Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi akan melakukan pergantian menteri atau reshuffle setelah tiga tahun.
“Satu-satunya target reshuffle presiden kalau menteri gagal menjalankan tugasnya 3 tahun kedepan,” kata Menteri Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (4/2).
Menteri Pertanian, misalnya, diberikan waktu selama tiga tahun untuk mewujudkan  swasembada beras.
“Presiden  akan menggantinya, satu-satunya pernyataan eksplisit presiden tentang reshuffle cuma itu untuk mentan,” kata Andi.
Ia juga menyebutkan, Presiden Jokowi tidak punya istilah 100 hari kerja kabinet, Untuk masing-masing kementerian, katanya, targetnya beda-beda. Untuk PU ditargetkan presiden untuk lelang infrastruktur sejak November 2014 lelang sudah dilakukan oleh Menteri PU.
“Jadi yang saya ingin sampaikan adalah presiden tidak memberikan target 100 hari ke kementerian-kementeriannya tapi ada target cepat yang berbeda untuk masing-masing kementerian. Jadi  kalau indikator 100 hari yang dipakai pasti meleset karena kementerian tidak menggunakan 100 hari,” kata Andi.

Artikel ini ditulis oleh:

Banda Aceh, Aktual.co — Pemerintah dan DPRK Aceh Utara bakal melarang pria dan wanita yang non muhrim berboncengan. Hal itu tertuang dalam rancangan qanun (peraturan daerah) Kemaslahatan dan Ketertiban Umat (KKU) yang kini sedang dibahas oleh panitia Legislasi DPRK setempat.
 
“Berkendaraan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Dilarang berboncengan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan sepeda atau sepeda motor kecuali dalam keadaan darurat/mudharat. Tidak boleh bermesraan antara laki dan perempuan dalam kendaraan (mobil) dan sejenisnya,” tegas Ketua Panitia Legislasi (Panleg) DPRK Aceh Utara, Tgk Fauzan kepada Aktual.co, Rabu (4/2).

Sedangkan tata cara bertamu dan menerima tamu adalah bertamu yang didampingi oleh muhrim atau tokoh adat gampong sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
 
Begitu pula berusaha, sambung politisi Partai Aceh itu, harus  sesuai ketentuan syariat Islam dan adat istiadat. Misalnya, dilarang berdagang waktu salat Jumat dan waktu salat wajib lainnya.  

“Dilarang menjual busana nonmuslim. Tempat usaha dilarang membuat pembatas/penutup/ruang yang bisa menimbulkan perbuatan maksiat, dan dilarang menjual bahan pengawet untuk makanan yang dapat merusak kesehatan,” tegasnya kembali.

Lokasi wisata atau tempat rekreasi pun harus sesuai ketentuan syariat Islam dan adat istiadat. Pengelola tempat rekreasi diwajibkan memeriksa identitas pengunjung seperti memperlihatkan buku nikah, dan memisahkan pengunjung laki dan perempuan yang bukan muhrim.

Berikutnya, proses belajar mengajar yang sesuai ketentuan syariat Islam. Diwajibkan memisahkan ruang belajar laki dan perempuan.
 
Ditambahkan, tempat hiburan/panggung hiburan dan tontonan juga harus sesuai ketentuan syariat Islam. Pengelola tempat hiburan diwajibkan memisahkan pengunjung laki dan perempuan yang bukan muhrim.

Tempat hiburan/panggung hiburan yang berupa pesta perkawinan, sunah Rasul (khitan), arisan, kegiatan ekstra kurikuler sekolah dan kampus, kegiatan perkantoran, kegiatan bisnis/promosi yang menyediakan hiburan atau pertunjukan dilarang menampilkan pertunjukan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Misalnya, pertunjukan organ tunggal, konser musik, festival busana nomuslim, dan karaoke ruang tertutup.
 
“Dalam waktu dekat ini akan disahkan qanun itu. Kita sudah mendengar seluruh masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait qanun ini. Tujuan qanun ini agar kita benar-benar menjalankan syariat Islam,” pungkas Tgk Fauzan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengusulkan dilakukan uji tes kebohongan terkait lobi politik antara Ketua KPK Abraham Samad dengan elit partai PDIP.
Usulan diadakannya tes kebohongan ini dikarenakan dampaknya yang mengaitkan antara presiden, DPR, Polri, serta KPK.
Menurutnya, Pertemuan dengan Samad melalui dua orang mediator, dan ada buktinya.
“Ini dimulai oleh Pak AS dengan penghubungnya berinisial D1 dan D2. Kami siap membawa bukti-bukti yang diperlukan,” kata Hasto, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2).
Dia menambahkan, lobi politik antara PDIP dengan Ketua KPK Abraham Samad bukan dalam rangka menaikkan elektabilitas Joko Widodo kala itu.

Artikel ini ditulis oleh: