12 April 2026
Beranda blog Halaman 39245

Alokasi Anggaran Terlalu Besar, DPR Tunda Bahas Subsidi BBN Menteri ESDM

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VII DPR RI, Ramsin Siagian menilai besaran anggaran untuk Bahan Bakan Nabati (BBN) terlalu besar dalam RAPBNP 2015. Dirinya meminta menunda pembahasan tersebut pada rapat kerja (Raker) di DPR. Pasalnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengusulkan penambahan alokasi subsidi Bahan Bakar Nabati (BBN) sebesar Rp17,40 Triliun di RABPN-P.

“Ini besar sekali, tetapi pendapatan tiap tahun selalu kecil, coba ini dikaji ulang, ini uang rakyat jadi kita tidak bisa mengesahkan begitu saja,” ujar Ramsin di Jakarta, Rabu (4/2).

Belum jelasnya dana anggaran untuk BBN ini, Ramsin meminta pembahasan mengenai anggaran BBN ditunda.

“Saya minta kita untuk di bahas di Fraksi-Fraksi kita masing-masing dahulu mengenai ini,” katanya.

Pimpinan rapat Komisi VII Kardaya Warnika menyetujui usulan Ramsin untuk menunda pembahasan anggaran BBN.

Untuk diketahui, Pemerintah melalui Menteri ESDM mengusulkan penambahan alokasi subsidi Bahan Bakar Nabati (BBN) dari Rp14,31 Triliun pada APBN 2015, ditambah sebesar Rp3,09 Triliun menjadi Rp17,40 Triliun pada RAPBN-P 2015. Peningkatan tersebut termasuk perluasan Cakupan subsidi BBN termasuk sektor Non PSO.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Dituding Penyebab Over Kuota BBM, Ini Penjelasan Bos Pertamina

Jakarta, Aktual.co — Direktur utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan kelebihan kuota subsidi BBM tahun 2014 tidak merugikan pemerintah. Pasalnya over kuota subsidi BBM akan ditanggung Pertamina.

“Kenyataan yang terjadi yaitu konsumsi BBM subsidi besar tetapi jatah subsidinya sudah dipatok. Pemerintah tidak merugi, Pertamina tetap mensupply kebutuhan itu,” ujar Dwi Sucipto di Jakarta, Rabu (4/2).

Lebih lanjut dikatakan jika Pemerintah telah menetapkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter hingga akhir 2014. Kuota tersebut diperkirakan akan terlampaui lantaran konsumsi BBM bersubsidi yang tinggi.

Sementara jika terjadi over kuota BBM Subsidi maka pemerintah tidak akan memberikan anggaran tambahan untuk impor minyak. Nantinya, Pertamina akan menanggung biaya kelebihan kuota tersebut.

Ketika ditanya lebih lanjut perihal penambahan kuota BBM subsidi tanpa persetujuan DPR, Dwi membantah kalau penambahan tersebut kesalahan dirinya.

“Engga lah, bukan salah siapa-siapa,” pungkasnya sambil berlalu memasuki mobilnya.

Untuk diketahui, kerugian Over kuota BBM subsidi 2014 mencapai 700 ribu liter dibebankan ke Pertamina, artinya Pertamina mengalami kerugian dan negara menerima dividen lebih sedikit. Berdasarkan aturan yang ada, bila kuota BBM Subsidi habis maka prosedurnya Pertamina harus berkonsultasi ke DPR. Tapi prosedur itu tidak dilakukan, melainkan perintah lisan dalam rapat untuk terus menggelontorkan premium hingga melebihi kuota.

Artinya kesalahan prosedur dilakukan oleh Menteri ESDM, Menteri BUMN, BOD pertamina.  

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Barekraf Targetkan Kontribusi Industri Kreatif Capai 14 Persen PDB

Jakarta, Aktual.co — Badan Ekonomi Kreatif (Barekraf) menargetkan kontribusi industri kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen di tahun 2015. Namun, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia justru mengatakan hal yang berbeda, dengan target jauh lebih rendah yakni 7 persen.

‘Kalau Kadin melihat ini lebih realistis, jadi mungkin harus bisa tahun ini Rp800-900 triliun,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ekonomi Kreatif, Budyarto Linghowiyono di Menara Kadin Jakarta, Rabu (4/2).

Lebih lanjut dikatakan dia, alasan target kontribusi kreatif tetsebut diantaranya karena Barekraf adalah badan yang baru dibuat, sehingga tidak bisa melakukan percepatan dengan sangat instan.

“Apalagi Barekraf ini anggarannya maaih menunggu APBN-P di bulan April nanti, nomenklatur juga masih ada di Kemenparekraf,” ujarnya.

Selain itu, Budyarto juga mengatakan bahwa ekonomi kreatif sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, sehingga demand terus bertambah. Untuk itu, dengan adanya Barekraf diharapkan bisa menjadi aselerator untuk pertumbuhan industri kreatif.

“Sekarang ibaratnya induknya akan memfasilitasi semua kegiatan,” kata dia.

Sebelumnya Kepala Batejraf, Triawan Munaf mengatakan target kontribusi industri kreatif terhadap PDB nasional sebesar 14 persen di tahun 2015. Namun, dia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai sektor yang akan mendapat prioritas dan program-program yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut.

“Saya belum bisa mengatakan angka sekarang. Tapi yang jelas semua sektor akan mendapat prioritas. Program-program apa saja juga kami belum bisa sebutkan, yang jelas kamu akan membuay lokomotif program, misalnya film,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Aksi Tolak Freeport Berakhir Ricuh

Jakarta, Aktual.co — Aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa Papua se- Jawa Bali di depan Gedung DPR RI berakhir ricuh. Pasalnya, masa aksi sempat melakukan aksi lempar batu yang ditujukan kepada pihak kepolisian yang tengah melakukan penjagaan.
“Sekitar pukul 18.15 wib sebelum membubarkan diri, pada demonstran melempari polisi,” kata salah seorang pihak keamanan yang tidak mau disebutkan identitasnya, di Depan Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (4/2).
Kata dia, polisi langsung menanggapi aksi demonstran dengan menembakan gas air mata, dan mengerahkan satu unit mobil water canon untuk membubarkan masa aksi.
Dalam peristiwa itu, dikabarkan sebanyak dua aparat kepolisian mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu yang ditujukan kepada pihak kepolisian.  Dua polisi itu, langsung diamankan untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan, sebanyak tujuh motor kepolisian mengalami kerusakan yang diduga dilakukan oleh masa aksi.
Sejauh pantauan Aktual.co, aksi tersaebut tidak berlangsung lama, dimana pada demonstran membubarkan diri sekitar 18.25 wib dengan berjalan kaki mengarah Slipi.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

PK Kedua Bali Nine Ditolak

Jakarta, Aktual.co — Permohonan peninjauan kembali yang diajukan kedua terpidana mati kasus narkoba yang dikenal dengan sebutan “Bali Nine” atas nama Andrew Chan (31) dan Myuran Sukumaran (33) ditolak untuk yang kedua kalinya.
Humas Pengadilan Negeri Denpasar, Hasoloan Sianturi, Rabu (4/2), mengatakan bahwa berkas permohonan PK kedua terpidana mati tidak bisa dikirimkan ke Mahkamah Agung karena tidak memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan ditolak.
Selain itu, alasan tidak diterimanya PK kedua terdakwa “Bali Nine”, jelas dia, sudah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan dua Surat Edaran MA sebagai dasar penolakan.
Kedua terpidana mati warga negara Australia itu mengajukan PK, Jumat (30/1) lalu. Dalam pengajuan keduanya itu, kedua terpidana mati sudah mendapatkan pelayanan yang luar biasa dari PN Denpasar.
Dalam PK tersebut kedua terpidana meminta MA membatalkan hukuman mati yang sudah ditetapkan.
Selain itu, kedua terpidana mati juga sudah mengajukan grasi ke Presiden. Namun tetap ditolak.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Terlibat Penipuan CPNS, Eka Ditangkap Polisi

Surabaya, Aktual.co — Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)  di lingkungan Pemprop Jawa Timur diamankan anggota Polrestabes Surabaya lantaran melakukan penipuan dengan  menjanjikan para korbannya masuk calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Selain harus mempertangungjawabkan perbuatannya, Eka Purnama (42), warga Simo Sidomulyo Gg VII, Surabaya tersebut juga  harus dipecat sebagai PNS.
Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Setija Junianta, mengatakan, untuk menjalankan aksinya, Eka bekerja sama dengan rekannya Sanuji (50), warga Sidoraharjo, Kedamean, Gresik, sejak tahun 2012/2013.
Mereka mencari orang-orang pekerja swasta untuk ditawarkan menjadi  menjadi PNS. Syaratnya, korban harus menyerahkan sejumlah uang kepada tersangka.
“Tersangka ini menjanjikan bisa memasukkan PNS. Kika korban tidak masuk CPNS, uang dijanjikan  akan dikembalikan,”
Setelah korban membayar uang puluhan juta rupiah, namun hingga berbulan-bulan kemudian, korban tetap tak diterima sebagai PNS dan uang pun tidak kembali.
Dari banyak korban yang tertipu, 8 korban diantaranya melapor ke polisi hingga akhirnya Eka CS pun ditangkap.
Dari tangan tersangka  polisi  menyita uang tunai Rp 234 juta yang didapat tersangka dari sejumlah korban untuk dijadikan barang bukti.Polisi hingga kini masih mendalami untuk mengetahui apakah ada  keterlibatan satu PNS aktif sampai saat ini di lingkungan Pemprov Jawa Timur. 
Sebab, dari pengakuan Eka,  uang hasil penipuannya itu dibagi bersama tiga orang. Sanuji yang berperan mencari korban mendapat bagian Rp 5 juta, tersangka Eka sendiri mendapat Rp 109 juta, sedangkan PNS yang belum ditangkap dan saat ini masih aktif bekerja mendapat Rp 120 juta.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain