6 April 2026
Beranda blog Halaman 39255

PT KAI Targetkan Angkut 250 Juta Penumpang di Tahun 2015

Jakarta, Aktual.co —  PT KAI Commuter Jabodetabek menargetkan mengangkut 250 juta penumpang pada 2015 atau meningkat dari 2014 sebanyak 206 juta penumpang.

Direktur Operasional dan Pemasaran KCJ Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan mengoptimalkan penambahan frekuensi perjalanan pada siang hari.

“Tahun 2015 kami akan menambah 100 frekuensi kereta api, kita akan optimalkan penambahan siang hari, seperti Bogor-Jakarta Kota tidak ada jam kosong,” katanya  dalam konferensi pers di Stasiun Juanda, Jakarta, Selasa (3/2).
Sepanjang 2014, dia mengatakan menambah 32 frekuensi perjalanan yang sebelumnya hanya 560 perjalanan per hari pada 2013 menjadi 757 perjalanan per hari hingga akhir 2014.

“Keseluruhan perjalanan tersebut diakomodasi dengan mengoperasikan 65 rangkaian per hari di wilayah Jabodetabek,” katanya.

Dia mengatakan KCJ juga telah melakukan sertifikasi untuk 18 rangkaian KRL yang terdiri dari 10 kereta dan 22 rangkaian KRL yang terdiri dari delapan kereta hasil program pengadaan pada 2013 dan 2014.

“Rangkaian baru tersebut digunakan untuk menambah perjalanan dan mengganti sejumlah rangkaian yang memerlukan perawatan dalam waktu panjang serta menambah jumlah ketersediaan rangkaian cadangan,” katanya.

Selain menambah perjalanan, lanjut dia, sebagian rangkaian yang telah dibeli pada 2013 dan 2014 juga digunakan untuk mengganti rangkaian KRL yang membutuhkan perawatan dalam waktu panjang.

Dia mencatat sepanjang 2014 jumlah gangguan sarana tercatat menurun hingga 46,61 persen.

Direktur Teknis John Robertho dalam kesempatan yang sama menyebutkan gangguan tersebut yang awalnya bisa mencapai lima hingga 10 gangguan setiap harinya menurun hingga tiga gangguan.

John mengatakan gangguan yang paling sering, yakni gangguan AC, sistem trase dan sistem pengereman.

“Kami ambil langkah-langkah perbaikan atau penggantian,” katanya.

Direktur Utama KCJ Tri Handoyo mengatakan kapasitas daya angkut juga diiringi dengan peningkatan pelayanan melalui pengembangan tiket elektronik (e-ticketing).

Tri menyebutkan transaksi nontunai mencapai 55,41 persen, sementara transaksi tunai 44,59 persen, untuk dengan kartu multitrip memenuhi porsi 60 persen dan single trip 40 persen.

“Pengembangan ini untuk mewujudkan target 1,2 juta penumpang per hari pada 2019,” katanya.

Sementara itu, penambahan armada sudah direncanakan hingga 120 armada pada tahun ini, sehingga pada 2019 mencapai 1.300 armada untuk mengangkut 1,2 juta penumpang.

Direktur Keuangan KCJ Oktavianus Berdikarianto menyebutkan belanja modal pada 2014 mencapai Rp200 miliar termasuk investasi.

Dia merinci Rp120 miliar didapat dari sindikasi dua pinjaman KAI sebagai KCJ untuk membeli kereta sementara Rp80 miliar dari internal.

Anggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengembangan sarana dan prasaran jabodetabek, penertiban stasiun dan lainnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Kemendikbud: Perusahaan Malaysia Incar Lulusan SMK di Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mustaghfirin Amin mengatakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) banyak diincar oleh perusahaan Malaysia.

“Beberapa waktu lalu, ada perusahaan Malaysia yang datang ke Jakarta hanya untuk mencari lulusan SMK,” ujar lelaki yang akrab disapa Mus itu di Jakarta, Selasa (3/2).
Hal tersebut, lanjut Mus, lulusan SMK diakui kemampuannya oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri. Bahkan beberapa sekolah di Tanah Air mempunyai kerja sama dengan perusahaan di luar negeri.

Ke depan, pihaknya akan melakukan revitalisasi SMK. Banyak di antara lulusan yang tidak dibutuhkan, tapi diminati oleh masyarakat. Sedangkan lulusan yang dibutuhkan justru berkurang.

“Kami akan menyesuaikan dengan potensi daerah.” Jika potensi daerah tidak dioptimalkan maka lulusan SMK banyak yang mencari pekerjaan di daerah lain ataupun luar negeri.

“Lapangan pekerjaan harus diciptakan di daerah masing-masing. Supaya ada pemerataan kesejahteraan. Ini juga berkorelasi dengan penyediaan tenaga siap pakai dari SMK,” jelas dia.

Pembangunan SMK sesuai potensi daerahn, sudah dilakukan sejak beberapa tahun belakangan.

“Tahn ini akan lebih baik lagi,” tukas dia.

Revitalisasi tersebut dengan penambahan guru sesuai kebutuhan daerah. Penyediaan bahan dan materi pelatihan SMK serta sertifikasi lulusan SMK.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Puan: PDIP Tetap di Belakang Jokowi-JK

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa partainya tetap bersama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta mendukung penuh pemerintah dalam menjalankan agenda membangun Indonesia.
“PDI-P tetap bersama pemerintahan Jokowi-JK dan mendukung semua program Nawacita Pak Jokowi. Itu sesuai hasil Rakernas (Rapat Kerja Nasional) PDI-P di Semarang,” katanya di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2).
Puan menegaskan bahwa hal tersebut ketika ditanyakan terkait banyak pihak yang menilai PDIP tidak mendukung Jokowi dalam kisruh antara KPK dengan Polri.
Dia menjelaskan jika kedepannya perjalanan pemerintahan ada yang tidak sesuai dengan Nawacita Jokowi, maka PDIP akan ikut bersama-sama Jokowi meluruskan kembali niat pada nawacita yang ditujukan untuk rakyat Indonesia.
“PDI-P akan ikut merevisi semua program pemerintah agar sesuai untuk kepentingan rakyat apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan semangat Nawacita,” ujarnya.
Dia juga membantah jika PDI-P dikatakan mengintervensi dan ikut campur dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Hal itu, menurut dia, terkait tuduhan beberapa pihak bahwa setiap kebijakan pemerintah Jokowi-JK harus melalui “restu” Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
“Itu tidak benar. Memang kami terlihat mengintervensi Istana? Kami tegaskan, PDI-P akan bersama pemerintahan Jokowi-JK,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Kebijakan Raja Arab Saudi bagi Kubu Konservatif

Jakarta, Aktual.co — Dua keputusan awal Raja Salman dari Arab Saudi menjadi pertanda bahwa kebijakannya di masa depan mungkin berbeda dari mendiang raja Abdullah yang dianggap relatif liberal. Pekan lalu, Raja Salman memberi bonus senilai US$20 miliar untuk rakyat, dan memecat dua ulama yang dianggap relatif liberal dari jabatan mereka.

Langkah ini bisa dipandang sebagai dukungan pada kubu konservatis dan upaya membeli dukungan politik, dua hal yang bertentangan dengan langkah modernisasi yang sebelumnya digadang-gadang. Meski motif sebenarnya bisa lebih rumit, keputusan itu memberi pertanda bagaimana sikap Salman dalam menghadapi tantangan demografi yang mengancam legitimasi kekuasaan keluarga kerajaan di tengah kekacauan regional yang sekarang terjadi.

“Kelompok tradisionalis dan modernis semakin terpisah ketika Raja Abdullah berkuasa. Tetapi Salman memiliki hubungan baik dengan kedua kubu dan masing-masing berpandangan raja berpihak pada mereka,” kata Khalil al-Khalil, seorang akademisi dan penulis dari Universitas Imam Saud. “Saya memperkirakan kelompok koservatif akan mulai menguji batasan dan menunggu apakah mereka bisa melakukannya dibawah rejim baru,” kata seorang diplomat di wilayah Teluk.

Akan tetapi, tidak jelas jika Salman akan benar-benar memperlambat atau bahkan menarik kembali, reformasi liberal mendiang Raja Abdullah yang populer di kalangan muda Arab Saudi.

Kontrak sosial Arab Saudi yang tidak tertulis menyebutkan bahwa rakyat harus setia pada raja dengan imbalan layanan sosial, standar kehidupan yang nyaman dan pemerintah yang memerintah sesuai dengan aturan Islam. Dan sekarang kontrak sosial ini terancam. Pertumbuhan penduduk yang cepat berarti pengeluaran negara untuk rakyat harus dibatasi, sementara peningkatan akses ke dunia luar membuat kelompok liberal dan konservatif mulai menentang ide kekuasaan kerajaan. Bagi Salman ancaman ini lebih besar, karena para pejuang ISIS mengatakan aksi mereka akan mendorong pemberontakan di Arab Saudi untuk menyingkirkan keluarga kerajaan Al Saud.

Mendiang Raja Abdullah berupaya melestarikan kekuasaan keluarganya dengan berbagai reformasi yang bertujuan mencetak lapangan kerja di sektor swasta dan meliberalkan masyarakat secara bertahap dengan mengendorkan aturan-aturan ketat Islam.  Tetapi dia juga bersikap keras terhadap pembangkangan politik. Masih terlalu cepat untuk mengatakan visi Salman, tetapi serangkaian keputusan yang dikeluarkan minggu lalu bisa menjadi indikasi.

Keputusan itu antara lain pemecatan Menteri Kehakiman Mohammed al-Issa dan kepala Polisi Syariah Abdulatif Al al-Sheikh yang merupakan musuh utama kubu konservatif Arab Saudi. Keputusan Salman juga meliputi penggelontoran dana sebesar US$20 miliar untuk pembayaran bonus pada rakyat dan mengurangi berbagai komite kementerian menjadi dua, satu untuk mengatasi masalah keamanan dan satu lagi untuk masalah perekonomian.

Rupiah dan Minyak Turun, Sofjan Wanandi: BI Harus Turunkan Suku Bunga Acuan

Jakarta, Aktual.co — Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS beberapa bulan terakhir serta anjloknya harga minyak dunia membawa dampak bagi pengusaha di Indonesia. Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi mengatakan hal tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan kegiatan ekspor Indonesia.

“Rupiah kita setelah inflasi kan menurun, kalau ekspor bisa bertambah saya pikir Rupiah bisa menguat kembali,” ujar Sofjan usai Dialog Investasi Nasional di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa (3/2).

Lebih lanjut dikatakan dia, yang bisa dilakukan Indonesia, dalam hal ini Bank Indonesia (BI) adalah menurunkan suku bunga acuannya atau BI rate. “Turunkan secepatnya karena kan sekarang ini kita sudah deflasi,” pungkasnya.

Menurutnya, bagi pengusaha yang terpenting adalah membuat pelemahan Rupiah tersebut tidak terlalau berdampak buruk.

“Ya pintar-pintarnya pengusaha ajalah, bisa ekspor ya ekspor tingkatkan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

PDIP: Panggil Hasto, Komisi III Sudah Punya Pertimbangan

Jakarta, Aktual.co — Rencana komisi III DPR RI mengundang Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, untuk mendengarkan secara detail terkait polemik pertemuan yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad dengan petinggi partai, mendapat dukungan dari politisi partai banteng moncong putih tersebut.
Politisi Senior PDIP, Hendrawan Supratikno berpandangan bila pemanggilan yang dilakukan tentunya sudah ada pertimbangan yang jelas.
“Bila komisi III yang membawahi bidang hukum menilai ini perlu, itu berarti pertimbanganya sudah jelas bahwa tujuannya untuk menghilangkan misteri-misteri (ketidakpastian) dalam proses demokrasi,” ucap Hendrawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (3/2).
Sehingga, pemanggilan yang ditujukan kepada Hasto tidak menjadi persoalan. Anggota DPR RI itu berpendapat, pemanggilan akan memberikan kejelasan dalam polemik yang berkembang di masyarakat, sebagai bentuk proses demokratisasi.
“Dalam proses demokratisasi kedepan, untuk membudayakan dan memperadabkan demokrasi, kita harus mulai membiasakan diri untuk main di medan terang benderang. Tidak bisa kita dalam demokrasi kita bermain ditengah ‘misteri’. karena demokrasi berteman dengan transparansi dan kepastian hukum.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Berita Lain