Medan, Aktual.co — Pengamat sosial politik Universitas Sumatera Utara (USU) Dadang Darmawan menilai, penangkapan pimpinan KPK Bambang Widjajanto oleh pihak kepolisian berkaitan erat dengan konflik yang memanas antara kedua institusi itu.
“Saya kira pasti ada kaitan karena kita melihat dalam tiga hari ini dan termasuk konpers Hasto Kristianto semalam itu menegaskan adanya perseteruan yang serius antara pemerintah, institusi Polri dan KPK,” ujar Dadang kepada Aktual.co di Medan, Jumat (23/1).
Konflik itu, bermula ditundanya pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri, menyusul ditetapkannya Budi sebagai tersangka oleh KPK.
“Ditambah, Hasto mengatakan bahwa lebih banyak motif politik di kepala Abraham Samad ketimbang motif hukum. Jadi Kalau hari ini polisi menangkap Bambang, tidak sulit mengatakan ada hubungan antara yang selama ini terjadi di institusi polri dengan penetapan Budi sebagai tersangka dan penangkapan Bambang,” kata dia.
Menurutnya, akan terjadi kekacauan di dua institusi tersebut dan tentunya akan menurunkan atensi dan perhatian masyarakat yang selama ini berekspektasi besar terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
“Kita akan masuk pada perseteruan dua lembaga yang serius, akan melibatkan banyak pihak dan akan mengganggu proses hukum di Polri dan KPK. Dan tentu akan mempengaruhi pemerintah,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Semarang, Aktual.co — Pakar politik Universitas Diponegoro, Budi Setyono menyatakan bila pernyataan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengenai pertemuan Abraham Samad dengan elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) benar, maka Abraham Samad tak memiliki legitimasi moral untuk menjadi komisioner KPK. 
Menurut dia, perilaku Abraham Samad yang mencari jabatan kepentingan politik lewat PDIP pada Pilpres 2014 lalu, sama halnya telah menghancurkan kredibilitas dan reputasi KPK sebagai institusi penegak hukum.
“Perilaku Samad ini bisa jadi mengkonfirmasi kecurigaan berbagai macam pihak selama ini, bahwa KPK telah menjadi alat dan tunggangan politik bagi golongan tertentu, terutama para komisionernya,” kata Budi kepada Aktual.co, di Semarang, Jum’at (23/1).
Oleh karena itu, para pejabat KPK seharusnya tidak melindungi Samad untuk menutup-nutupi kasus tersebut. Sebaliknya, mereka justru harus membantu masyarakat mengungkapkan secara jujur apa yang sebenarnya terjadi. 
“Mereka juga harus mendesak Samad untuk segera mundur sementara waktu sampai kasus ini terklarifikasi,” ucap dia.
Meski begitu, hal ini tidak akan menghancurkan KPK, akan tetapi justru untuk memperkuat kembali marwah dan wibawa KPK.
“Jadi jangan dianggap ini merupakan serangan terhadap KPK. KPK justru perlu diluruskan sebagai alat negara yang selama ini menjadi dambaan rakyat memberantas korupsi. Abuse of power seperti yang dilakukan Samad itu justru biang persoalan awal terjadinya korupsi-korupsi yang lebih besar,” 
“DPR, khususnya Komisi III, bisa melakukan penyelidikan. Bila nanti terbukti bersalah, Samad harus dihukum seberat-beratnya,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: