Jakarta, Aktual.co — Kelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi bernama Serikat Pemuda Kerakyatan (SPK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), khususnya di Dinas Perhubungan Umum (PU) Bina Marga Sumut.
Desakan tersebut dilakukan dengan menggelar aksi di depan gedung KPK, Rabu (4/2). 
Dalam aksi demonstrasi tersebut, SPK membeberkan sejumlah fakta terkait dugaan korupsi di Dinas PU Bina Marga Sumut diantaranya mengenai penyelewengan dana pemeliharaan untuk ruas jalan dan jembatan di Provinsi Tapanuli Selatan (Tapsel).
Dari data Dinas PU Bina Marga Sumut, anggaran pemeliharaan jalan provinsi dan jembatan sepanjang 139,6 km untuk tahun anggaran 2013 yang dimasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumut wilayah Tapsel adalah sebesar Rp10.233.600.000 (jumlah biaya satu tahun menurut Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah DPA-SKPD).
Dalam pelaksanaannya Dinas PU Bina Marga Sumut telah mencairkan dana tersebut senilai Rp8.816.823.476. Namun, hasil kerjanya dianggap tidak seimbang dengan anggaran yang telah dikeluarkan, sebab masih banyak jalan penghubung antar daerah di Tapsel yang masih rusak parah.
SPK mencontohkan kondisi jalan Provinsi antara Sipirok-Simangambat, Simangambat-Sipangibar, Sipangibar-Tolang terlihat amburadul seolah-olah tidak ada pemeliharaan seperti yang diklaim oleh Dinas PU Bina Marga Sumut.
Selain itu, Dinas PU Bina Marga Sumut diduga juga menyelewengkan dana sebesar Rp50 miliar untuk proyek jembatan dan jalan di empat Kabupaten yakni Tapanuli Utara (Taput), Humbahas, Tobasa dan Samosir TA 2014. Bukan hanya itu, SPK juga mempertanyakan proyek pembangunan jalan Sitanggor menuju Muara yang terletak di Kecamatan Muara Taput.
SPK sendiri mengklaim telah mengantongi nama-nama pejabat Dinas PU Binar Marga Sumut yang diduga sebagai pelaku penyelewengan dana tersebut. Setidaknya ada empat nama yang disebut SPK yakni Kepala Bidang (Kabid) Pemeliharaan Ridwan Nasution, Kabid Bimtek Haris Lubis, Bendahara Rudi Sitanggang serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Tapsel Ir. Martua.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri menyebut, surat perintah penyidikan (sprindik) untuk semua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dikeluarkan. 
Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti menegaskan sprindik tersebut untuk pemanggilan para saksi dari kasus yang bersangkutan.
“Namanya penyelidikan (maksudnya penyidikan), setelah diketahui ada tindak pidana, harus dikeluarkan sprindik, karena memanggil orang harus ada sprindiknya, kalau tidak ada tidak ada dasarnya,” kata Badrodin di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2).
Dia mengatakan, saat ini penyidik tengah memanggil para saksi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada terkait kasus masing-masing pimpinan KPK itu. Jika sudah lengkap, berkas perkara kemudian dibawa ke Jaksa untuk disidangkan. 
“Itu kewenangan penyidik, proses berjalan, penyidik yang menentukan, apa bisa diselesaikan kasusnya untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Tergantung penyidik. Penyidik yang harus mengumpulkan bukti-bukti, apakah sudah lengkap. Sehingga jaksa bisa membawa ke persidangan,” ujarnya.
Seperti diketahui tiga pimpinan KPK lainnya yakni Abraham Samad, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain dilaporkan ke Bareskrim. Mereka dilaporkan dengan kasus yang berbeda. Sedangkan Bambang Widjojanto sudah terlebih dulu dijadikan tersangka.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sebuah film yang diangkat dari sebuah Novel yang berjudul “Janji Hati” akan segera tayang di bioskop kesayangan Anda, besok Rabu (5/2).

Film tersebut mengisahkan tentang kisah percintaan anak muda, tentang ketegaran dan harapan bagi orang-orang yang pernah kehilangan orang terkasih.

Film ini disutradarai oleh Otoy Witoyo serta diproduseri oleh Rudi Soedjarwo. Diperankan oleh Aliando Syarief,  Elvira Natalia selaku penulis novel ‘Janji Hati’, dan juga Guntur Nugraha.

“Ini pertama kalinya aku berperan dalam layar lebar, karena selama ini aku hanya menulis saja, tentu saja tantangannya beda dan aku suka tantangan” jelas Elvira Natalia yang berperan sebagai Amanda, dalam film ‘Janji Hati’, di Pejaten Village, Jakarta Selatan.

Elvira juga sangat senang bisa beradu akting dengan artis muda yang sedang digandrungi banyak penggemarnya, Aliando Syarief. Sosok Amanda yang dibintangi oleh Elvira, sangat cocok untuk dirinya karena ia sebagai penulis lebih mengetahui tokoh Amanda tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi V DPR RI menyayangkan kebijakan Kementerian Perhubungan yang menutup counter tiket di bandara mulai 15 februari 2015. 
Kebijakan tersebut dinilai merugikan penumpang dan operator, serta bertentangan dengan UU Penerbangan.
“Kami menghargai upaya Menteri perhubungan untuk menata dunia penerbangan kita. Tapi, jangan mengeluarkan kebijakan yang merugikan konsumen dan operator. Apalagi sampai menabrak UU Penerbangan,” jelas Wakil ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia,  di Jakarta, Rabu (4/2).
Menurutnya, berdasarkan UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pembukaan counter tiket di bandara sangat dimungkinkan untuk kelancaran kegiatan usaha angkutan udara.
Selain itu, sesuai dengan pasal 195 UU Penerbangan juga menetapkan fungsi bandara sebagai tempat pengusaha (bisnis), selain sebagai tempat penyelenggaraan pemerintah.
“Salah satu peran bandara adalah sebagai pintu gerbang perekonomian diatur dalam pasal 194—195, jadi jelas berbisnis di bandara termasuk membuka counter tiket tidak melanggar peraturan perundang-undangan,” katanya.
Yudi menilai, penutupan counter tiket justru akan berpengaruh pada penurunan pelayanan dibandara karena calon penumpang tidak mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan tiket secara mendadak dan berpengaruh juga terhadap maraknya pencaloan. Komisi V DPR akan meminta menhub untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh: