Jakarta, Aktual.co — Gabungan lembaga perempuan Indonesia Beragam meminta Pemerintah menghapus produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan, baik produk pemerintah pusat maupun daerah.
“Dalam 100 Hari Pemerintah Jokowi, pertimbangan gender belum menjadi komitmen, khususnya dalam hukum yang diskriminatif. Kami meminta Pemerintah Jokowi berkomitmen dalam hal itu,” kata Koordinator Indonesia Beragam, Dwi Rubiyanti di Jakarta, Selasa (3/2).
Dia menilai, tidak ada kejelasan langkah strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terkait penghapusan produk hukum yang diskriminatif.
Produk hukum nasional yang diskriminatif gender tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni tentang pembakuan peran gender yang mendorong terjadinya kekerasan berbasis gender serta tentang disabilitas istri sebagai alasan perceraian dan poligami.
Produk hukum daerah yang diskriminatif berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Perempuan jumlahnya meningkat dari 282 pada 2012 menjadi 365 pada 2014.
Permasalahan lain adalah jumlah aparat penegak hukum yang responsif masih terbatas dan belum ada dorongan dalam peningkatan jumlahnya.
Sementara untuk Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) sebagai perubahan atas UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), pemerintah belum melibatkan masyarakat sipil yang mendorong kesetaraan gender sebagai masukan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI mengajukan dua nama pergantian antarwaktu untuk Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo.
“Dua nama pengganti Puan dan Tjahjo adalah suara terbanyak kedua hasil pemilihan legislatif 2014,” kata Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/2).
Dia menyebutkan, Fraksi PDIP di DPR baru mengajukan PAW untuk Tjahjo Kumolo dan Puan Maharani yang masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Fraksinya sudah mengajukan nama Darmawan Prasodjo untuk menggantikan Puan Maharani dan Tuti Rusdiyono menggantikan Tjahjo Kumolo.
“Sudah kami ajukan, Mbak Puan itu gantinya Darmawan Prasodjo, Pak Tjahjo itu gantinya Tuti Rusdiyono,” ujarnya.
Partainya mengalami keterlambatan PAW disebabkan kesalahan administrasi dan pelantikan PAW baru akan dilakukan setelah masa reses DPR. Pelantikan kedua orang tersebut akan dilakukan pada masa sidang ketiga tahun 2014-2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Entah mengapa hubungan kedua negara yang serumpun ini, Indonesia-Malaysia tidak pernah akur. Beberapa waktu yang lalu, Malaysia mengklaim lagu daerah Indonesia milik Malaysia. Kemudian, batik juga diklaim milik Negeri Jiran. Beruntung bukan bendera Merah Putih atau Garuda Pancasila yang diklaim punya Malaysia.

Baru-baru ini, situasi Indonesia-Malaysia kembali memanas setelah didapati sebuah iklan produk Malaysia yang menghina WNI yang bekerja di sana, khususnya diperuntukkan bagi pembantu rumah tangga (PRT).

Akar permasalahan terjadi ketika, sebuah perusahaan Robovac di Malaysia membuat iklan produknya yang terkesan sangat merendahkan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), “Leading RoboVac Specialist, Fire Your Indonesian Maid NOW!”.

Dalam iklan berbentuk standing banner, perusahaan itu menyarankan masyarakat Malaysia untuk memecat para pembantu mereka yang berasal dari Indonesia, dan menggantikan dengan produk robot pembersih rumah buatan mereka.

Ajakan tersebut dipertegas dengan menggaris bawahi kata “Indonesia”. Seolah perusahaan itu ingin menyampaikan bahwa produk mereka lebih baik dari seorang TKI, yang bekerja sebagai pembantu.

Foto iklan milik perusahaan Robovac itu, pertama kali dimuat dalam akun Facebook milik Okina Fitriani. Dalam akunnya, Okina menuliskan, bahwa iklan itu sangat berbau rasis. Ia pun mengatakan akan mengadukan iklan ini ke Kementerian terkait.

Sekedar informasi, kantor pusat Robovac Malaysia berada di  Unit 30-3, 3rd Floor, Red Carpet Avenue, Encorp Strand, Jalan PJU 5/22,  Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Malaysia.

Perusahaan tersebut menjual robot pembersih rumah, mulai dari alat pengepel lantai, vacum cleaner hingga robot untuk membersihkan kolam renang.

Di tempat yang berbeda, anggota komisi IX asal PDIP Ribka Tjiptaning Proletariat memberikan protes keras atas isi iklan itu. Malaysia dinilainya,  tidak menaruh hormat dan bersahabat terhadap Indonesia.

“Itu sudah keterlaluan. Saya berharap Jokowi memperlihatkan Trisaktinya. Tak hanya bersuara tapi bertindak sebagai Presiden berani stop TKI ke Malaysia,” kata Ribka, kepada wartawan, di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (3/2).

Lanjutnya, PDIP sejak dari dulu meminta moratorium TKI ke Malaysia. Kesal ia, ‘Negeri Jiran’ tersebut tidak pernah puas bersitegang (bermusuhan) dengan Indonesia dari dulu.

Artikel ini ditulis oleh: