Jakarta, Aktual.co — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perintahkan Deputi Bidang Pencegahan Johan Budi SP untuk menyampaikan klarifikasi soal tudingan terhadap ketua KPK Abraham Samad. Dalam tuduhan tersebut, Abraham berkali-kali bertemu dengan para petinggi PDI-P ketika masa pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres tahun lalu.
Yang menarik dalam klarifikasi tersebut, bukan (Abraham Samad_red) sendiri yang menyampaikan secara langsung untuk menjelaskan prihal tuduhan tersebut. Tetapi Johan lah yang diutus untuk menyampaikan bantahan Abraham. Padahal, Johan saat ini bukan lagi menjabat sebagai juru bicara KPK.
“Tadi pimpinan memerintahkan kepada saya selaku deputi pencegahan memberikan keterangan berkaitan dengan situasi dan kondisi terkini, menyangkut lembaga KPK,” ujar Deputi Pencegahan KPK Johan Budi saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/1).
Pada pernyataanya, Johan menyampaikan bahwa Ketua KPK Abraham membantah pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto.
“Penjelasannya bahwa semua yang disampaikan adalah fitnah belaka. Pak Abraham membantah dengan keras apa yang disampaikan pak Hasto Cs,” kata Johan.
Sebelumnya, Hasto menyebutkan, pimpinan KPK Abraham Samad melakukan penyadapan selama penjaringan mencari wakil presiden untuk disandingkan dengan Joko Widodo.
Hal itu diketahui langsung dari mulut Ketua KPK Abraham Samad, ketika itu akan menyampaikan soal, Samad tidak terpilih mendampingi Jokowi. Bahkan, Abraham mengatakan bahwa juga sudah mengetahui kegagalannya sebagai cawapres Jokowi.
Selain itu, Abraham pun menjanjikan akan membantu kader PDIP yang terlibat perkara hukum di KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera mengambil sikap terkait pertemuan Ketua KPK, Abraham Samad dengan petinggi PDIP, dalam rangka mengajukan diri sebagai pendamping Joko Widodo dalam Pilpres kemarin.
Terlebih Abraham pun disinyalir menjanjikan untuk mengamankan kader PDIP di komisi Anti Rasuah tersebut.
“Itu berarti peristiwa ini bukan peristiwa biasa dan ini berpengaruh terhadap kewibawaan KPK. Maka harus di lakukan pengusutan dan sekali lagi komite etik harus di bentuk,” ujar Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis ketika berbincang dengan Aktual.co,  Kamis (22/1).
Abraham pun berdasarkan pengakuan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, telah menyadap telepon gengam miliknya.
Margarito mengatakan, tindakan Abraham tersebut, bisa dikategorikan sebagai pelangara etik.  Pasalnya, Abraham menggunakan KPK untuk kepentingan pribadi.
“Potensial menyalahgunakan wewenang dan itu tentu saja menjadi sesuatu yang salah. paling tidak secara etik. Ini mesti di telusuri paling tidak ini tidak menjadi hal liar dan terus menerus menjadi panas situasi politik saat ini,” kata dia.
Sebelumnya, Hasto menyebutkan, pimpinan KPK Abraham Samad melakukan penyadapan selama penjaringan mencari wakil presiden untuk disandingkan dengan Joko Widodo.
Hal itu diketahui langsung dari mulut Ketua KPK Abraham Samad, ketika itu akan menyampaikan soal, Samad tidak terpilih mendampingi Jokowi. Bahkan, Abraham mengatakan bahwa juga sudah mengetahui kegagalannya sebagai cawapres Jokowi.
“Beliau mengatakan, Ya saya tahu. Karena saya sudah melakukan penyadapan‎. Bahwa saya tahu yang menyebabkan kegagalan saya ini adalah Bapak Budi Gunawan,” ucap Hasto dalam konferensi pers, di Apartemen The Capital Residences, Kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (22/1).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Deputi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, mengakui bahwa pihaknya telah ‘mengintrograsi’ Ketua KPK, Abraham soal dugaan pertemuan dengan petinggi PDIP. (Baca:KPK Selidiki Internal Pertemuan Samad dengan Petinggi PDIP?).Johan menuturkan,  selepas Sekjen PDIP, Hasto Kristianto membeberkan soal adanya pertemuan dengan Abraham Samad, KPK langsung menggelar rapat dengan pejabat struktural dengan pimpinan KPK. 
“Tadi kami mendengar ada konpers yang disampaikan oleh pihak pihak tertentu. Berdasarkan berita tadi, kami di KPK mengklarifikasi kepada pak Abraham Samad, apakah benar yang dituduhkan oleh pihak-pihak tadi, di antaranya adalah pak Hasto dari PDIP,” ujar Johan menuturkan, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/1).
Johan menuturkan, didepan seluruh jajaran KPK, Abraham Samad membantah segala tuduhan itu.
“Penjelasannya bahwa semua yang disampaikan adalah fitnah belaka. Pak Abraham membantah dengan keras apa yang disampaikan pak Hasto Cs,” Kata Johan.
Meski demikian, Johan mengatakan, KPK tetap akan menelusuri kebenaran pertemuan tersebut. Bahkan, Johan berjanji KPK akan mengambil tindakan tegas ke Abraham jika hal tersebut benar.
Pasalnya, menurut Johan, pihaknya tidak mempersalah soal pertemuan dengan PDIP, Namun, isi pertemuan yang membahas soal dugaan pengamanan kasus dan penyadapan, hal tersebutlah yang dipermasalahkan KPK. (Baca:KPK Janjikan Ambil Sikap Tegas ke Abraham, Jika…)

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbuntut munculnya protes dari berbagai kalangan. Bahkan, kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Mahasiswa Anti Demoralisasi (Samad) pun melancarkan aksi protesnya tersebut.
Para mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus di Jakarta ini menggelar aksi demonstrasi di depan ‎Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/1).
Dalam aksinya tersebut, mereka mengkritisi segala keputusan hukum yang dikeluarkan oleh KPK, terutama terkait dengan penetapan Budi sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi dan rekening gendut.
“Kami menganggap ada arogansi yang dilakukan Pimpinan KPK, Abraham Samad dalam menetapkan BG (Budi Gunawan) sebagai tersangka, prosedur hukumnya tidak jelas‎. Padahal KPK adalah alat hukum bukan alat politik,” ujar Koordinator Aksi, Andi Kurnia saat ditemui di gedung KPK.
Menurut Andi, ada beberapa kesalahan dan kejanggalan yang dilakukan oleh KPK dalam penanganan kasus ini. Pertama, bahwa penetapan Budi tidak melalui prosedur hukum yang jelas dengan lebih dulu memanggil saksi-saksi. Kedua, KPK tidak bisa menjelaskan kepada publik apa saja dua alat bukti untuk menjerat tersangka.
Selain itu, para mahasiswa juga mempertanyakan penetapan tersangka Budi secara tiba-tiba dan mengejutkan. Sebab, pengumuman penetapan disampaikan pada Selasa (13/1) atau satu hari menjelang Komjen Budi Gunawan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Hal ini yang menurut sebagian kalangan, menuding bahwa penetapan Budi sebagai tersangka lebih pada bernuansa politis dibanding kekuatan hukum. Pasalnya kata Andi, kasus rekening gendut yang diduga melibatkan Budi sebenarnya sudah terdengar cukup lama sejak 2006. “Tapi kenapa ekspose perkara ini baru dilakukan sekarang‎?” tanyanya.
Kemudian KPK, baik melalui Abraham maupun institusinya juga dinilai tidak mempunyai standar baku dalam memprioritaskan penanganan kasus hukum. Misalnya kata Andi, mengenai kasus yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, kemudian mantan Menteri ESDM Jero Wacik, kemudian mantan Ketua Komisi III Sutan Bhatoegana dan juga mantan Ketua BPK Hadi Poernomo. 
“KPK terlihat selalu ingin adu kuat dengan lembaga-lembaga negara lainnya karena kapasitasnya sebagai lembaga superbody walaupun bukan superhero,” terangnya.
Karena itu, mereka menuntut stop politisasi lembaga penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Meminta kepada DPR untuk segera memanggil pimpinan KPK guna menjelaskan secara terbuka perihal kegaduhan dan dagelan hukum atas ditetapkannya Budi sebagai tersangka. Meminta kepada Dewan Etik KPK dan DPR RI untuk memanggil Abraham Samad untuk dimintai keterangan terkait foto-foto mesum mirip Abraham yang beredar di publik.
Kemudian mendesak kepada Abraham untuk menepati janj-janjinya mundur dari pimpinan KPK, karena mengunakan KPK sebagai alat politik serta ketidakmampuan dalam menyelesaikan kasus-kasus besar seperti kasus SKL BLBI, dan Bailout Bank Century.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby