Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa pengungkapan cerita pertemuan yang terjadi antara dirinya dengan Abraham Samad (AS) bukan sebagai desain besar menghancurkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Demikian dikatakan Hasto kepada pimpinan Komisi III dalam rapat dengar pendapat (RDP), di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (4/2).
“Secara tegas saya mengatakan bahwa cerita ini muncul karena memang berkorelasi dengan penetapan status tersangka (Komjen Budi Gunawan) tersebut,” kata Hasto.
Padahal, sambung Hasto menilai, jika penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK melalui satu tangan orang yang diamini oleh publik.
“Publik dengan kepercayaan begitu besar terhadap KPK pun menganggap temunan ini sebagai temuan mutlak yang seolah menjadi fakta yang seoalah tidak terbantahkan bahwa calon kapolri adalah tersangka,” ujar dia.
“Sehingga seolah-olah menjadi kebenaran mutlak. Saya ingat betul ketika itu diumumkan (penetapan) ada gambaran emosional,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto melakukan kunjungan ke rumah Ketua KPK Abraham Samad, terkait cawapres pendamping Jokowi pada pilpres 2014.
Hal ini dikatakan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2). menurutnya, kedatangan Andi, yang saat itu merupakan tim sukses Jokowi-JK, sebagai bagian dari manuver politik yang dilakukan Samad untuk menjadi cawapres Jokowi.
“Ini foto Andi Widjajanto bersama istri Abraham Samad. Pertemuan dilakukan di rumah Abraham Samad, pada pertemuan kelima,” kata Hasto.
Hasto menyebut bahwa pertemuan kala itu benar-benar terjadi. Dalam pertemuan, Samad mengaku ikut andil meringankan masa hukuman politisi PDIP Emir Moeis yang waktu itu terkena kasus PLTU Tarahan Lampung

Artikel ini ditulis oleh:

Banda Aceh, Aktual.co — Pengamat politik dan keamanan, Universitas Syah Kuala, Aceh, Aryos Nivada mendesak agar Pemerintah Aceh memastikan bahwa turunan UU Pemerintah Aceh berupa RPP Kewenangan, RPP Migas dan Perpres Pertanahan telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Selama ini, informasi turunan UUPA tersebut sudah ditandatangani presiden hanya disampaikan oleh Mendagri RI Tjahjo Kumolo. Sebaliknya, Pemerintah Aceh sampai saat ini belum mengetahui apakah turunan UUPA itu sudah ditandatangani, dengan nomor PP dan lain sebagainya.

“Seharusnya, gubernur memastikan dulu berapa nomor Perpres tersebut, dan  lain sebagainya baru disampaikan ke masyarakat Aceh. Jangan belum ada kepastian, sudah disampaikan bahwa presiden sudah tandatangan. Nanti, dikhawatirkan menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujar Aryos Nivada kepada Aktual.co, Rabu (4/2).

Dikhawatirkan, jika presiden belum menandatangani PP itu namun telah disampaikan ke publik sudah ditandatangani, maka rakyat Aceh akan mengklaim Jakarta kembali mengkhianati Aceh.

Terkait pernyataan Mendagri RI, Tjahjo Kumolo yang menyatakan akan mengantarkan turunan UUPA itu ke Aceh dalam waktu dekat ini, Aryos menilai lebih baik Mendagri secepatnya memutuskan persoalan turunan UUPA tersebut.

“Jika melihat gejolak politik nasional akhir-akhir ini, rasanya sulit membayangkan Mendagri dan dua menteri lainnya dalam waktu dekat mengantarkan turunan UUPA ke Aceh,” ujarnya.

Ditambahkan, lebih baik pemerintah pusat segera mengumumkan secara resmi bahwa turunan UUPA telah ditandatangani presiden lengkap dengan nomor PP dan tanggal penandatanganannya. Sehingga, itu bisa dijadikan acuan bagi publik di Aceh,  bahwa turunan UUPA itu telah sah.

Sekedar diketahui, persoalan turunan UUPA berlarut-larut sejak tahun 2008 dan sampai sekarang belum ada kepastikan apakah presiden telah menandatangani turunan UU tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polresta Bekasi Kota, Jawa Barat, berhasil mencokok pelaku penganiaya orang tua yang terjadi di Kompleks Raflesia, Kecamatan Pondok Gede, Selasa (3/2) siang.
“Tersangka bernama Johanes Saptono, 45 tahun, menganiaya ibunya yang bernama Elisabeth Jupri, 79 tahun, hingga yang bersangkutan perlu perawatan intensif di rumah sakit,” kata Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota AKP Siswo di Bekasi, Rabu (4/2).
Menurut dia, peristiwa itu berlangsung di kediaman korban yakni Kompleks Raflesia Bank Of Tokyo Blok A 16 Rt.03/014, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede.
Sekira pukul 13.30 WIB, kata Siswo, tersangka yang tinggal bersama korban keluar dari kamarnya dan tiba-tiba memukul korban dengan sebatang kayu yang berasal dari alas tempat tidurnya.
“Korban dipukul pada bagian kepala hingga terluka. Selain kepala, luka juga terdapat di bagian leher, mata kanan, bibir, dan telinga.”
Usai menganiaya ibunya, tersangka lalu melarikan diri dan membuang barang bukti kayu pemukul sekitar 20 meter dari TKP. “Kayu itu dibuang tersangka ke selokan dengan maksud menghilangkan jejak,” ujar dia.
Namun tersangka kemudian dapat ditangkap petugas berikut barang buktinya. “Korban sudah dilakukan tindakan awal di RS Masmitra Jatimakmur.”
Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa sebatang kayu berukuran satu meter dengan noda darah. “Tindakan yang dilakukan membuat laporan perkara, visum, mengamankan barang bukti dan tersangka,” kata dia.
Hingga kini tersangka masih dimintai keterangan polisi perihal alasannya menganiaya sang ibu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ada lima opsi yang disiapkan Presiden Joko Widodo jika Komjen Pol Budi Gunawan tidak mau mundur. Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2).
Kata Andi kelima opsi itu adalah melantik kepala Polri definitif, opsi melantik Budi lalu memberhentikannya, opsi menunda pelantikan Budi sampai ada kejelasan status hukum, opsi membatalkan pencalonan Budi dan memilih nama baru, serta opsi status quo.
“Presiden akan mengambil keputusan minggu depan,” kata Andi. 
Seperti diwartakan, pihak Istana sudah meminta Komisaris Jenderal Budi Gunawan untuk mundur dari pencalonan kepala Polri. Presiden Joko Widodo bahkan beberapa kali sudah meminta hal tersebut.
Opsi Budi Gunawan untuk mundur itu dianggap sebagai opsi paling ideal lantaran Presiden kini dalam posisi dilematis.

Artikel ini ditulis oleh: