30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 39238

KPK: Kasus Abraham Sifatnya Pribadi Bukan Lembaga

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, penanganan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dengan tersangka Komjen Budi Gunawan tak ada gangguan. 
Mengingat, menyusul kabar adanya pertemuan politik antara Ketua KPK Abraham Samad dengan petinggi PDI-Perjuangan terkait pembahasan calon pendamping Joko Widodo (Jokowi) saat Pemilu 2014 lalu.KPK menegaskan bahwa kasus yang mendera Abraham Samad bersifat personal.
“Apa yang disampaikan Pak hasto cs berkaitan dengan pribadi Abraham Samad (bukan institusi KPK),” kata Deputi Penindakan KPK, Johan Budi saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (22/1).
Johan memastikan, penanganan perkara yang menjerat calon Kapolri itu tidak akan mengalami gangguan atau menjadi faktor penghambat. Pihaknya, kata Johan, menanggapi tuduhan itu karena Samad adalah pimpinan KPK.
“Karena bagaimanapun ini adalah ketua KPK, mau tidak mau lembaga terbawa apalagi dalam konpers dikait-kaitkan dengan penanganan perkara di KPK,” ujar Johan.
Sebagai informasi, Komjen Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka, Selasa 13 Januari 2015. Calon Kapolri itu diduga melakukan tindak pidana korupsi yakni diduga menerima hadiah atau janji pada saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode tahun 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian RI
Atas perbuatannya, Budi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Video Pria Kulit Hitam Ditembak Polisi AS Muncul

Jakarta, Aktual.co —Sebuah rekaman video, yang menunjukkan seorang pria kulit hitam ditembak oleh polisi Amerika Serikat saat dia keluar dari mobil dan mengangkat tangan, menyebar di dunia maya. Pria itu bernama Jerame Reid. 
Ketika, dia tengah mengemudikan mobilnya di Bridgeton, Negara Bagian New Jersey, polisi meminta dia menepi karena pelanggaran lalu lintas. Reid dituduh menerobos tanda stop. 
Seorang polisi lalu mendekati sisi kanan mobil Reid. Polisi lain kemudian menghampiri sisi kiri mobil sambil mengarahkan pistol ke bagian depan dan meminta Reid menunjukkan tangannya. Reid kemudian diberikan peringatan, “Jika kamu mencoba meraih sesuatu, kamu akan…mati.”
Selanjutnya, Reid disuruh ke luar mobil dan mengangkat tangan. Begitu Reid membuka pintu dan mengangkat tangan, kedua polisi melepaskan sejumlah tembakan ke arahnya dan Reid langsung tersungkur. Dia dinyatakan tewas. Kejadian pada 30 Desember 2014 itu terekam jelas oleh kamera mobil polisi yang berada persis di belakang mobil Reid. Namun, rekamannya baru beredar di dunia maya sejak Rabu (21/1).
Kedua polisi itu kini dibebastugaskan sambil menunggu penyelidikan kantor kejaksaan setempat. Sejumlah aktivis menuntut kejaksaan untuk memindahkan kasus itu ke kantor Kejaksaan Agung. Wartawan BBC di New York, Nick Bryant, mengatakan video tersebut amat mungkin memicu ketegangan lanjutan.
Sebelumnya, rangkaian bentrokan dan protes melanda sejumlah kota di Amerika Serikat setelah beberapa orang kulit hitam tewas akibat aksi polisi berkulit putih, seperti Michael Brown yang ditembak di Koat Ferguson dan Eric Garner yang tewas dicekik di New York.

Tokoh Jabar Dorong Revolusi Mental Olahraga

Jakarta, Aktual.co — Revolusi mental bidang olahraga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk memastikan program pembinaan, pelatihan dan pengurusan organiasi olahraga berjalan dengan baik dan benar.

Demikian benang merah Musyawarah Masyarakat Olahraga Jawa Barat yang diikuti oleh sejumlah pembina dan pengurus cabang olahraga di provinsi itu di Kota Bandung, Kamis (22/1).

“Revolusi mental di sektor olahraga harus menjadi perhatian, karena masih banyak hal yang perlu dibenahi di sektor itu, termasuk dalam tata kelola organisasi olahraga,” kata Ketua Forum Penyelamat Olahraga Jawa Barat, H Eka Santosa saat memaparkan pandangannya terkait tata kelola organisasi olahraga.

Ia menyebutkan, insan olahraga tidak boleh berpandangan mekanisme dan pola organisasi serta pembinaan saat ini sudah paripurna, namun harus tetap melakukan evaluasi dan membenahi diri.

Eka yang juga mantan Ketua DPRD Jabar dan KONI Jabar itu mengaku prihatin, karena masih adanya kesalahan tata kelola organisasi olahraga bahkan menabrak prosedur organisasi.

“Contoh terdekat, aturan organisasi haru ditegakkan, prosedur ditaati. Awal yang baik dari organisasi tentunya akan berdampak pada pembinaan baik di masa depan,” katanya.

Ia menyebutkan, meski dirinya seorang politisi, namun ia tidak berharap lembaga pembina olahraga seperti KONI disusupi kepentingan politik kelompok manapun. Organisasi olahraga harus diposisikan sebagai organisasi independen yang murni fokus untuk pembinaan olahraga dan prestasi.

“Revolusi mental harus ditegakan dari hulu hingga hilir. Bila perlu bentuk tim khusus untuk memastikan revolusi mental berjalan di kalangan insan olahraga Indonesia,” katanya.

Sementara itu Ketua Forum Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI) Jabar Adjat Sudradjat menggarisbawahi revolusi mental yang harus dimulai dengan keberanian menyampaikan koreksi.

“Saya sangat menyayangkan bila dalam sebuah musyawarah yang dianggap menyalahi aturan, tidak ada yang berani untuk melakukan interupsi, semuanya menerima. Itu yang harus diubah, bila ada kejanggalan atau kesalahan prosedur maka harus berani menyampaikan penolakan atau argumen,” kata Adjat yang juga mantan Sekum KONI Jabar itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Pejabat DKI Belum Kantongi SK Pengangkatan, Pembahasan APBD Ilegal?

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dianggap merusak tatanan dan menghambat kinerja Pemprov DKI. Penyebabnya, hingga kini ribuan pejabat DKI yang baru diangkat awal Januari lalu ternyata belum juga mendapat Surat Keputusan (SK).
Menurut pengamat politik DKI, Amir Hamzah, untuk pengangkatan, harusnya Sekretaris Daerah Saefullah memberi usulan lebih dulu. Dan pejabat yang akan dilantik harusnya juga sudah menerima SK satu hari sebelum dilantik. Di mana di SK itu harus tertera jelas nama, posisi jabatan, dan tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi).
“SK juga terkait dengan tunjangan jabatan, gaji dan lain-lain. Bukan (pejabat Pemprov DKI) dipaksa berlari sampai akhirnya terjun bebas untuk mengikuti kemauan Ahok,” kata Amir, saat ditemui di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (22/1).
Ketiadaan SK bagi pejabat DKI, menurut dia, juga merembet ke keabsahan pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015. Lantaran si pejabat Pemprov DKI yang ikut lakukan pembahasan masih belum mengantongi SK, maka bisa dianggap sebagai ilegal.
Menurut Amir, harusnya DPRD DKI menanyakan terlebih dulu SKI si pejabat DKI yang datang di pembahasan APBD. Karena bisa saja APBD yang disepakati oleh pejabat yang tak kantongi SK, bisa dianggap sebagai produk ilegal.
“Seluruh pejabat dan Anggota DPRD DKI Jakarta bisa dipaksa masuk penjara karena telah menghasilkan produk ilegal. Jadi, bisa saja pimpinan dan anggota DPRD dan para pejabat yang tidak ber-SK ini masuk jebakan Ahok,” ujar dia. 
Karena di SK itulah, ujar Amir, para pejabat itu punya wewenang dan kekuatan hukum untuk mengikuti rapat-rapat di lingkungan dinas, Pemprov DKI, maupun dengan DPRD DKI.
“Jika tidak bisa menunjukkan SK yang dimilikinya, masyarakat bisa menggugat segala keputusan pejabat-pejabat ini,” ujar dia.
Amir juga mempermasalahkan pernyataan Ahok yang akan terus mengevaluasi pejabat yang baru dilantik tiap tiga bulan, dan bisa diganti jika kinerjanya dianggap jelek. Menurutnya ucapan Ahok bisa jadi merupakan bentuk ketidaktahuan dia akan peraturan.

Artikel ini ditulis oleh:

Kuba-AS Memulai Pembicaraan

Havana, Aktual.co — Amerika Serikat dan Kuba memulai pembicaraan untuk memulihkan hubungan diplomatik setelah kedua negara tetangga itu bermusuhan selama lima dekade. Delegasi AS akan menyimpulkan hasil perundingan selama dua hari di Havana pada Kamis (22/1), dengan kedua belah pihak mengatakan tidak akan ada terobosan langsung dalam waktu dekat.
Para pejabat senior AS mengatakan mereka berharap Kuba akan setuju untuk membuka kembali kedutaan dan menunjuk duta besar di ibu kota masing-masing dalam beberapa bulan mendatang. Amerika Serikat juga ingin pembatasan perjalanan bagi diplomatnya diangkat dan pengiriman yang leluasa untuk misinya di Havana.
Selama pembicaraan pada Rabu (21/1), Amerika berjanji untuk terus memberikan perlindungan kepada warga Kuba yang meminta suaka namun ditolak oleh negara lain. Kuba mengeluh hukum AS meningkatkan imigrasi ilegal berbahaya dan memprotes program AS yang terpisah mendorong dokter Kuba untuk membelot, menyebutnya sebagai “praktik cuci otak yang tercela.” Saat wakilnya berdebat dengan pejabat Kuba terkait kebijakan imigrasi, pemimpin negosiator AS dalam perundingan diplomatik, Roberta Jacobson, tiba di Havana dengan kapal laut komersial dari Miami.
Dia menjadi asisten menteri luar negeri  AS yang pertama melakukan perjalanan ke pulau komunis itu dan menjadi pengunjung dengan jabatan tertinggi dalam 35 tahun. Di Kuba ia akan menemui Josefina Vidal, direktur kementerian luar negeri urusan AS, yang juga berpartisipasi dalam pembicaraan imigrasi .
Pertemuan ini adalah yang pertama sejak Presiden AS Barack Obama dan Presiden Kuba Raul Castro mengumumkan pada 17 Desember bahwa mereka akan bekerja untuk memulihkan hubungan diplomatik setelah hampir setengah abad. Meskipun resistensi dari beberapa anggota Kongres, Obama  teteap bersiteguh akan mencabut sanksi ekonomi dan embargo perdagangan terhadap Kuba.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan pada Rabu (21/1) dia ingin secara resmi membuka kedutaan besar AS di Kuba. Kerry juga mengatakan dia siap, ketika waktunya tepat, untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez, yang selama ini hanya berbicara dengannua melalui telepon. “Dan bila tepat waktunya, saat yang tepat, saya berharap untuk bepergian ke Kuba untuk secara resmi membuka kedutaan dan mulai bergerak maju,” kata Kerry kepada wartawan di Washingto

Menpora Jadwal Ulang Pertemuan dengan PSSI

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemuda dan Oalahraga (Menpora), Imam Nahrawi, menegaskan untuk menjadwalkan ulang pertemuan antara Tim Sembilan dengan PSSI pada 28 Januari mendatang.

Dijelaskan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, rencana pertemuan dengan federasi pimpinan Djohar Arifin Husin itu, akan dilakukan selama satu hari penuh.

“Untuk waktunya, sendiri. Pertemuan dengan PSSI kan nggak cuma satu jam, jadi satu hari itu bisa full tanpa tamu lain,” jelas Imam ketika dihubungi wartawan, Kamis (22/1).

Hal ini dilakukan, untuk menebus kesalahan Menpora dan Tim Sembilan, yang telah lalai dengan rencana pertemuan yang telah dijadwalkannya sendiri.

Senada dengan Menpora, juru bicara Tim Sembilan, Gatot Dewa Broto, juga akan memberikan waktu khusus kepada PSSI untuk melakukan pembicaraan dengan Tim Sembilan.

“Rencananya pekan depan kita akan kasih waktu khusus untuk bertemu PSSI, dari siang sampai selesai. Jadi tidak akan ada tamu lain,” ujar Gatot usai memberikan keterangan resmi di gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta.

Penjadwalan ulang ini dilakukan karena, PSSI ketika memenuhi undangan dari Tim Sembilan pada hari ini, ternyata anggota tim tersebut tidak ada. Begitu juga dengan Menpora sebagai tuan rumah. Menpora dikabarkan sedang melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain