Jakarta, Aktual.co — Akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Aloysius Sukardan menilai, penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW), sama sekali tidak ada kaitan dengan penetapan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka.
“Dari kacamata hukum, penangkapan Bambang Widjojanto adalah kasus yang berdiri sendiri yang perlu dibuktikan lebih lanjut. Tidak ada kaitan dengan penetapan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka,” kata Aloysius Sukardan, di Kupang, Kamis (23/1).
Hanya saja, waktu penangkapan BW dilakukan polisi tidak terlalu lama berselang KPK menetapkan Komjen Polisi Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka. Inilah yang bisa membuat publik bertanya-tanya, bahkan bisa dipolitisir.
Menurut dia, penangkapan BW harus dipandang dari segi penegakan hukum dan tidak semestinya dipolitisir seolah diantara dua lembaga penegakan hukum ini yakni polisi dan KPK, sedang saling menyerang.
“Kita harus mendukung semua lembaga penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Siapapun dia, termasuk pimpinan KPK jika ada bukti melanggar hukum harus diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pengadilan,” katanya.
Bambang ditangkap karena diduga telah menyuruh orang untuk memberikan keterangan palsu di muka persidangan di Mahkamah Kosntitusi terkait sengketa pilkada Kota Waringin di Kalimantan Tengah.
Mabes Polri menyatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto atau BW pada pagi tadi sekitar pukul 7.30 WIB di Depok.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Ronny Sompie mengatakan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memiliki tiga alat bukti yang kuat untuk menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW).
Ronny mengungkapkan di Mabes Polri Jakarta, Jumat (23/1), alat bukti tersebut berupa dokumen, keterangan saksi, dan keterangan saksi ahli.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja mengharapkan Wakil Ketua Bambang Widjojanto akan kembali ke kantor KPK Jumat siang sebelum pukul 14.00 WIB.
“Tadi saya juga bertemu dengan pak BW, dan menyampaikan hal tersebut (BW akan kembali ke KPK),” kata Adnan seusai bertemu dengan Wakil Kepala Polri Komjen Pol Badrodin Haiti dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Irjen Pol Budi Waseso, di Bareskrim Mabes Polri, Jumat (23/1).
Adnan mengatakan, dirinya meminta pada Wakapolri dan Kabareskrim agar Bambang Widjojanto bisa kembali ke kantor KPK.
“Akan kembali ke kantor sebelum kami bertemu Presiden (Jokowi,red),” kata dia.
Adnan mengatakan pimpinan KPK akan bertemu dengan Presiden pada pukul 14.00 WIB untuk membahas penangkapan Bambang.
Ia juga mengatakan alasan kembalinya Bambang ke KPK agar tidak dikaitkan dengan lembaga KPK.
“Supaya tidak dikait-kaitkan dengan kelembagaan KPK,” kata dia.
Namun pihak Polri sendiri belum bisa mengonfirmasi hal tersebut.
“Saya belum bertemu Wakapolri, nanti akan saya tanyakan. Itu kan belum terjadi, tanya saja hal yang sudah terjadi,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Sompie.
Bambang ditangkap karena diduga telah menyuruh orang untuk memberikan keterangan palsu di muka persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada Kota Waringin, Kalimantan Tengah.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) merupakan kasus yang sudah lama diusut, namun untuk menjaga sikap agar tidak ada benturan Polri dan KPK pascakasus Simulator SIM sehingga proses penanganannya ditunda.
“Penangkapan BW ini sangat menguntungkan masyarakat agar pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara terbuka dan penangkapan ini mulai menunjukkan antara Polri dan KPK sudah saling buka dan saling bongkar,” kata Ketua Komisioner IPW Neta Pane saat dihubungi Antara di Balikpapan, Jumat (23/1).
Neta berharap aksi saling buka ini bisa membuat Polri-KPK dan para pejabatnya introspeksi dan bisa menahan diri tidak mengumpulkan kekayaan secara haram.
“Publik boleh saja menilai penangkapan ini sebagai aksi balas dendam setelah calon Kapolri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, bahkan publik boleh saja mengatakan penangkapan ini sebagai perang cicak buaya dua,” katanya.
IPW berharap kasus BW ini bisa dengan cepat diproses ke pengadilan agar masyarakat bisa melihat dengan terbuka apa sesungguhnya yang terjadi baik di Polri dan KPK, kata Neta.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kekisruhan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.
“Ini bola panas dari presiden, presiden harus bertanggung jawab. Ini bermula dari pengangkatan BG (Budi Gunawan) sebagai Kapolri yang kemudian di-pending, sampai kemudian KPK lakukan proses penegakkan hukum. Artinya kan Jokowi sudah melempar ini kepada KPK,” kata Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Ade Irawan di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1).
Pegiat antikorupsi saat ini sudah berkumpul di KPK, mereka antara lain mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, budayawan Butet Kertarejasa, Direktur Advokasi LBH Jakarta Bahrain, Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, peneliti ICW Emerson Yuntho, Direktur Pukat Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, relawan Salam Dua Jari Fadjroel Rachman dan anggota antikorupsi lainnya.
“Kami mau Jokowi setelah melempar bola tidak berpangku tangan, ikut mengawal, memastikan agar KPK bisa bekerja dengan baik dalam proses penegakan hukum,” ungkap Ade.
Presiden Jokowi menjadi pihak yang paling bertanggung jawab karena menjadi atasan Polri dan juga mendorong gerakan antikorupsi.
Sedangkan Direktur Advokasi LBH Jakarta Bahrain menyatakan bahwa selain ICW, Kontras dan YLBHI juga akan datang pegiat antikorupsi dari LBH se-Indonesia, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokras, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan aktivis antikorupsi lain yang diperkirakan sekitar 100 orang.
“Agenda kami nanti mau jemput BW di Bareskrim. Persoalan ditahan atau tidak itu kan mencoreng. Di suasana ada kegaduhan, muncul di opini publik kegaduhan sosial, kalo presisden diamkan ini, lihatlah presiden bermain di tataran ini. Ironis sekali kalau mau melemahkan KPK, padahal KPK Mega(wati) yang mengesahkan,” kata Bahrain Saat ini di gedung KPK sudah berkumpul sekitar 100-an pegiat antikorupsi yang menunggu kedatangan Bambang Widjojanto dan meneriakkan “Save KPK”, “Save Indonesia” dan “Hidup Polisi Bersih”.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby