Jakarta, Aktual.co — Sejumlah strategi disiapkan agar jalur busway steril dari kendaraan pribadi dan angkutan umum. Kata Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pihaknya tak lagi hanya mengandalkan petugas untuk mengandalkan jalur busway. 
Tapi menggunakan pintu otomatis yang akan terbuka begitu bus TransJakarta lewat. Selain itu, CCTV juga dipasang di tiap jalur busway guna merekam pengguna kendaraan yang nekat menerobos.
Diakui Ahok, saat ini upaya mensterilkan jalur busway masih ‘kedodoran’. Meski denda Rp1 juta sudah disiapkan bagi mereka yang tertangkap. Ternyata, denda tak membuat jumlah pelanggar berkurang. 
Ahok pun menyindir para pengguna mobil mewah yang kerap menerobos jalur busway. “Dia (pemilik mobil) tuh pintar. Masuk 10 kali paling ketangkap 1 kali. Kalau cuma sekali berarti cuma Rp100 ribu dong,” sindir dia, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (3/2).
Dengan CCTV, kata Ahok, pemilik mobil yang membandel bakal sulit lolos. Karena pelat nomor mobil mereka akan terekam. Sehingga mereka tak akan lolos dari denda.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Transjakarta, Antonius NS Kosasih mengatakan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di semua halte TransJakarta dilakukan guna mendukung tilang elektronik. 
Antonius menamakan sistem pengawasan itu dengan e-Cross, singkatan dari electronic camera for road safety system.     “Jadi kendaraan yang menerobos jalur akan direkam melalui kamera CCTV khusus yang nantinya akan ditempatkan di seluruh halte Transjakarta. Setelah direkam, nantinya akan didata kemudian akan dilakukan tilang. Tapi setelah data kami kirimkan ke Ditlantas Polda Metro Jaya,” kata Kosasih.    

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Sebanyak 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diumumkan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI untuk dibahas di 2015.
Wakil Ketua Badan Legislasi Merry Hotma mengatakan dari total 17 raperda, 13-nya merupakan usulan Pemerintah Daerah dan 4 raperda usulan dewan. Yakni: tentang kesehatan, pendidikan, pelayanan publik dan beasiswa. Kata politisi PDI-P itu, dewan mengusulkan empat raperda itu berdasarkan masalah yang kerap diutarakan warga DKI yang ditemui saat reses. 
“Ini perlu menjadi inisiatif kami,” kata dia, di Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (3/2).
Berikut 17 Raperda yang ditargetkan akan diselesaikan di 2015:
1. Raperda tentang kepariwisataan dan kebudayaan Betawi (Revisi Perda No 10 Tahun 2004)2. Revisi Perda No 8 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura.3. Raperda Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir di Pulau-Pulau Kecil DKI Jakarta4. Revisi Perda Nomor 2 Tentang Perpasaran5. Raperda Penyelenggaraan Beasiswa Daerah6. Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 20157. Raperda Tentang Keolahragaan dan Raperda Kepemudaan8. Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 20159. Revisi Perda No 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan10. Raperda Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga11. Revisi Perda No 17 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Barang Daerah12. Raperda Tentang Badan Usaha Milik Negara13. Raperda Tentang Ruang Bawah Tanah14. Revisi Perda No 4 Tahun 2009 Tentang Sistem Kesehatan Daerah15. Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 201616. Raperda Tentang Pemanfaatan Ruang Udara17. Rapeda Kenyamanan Fasilitas Publik dan Perempuan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI tengah berharap agar kawasan Kota Tua di Jakarta Barat dijadikan sebagai kategori warisan dunia oleh organisasi dunia yang menangani masalah pedidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, UNESCO. 
Gubernur DKI Jakarta Ahok mengaku keinginan itu sudah diusulkan melalui Kementerian Kebudayaan. “Kita tunggu, kalau dapat (sebagai warisan dunia) tinggal kita bantu,” kata Ahok, di Balai Kota DKI, Selasa (3/2).
Meski masih menunggu, kata Ahok, Pemprov DKI akan terus membenahi kawasan Kota Tua agar tertib dan kebersihannya terjaga. Dia mengklaim ‘sentuhan’ jajarannya sudah membuat kondisi kawasan seluas 248 hektare itu jadi lebih baik. 
“Kota tua jadi lebih bersih sekarang ya. PKL sudah pakai kartu seperti itu. Buang sampah tangkep tangan, terus wc toiletnya. Kita harap juga ada penambahan tempat usaha di sana,” ujar dia.
Revitalisasi Kota Tua sendiri sudah dicanangkan Maret 2014 lalu, saat Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Revitalisasi dikerjakan Konsorsium Kota Tua Jakarta, yang merupakan inisiasi Pemprovi DKI, dua BUMN, sembilan pengusaha, budayawan, dan aktivis. 
Jokowi saat itu mengatakan pemilik aset Kota Tua tak hanya Pemprov DKI saja. “Tapi ada BUMN, ada pula korporasi,” kata Jokowi. Pembenahan Kota Tua meliputi perbaikan konstruksi, restorasi, infrastruktur hingga penghijauan.

Artikel ini ditulis oleh: