Jakarta, Aktual.co — Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah tidak perlu khawatir atas kritikan negara lain dan konsisten dalam pelaksanaan hukuman mati.
“Pemerintah tidak perlu khawatir menghadapi kritikan dan himbauan dari negara lain”, ujar Hikmahanto kepada aktual.co, Kamis (22/1).
Menurutnya, ada lima alasan pemerintah tak perlu mengindahkan kritikan tersebut. Pertama, negara yang menghimbau untuk tidak dilaksanakan hukuman mati adalah negara yang warganya akan dieksekusi.
“Ini hal wajar karena setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warganya di luar negeri. Inipun yang kerap dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap warganya yang menghadapi eksekusi hukuman mati,” kata dia.
Kedua, ada negara-negara di dunia yang hendak menyebarkan moral tertentu kepada negara lain. Salah satunya adalah negara-negara yang tergabung di Uni Eropa. 
“Mereka melakukan lobi kepada banyak negara untuk menghapus hukuman mati karena tidak sesuai dengan moral yang mereka anut. Mereka akan mengkritik negara yang melaksanakan hukuman mati”, jelasnya.
Ketiga, penerapan hukuman mati masih dianut dibanyak negara, termasuk di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Penerapan hukuman mati sama sekali tidak terkait dengan tingkat peradaban suatu masyarakat di suatu negara.
Keempat, adanya hukuman mati dan pelaksanaannya merupakan wujud dari kedaulatan dan penegakan hukum suatu negara. Tidak ada negara asing yang berhak untuk melakukan intervensi.
Terakhir, meski terdapat kontroversi penerapan hukuman mati di Indonesia, namun karena MK sebagai lembaga yang paling berwenang untuk menafsirkan UUD telah memutus bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia maka jelaslah pandangan Rakyat Indonesia terhadap hukuman mati.
“Oleh karenanya pemerintah harus tetap konsiten dan tidak mengendur dalam melaksanakan hukuman mati, mengingat ada sejumlah terpidana mati yang masih menunggu”, katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatorangan menjadi pimpinan seleksi Komisi Kejaksaan. Komisi kejaksaan yang di bentuk itu nantinya akan mengawasi kinerja kejaksaan. 
Berdasarkan laman yang dikutip di Kempolhukam, panitia seleksi komisi kejaksaan ini dibentuk berdasarkan Kepres No 2/P tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015 tentangan pembentukan panitia seleksi calon anggota komisi kejaksaan RI masa jabatan tahun 2015-2019. 
Dalam hal ini, komisi kejaksaan memiliki wewenang menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana yang diamanatnya. 
Selain itu komisi kejaksaan dapat meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan. 
Komisi kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan kepada jaksa dan pegawai kejaksaan sehubungan dengan perilaku atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan kejaksaan. 
Tak hanya itu, komisi kejaksaan ini juga dapat meminta informasi kepada badan di lingkungan kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana serta menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan dan membuat laporan, rekomendasi, atau saran  yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan kepada jaksa agung dan presiden.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu