (Kemhan) namun akan menurunkan capaian kinerja di bidang modernisasi alutsista (alat utama sistem senjata),” kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (5/2).
Proyeksi anggaran Kemenhan selama lima tahun kedepan senilai Rp418 triliun. Jumlah itu berkurang dibandingkan anggaran lima tahun lalu, yaitu Rp490 triliun plus dana akselerasi modernisasi alutsista Rp57 triliun.
“Anggaran Kemenhan untuk lima tahun pada periode pemerintahan lalu senilai Rp490 triliun plus dana akselerasi modernisasi alutsista Rp57 triliun meskipun baru bisa direalisasikan Rp32 triliun,” ujarnya.
Menurut dia penurunan itu terlihat aneh. Pertama, karena justru Indonesia perlu mendorong modernisasi alutsista yang sejalan dengan pengembangan industri pertahanan.
Bahkan, Mahfudz menilai seharusnya alokasi anggaran yang diberikan kepada Kemenhan untuk lima tahun kedepan bertambah dibandingkan periode lalu.
“Seharusnya proyeksi budgetnya bertambah karena kita mendorong akselerasi modernisasi alutsista yang lebih ‘inline’ dengan pengembangan industri pertahanan.”
Kedua, melihat visi misi pemerintah ada penguatan atau penajaman program-program TNI termasuk sinkronisasi lintas sektoral.
Komisi I DPR RI sudah mengusulkan kepada Pimpinan DPR RI untuk mengadakan rapat konsultasi dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Pertahanan, dan Panglima TNI untuk membahas masalah tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Solidaritas Aksi Mahasiswa anti Demoralisasi (Samad) kembali menggelar unjuk rasa didepan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (5/2).
Dalam aksinya kali ini, mereka mendesak agar Ketua KPK Abraham Samad dipecat. Sebab, ketua lembaga superbody itu dinilai oleh para mahasiswa telah menggunakan KPK sebagai alat kepentingan politik.
“Abraham Samad bukan hanya mengundurkan diri. Tapi sudah sepantasnya Samad dipecat,” teriak Andi Kurnia selaku koordinator aksi di Gedung KPK, Jakarta (6/2)
Menurutnya, kepercayaan publik menjadi hilang setelah Samad hilang kontrol terhadap syahwat politiknya. Padahal, lanjut dia, lembaga hukum seperti KPK sejatinya dibentuk sebagai alat untuk memberatas korupsi. Bukan digunakan untuk kepentingan politik pribadi.
“Periode Abraham Samad menuai kritik menggila tentang dagelan hukum yang diciptakan mereka sendiri dan menimbulkan kegaduhan hukum baik level pengambilan kebijakan maupun bagi kaum awam,” ujar Andi.
Dengan tindakan itu, imbasnya adaalah terjadinya konflik antar lembaga hukum yang seharusnya tidak terjadi. Sebab, kata Andi, dengan adanya konflik itu membuat penegakan hukum ataupun upaya pemberantasan korupsi terganggu.
Dengan demikian, para demonstran mendesak KPK segera membentuk komite etik. Hal itu untuk membuktikan kebenaran soal kabar yang menyebut Samad bertemu pimpinan parpol dan berjanji mengamankan kasus.
“Abraham Samad secara gentleman harus mundur sebagai ketua KPK seperti janjinya saat seleksi pimpinan KPK karena, telah terbukti tidak mampu dan menjerumuskan serta mencoreng nama lembaga KPK,” teriak mereka menggebu-gebu.
Tak hanya itu, dalam aksinya puluhan mahasiswa memberikan alat kontrasepsi (kondom) dan celana dalam kepada pimpinan KPK.
Kondom dan celana dalam yang dibungkus dalam bentuk parsel disimbolkan mahasiswa sebagai matinya penegakan hukum. Kondom dan celana dalam tersebut diberikan sekira sepuluh orang perwakilan mahasiswa kepada pihak KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby