Jakarta, Aktual.co — Dewan etik KPK, Komisi III dan Badan Reserse Kriminal segera melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap kebenaran foto maupun isu rumah kaca yang melibatkan pimpinan KPK, Abraham Samad. 
Desakan ini disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga KPK Watch Indonesia, M Yusuf Sahide, Rabu (21/1).
Kata pengamat hukum Universitas Hasanudin ini beredarnya isu rumah kaca dan foto yang oleh Abraham Samad telah dibantah tersebut menimbulkan keresahan. Pimpinan KPK tegasnya harus bebas isu moral dan etik. Isu foto dan rumah kaca tidak bisa didiamkan dan harus dipastikan kebenarannya.
Dengan demikian pihak berwenang harus menyidik serta wilayah etik KPK untuk memeriksa apakah foto syur yang beredar itu pimpinan KPK dan apa benar dalam rumah kaca itu ada keterlibatan atau indikasi ke arah sana.
“KPK Watch akan mendatangi Komisi III dan Mabes Polri. Jangan sampai dibuat liar di permukaan,” jelasnya di Jakarta, Rabu (21/1) malam.
“Nama-nama beredar di rumah kaca harus diperiksa. Kalau tidak diperiksa akan menjadi bias. Lembaga terkait pemilik kewenangan adalah Mabes Polri dan kejaksaan ketika memang ditemukan indikasi jangan sampai perkara tidak diproses. Jangan hanya KPK bisa mengontrol semua, harus ada check and balance,” lanjutnya.
Kata dia lagi, pelaporan ke Mabes Polri dikarenakan wewenang Polri bila memang ditemukan unsur pidana, sesuai diatur dalam Pasal 36 UU 30 Tahun 2002 Tentang KPK. 
“Dalam UU KPK disebutkan bahwa anggota KPK tidak boleh menemui pihak bermasalah, terlebih yang perkaranya ditangani KPK. Dalam sebuah tulisan berjudul ‘Rumah Kaca Abraham Samad’ yang diunggah ke media sosial, dibeberkan adanya beberapa kali pertemuan terlarang terkait posisi Samad yang hendak diajukan menjadi calon wakil presiden 2014-2019, mendampingi Joko Widodo. Pertemuan disebut berlangsung dengan politisi PDIP,” demikian Yusuf.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Berkas perkara dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo melalui Tabloid Obor Rakyat saat Pemilu 2014 lalu, telah dinyatakan rampung.
Bareskrim Mabes Polri telah melakukan pelimpahan berkas dan barang bukti terhadap dua tersangka selaku pengelola surat kabar tersebut yakni Setiyardi Budiono (43) dan H Darmawan Sepriyosa (44), ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana mengungkapkan, berkas kasus Obor Rakyat telah dinyatakan P21 sejak 15 Januari lalu.
“Maka secara resmi kasus Obor Rakyat dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum di Kejari Pusat. Diserahkan dua tersangka atas nama Setiyardi Budiono dan H Darmawan Sepriyosa,” kata Tony di Jakarta, Rabu (21/1).
Menurut Tony, meski pelaksanaan tahap dua dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, tetapi berkas dari penyidik Bareskrim tersebut sudah diterima oleh jaksa penuntut umum Kejagung. “Jadi, per hari ini tanggung jawab proses hukum sudah di penuntut umum.”
Dia menegaskan, saat ini sudah menyiapkan tujuh jaksa penuntut umum untuk membawa kasus itu di persidangan. Selanjutnya JPU itu akan menyusun surat dakwaan berdasarkan perkara yang disangkakan kepada dua tersangka.
Lazimnya, kata Tony, dalam sepekan perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dua tersangka yang sebentar lagi menyandang status terdakwa itu dijerat pasal atau dakwaan primer pasal 311 ayat 1  KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan subsider pasal 310 ayat 2 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Namun, ternyata dua tersangka ini tidak ditahan. Alasannya, jika dilihat dari ancaman hukuman pada pasal yang disangkakan atau yang akan didakwakan, keduanya tidak bisa dikenakan penahanan. “Menurut pasal 21 KUHAP tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset milik Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron selaku tersangka kasus suap jual beli gas alam cair untuk Gresik dan Gili Timur di Bangkalan, Jawa Timur.
Aset yang disita penyidik antara lain dua unit rumah di Surabaya. Selain itu, ada enam mobil dan uang lebih dari 100 miliar turut disita tim penyidik.
“Iya benar, terkait dengan penyidikan untuk tersangka FAI, penyidik telah mlakukan penyitaan atas sjumlah aset,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Rabu (21/1) malam.
Sedangkan harta bergerak yang disita penyidik KPK antara lain, mobilnya Toyota Alphard, Toyota Camry, Honda Oddysey, Hyundai H1, Mobilio dan Toyota Land Cruiser.
Meski begitu, dia belum mengetahui secara detail terkait lokasi penyitaan tersebut. Dia menambahkan, soal uang yang disita penyidik bukan dalam bentuk tunai, melainkan rekening Fuad Amin yang ditarik penyidik KPK.
“Lokasi detail belum tahu. Uang bukan cash tapi dari rekening-rekening FAI yang sudah ditarik ke rekening penyitaan KPK.”
Sekedar informasi, kasus dugaan suap terkait jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Senin 1 Desember 2014.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, Ajudan Fuad yang bernama Abdul Rauf serta Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko.
Fuad dan Rauf diduga sebagai pihak penerima suap, sedangkan Antonio diduga sebagai pihak pemberi suap. Fuad dan Rauf yang diduga merupakan sebagai pihak penerima dalam perkara ini disangka telah melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Sementera Antonio Bambang Djatmiko yang diduga sebagai pemberi suap dikenai Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 5 ayat 1 huruf b serta Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu