28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 39262

KPK Sita Uang 100 Miliar dan Sejumlah Aset Fuad Amin

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset milik Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron selaku tersangka kasus suap jual beli gas alam cair untuk Gresik dan Gili Timur di Bangkalan, Jawa Timur.
Aset yang disita penyidik antara lain dua unit rumah di Surabaya. Selain itu, ada enam mobil dan uang lebih dari 100 miliar turut disita tim penyidik.
“Iya benar, terkait dengan penyidikan untuk tersangka FAI, penyidik telah mlakukan penyitaan atas sjumlah aset,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Rabu (21/1) malam.
Sedangkan harta bergerak yang disita penyidik KPK antara lain, mobilnya Toyota Alphard, Toyota Camry, Honda Oddysey, Hyundai H1, Mobilio dan Toyota Land Cruiser.
Meski begitu, dia belum mengetahui secara detail terkait lokasi penyitaan tersebut. Dia menambahkan, soal uang yang disita penyidik bukan dalam bentuk tunai, melainkan rekening Fuad Amin yang ditarik penyidik KPK.
“Lokasi detail belum tahu. Uang bukan cash tapi dari rekening-rekening FAI yang sudah ditarik ke rekening penyitaan KPK.”
Sekedar informasi, kasus dugaan suap terkait jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Senin 1 Desember 2014.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, Ajudan Fuad yang bernama Abdul Rauf serta Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko.
Fuad dan Rauf diduga sebagai pihak penerima suap, sedangkan Antonio diduga sebagai pihak pemberi suap. Fuad dan Rauf yang diduga merupakan sebagai pihak penerima dalam perkara ini disangka telah melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Sementera Antonio Bambang Djatmiko yang diduga sebagai pemberi suap dikenai Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 5 ayat 1 huruf b serta Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Politisasi Penetapan Tersangka, Abraham Samad akan Diadukan ke Komisi III

Jakarta, Aktual.co — KPK Watch Indonesia akan mengadukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad ke Komisi III DPR RI, terkait penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.
“Penetapan tersangka calon Kapolri diduga bermuatan politis sehingga Komisi III harus memanggil Ketua KPK,” kata Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia M Yusuf Sahide, di Jakarta Rabu (21/1).
Pengaduan  kepada DPR RI Bidang Hukum itu, lanjutnya, juga terkait beredar tulisan melalui Kompasiana berjudul “Rumah Kaca Abraham Samad”. Pada tulisan itu menyebutkan Samad dikabarkan bertemu dengan petinggi PDI Perjuangan sebanyak enam kali. Hal lainnya penyebaran foto mesra antara Ketua KPK bersama Miss Indonesia 2014.
“Informasi itu harus diluruskan karena masyarakat merasa resah,” ujar pengamat hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan itu.
Ia menegaskan pejabat KPK juga tidak boleh bertemu dengan pihak tertentu yang berperkara karena diatur dalam Kode Etik KPK No 6/P-KPK/02/2004 Pasal 6.
Terkait kasus Komjen Polisi Budi Gunawan, Yusuf mengungkapkan KPK kerap menetapkan tersangka di luar kelaziman karena tanpa ada pemeriksaan polisi bintang tiga itu sebagai saksi langsung menetapkan tersangka.
Yusuf juga menyatakan jika foto intim Samad dengan wanita yang diduga Putri Indonesia 2014 itu dianggap palsu maka harus pihak berwenang atau aparat kepolisian yang mengklarifikasi.
Yusuf berharap pihak terkait mengevaluasi dan mengkritik KPK sebagai kontrol agar tidak “melenceng” dari tujuan utamanya. “Seperti halnya Polri dan Kejagung harus ada yang saling mengontrol satu sama lainnya,” demikian Yusuf.

Artikel ini ditulis oleh:

Polisi Akan Cari CCTV di Lokasi Kecelakaan Outlander

Jakarta, Aktual.co — Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan mobil Mitsubishi Outlander yang dikendarai Christopher.
Kasat Lantas Polres Jaksel AKBP Sutimin mengatakan, saat ini pihak kepolisian mencari rekaman CCTV di ruko-ruko sekitar kecelakaan yang telah menewaskan empat pengendara lainnya itu.
“Kita juga nyari CCTV, mungkin di sini ada CCTV, kan bisa membantu kita,” kata Kasat Lantas Polres Jaksel AKBP Sutimin di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta, Kamis (22/1).
Dalam olah TKP itu puluhan polisi sudah berada di lokasi kejadian kecelakaan depan toko Holland Bakery sejak pukul 09.20 WIB. 
Sebelumnya, Polda Metro Jaya akan melakukan TKP Outlander maut di Jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah, Jakarta Selatan. 
Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono mengatakan, dalam olah TKP kali ini, pihaknya akan membawa tersangka pengemudi Christopher.
“Christopher akan bawa dalam olah TKP,” kata Hindarsono saat dihubungi.
Meski hujan turun dalam olah TKP kali ini, menurut dia, kepolisian tetap akan mengadakan olah TKP mobil Outlander yang menewaskan empat orang ini.
“Insya Allah jadi, olah TKP mulai jam 9 pagi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Ahok Tak Peduli Dianggap Tukang Main Pecat

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak mau ambil pusing dengan penilaian miring bahwa dirinya suka ringan main pecat bawahan.
Dia berdalih, keputusan main pecat dilakukan hanya jika bawahannya tak mampu bekerja sesuai tanggungjawab. Demi menyelamatkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak tepat sasaran.  
“Istilahnya kuping kami tipis. Kuping saya, kuping Wagub (Djarot), kuping Sekda (Saefullah) semua tipis termasuk kuping BKD semuanya tipis. Jadi kalau nemu ada pegawai gak bener ya distafkan saja. Kalau distafkan masih nggak bener ya kami copot. Semua tunjangannya kami suruh masuk ke diklat baca koran saja buat analisa,” ujar dia, di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (21/1). 
Pegawai yang kinerjanya tidak bagus, kata dia, memang lebih baik dijadikan sebagai staf saja, sehingga hanya menerima gaji pokok. Yang tentunya bakal membuat hemat anggaran untuk gaji pegawai.
“PNS yang gak ngapa-ngapain yang nggak jelas tugasnya apa bisa kok dapat gaji Rp9 juta. Sedangkan yang kerjanya lebih jelas, punya prestasi bagus bisa dapat Rp13 juta,” ungkapnya di Balai Kota, Jakarta, Rabu (21/1).
Dengan hanya membayar gaji pokok sekitar Rp1,8- Rp2 juta/per bulan untuk 10 ribu pegawai negeri sipil (PNS) di DKI yang sudah distafkan, maka hanya dibutuhkan setidaknya Rp20 miliar. “Lebih baik daripada nyolong 200 miliar per tahun.”

Artikel ini ditulis oleh:

Hari Ini, Sejumlah Demo Digelar di Jakarta

Jakarta, Aktual.co —Sejumlah demo diinformasikan akan digelar hari ini, Kamis (22/1) di beberapa titik di Ibu Kota DKI, dengan mengangkat isu beragam. 
Seperti di Istana Negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Kementerian Pertahanan, Kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Di Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, demo diperkirakan digelar pukul 9.00Wib oleh massa Serikat Pekerja PT.Dok dan perkapalan Kodja berjumlah sekitar 500 orang. 
Masih di BUMN, di pukul 9.00Wib, sekitar 500 massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Tangerang Bogor Karawang juga akan gelar demo. Mereka juga akan demo ke Kemenakertrans di Jalan Gatot Subroto Kavling 51. 
Di jam yang sama, sekitar 1.000 orang dari Paguyuban Warga Sukamulya Bogor akan mendatangi Kemenhan dan Istana di Jalan Medan Merdeka Utara. 
Selain demo, dari informasi yang diterima Aktual.co, sejumlah kegiatan juga akan digelar, seperti di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pukul 10.00Wib. Yakni sidang gugatan Front Pembela Islam (FPI) atas Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. 
Pukul 10.00Wib, di Jalan Mangga Besar Tamansari, Jakarta Barat, diinformasikan juga akan dilakukan penertiban rumah dan bangunan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Tumbuh Pesat, Bisnis Waralaba Indonesia Diminati Asing

Jakarta, Aktual.co —Bisnis waralaba di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di 2014, pertumbuhannya mencapai sekitar 15-20 persen atau naik sekitar 12.000 gerai. Sehingga total gerai waralaba saat ini jumlahnya mencapai 23.000. 
Dalam acara seminar mengenai waralaba internasional, Direktur Bidang Usaha Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Fetnayeti mengatakan ada perubahan konsentrasi dari bisnis waralaba.
“Konsen (waralaba) tadinya kan produk, sekarang beralih ke kuliner,” ujar dia, di Jakarta, Rabu (21/1).
Bisnis waralaba di Indonesia, ujar dia, ternyata juga mulai diminati pihak asing, seperti di wilayah Timur Tengah. Permintaan produk waralaba paling banyak berasal dari Dubai, berupa produk makanan (kuliner).
“Karena kan tenaga kerja kita juga banyak yang di sana, kemarin itu ada 13 produk yang mereka minta dari kita, terutama makanan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sejak enam tahun terakhir bisnis waralaba di Indonesia mengalami peningkatan. Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan bisnis waralaba terbanyak di Asia. Peringkat pertama ditempati oleh Malaysia, selanjutnya yaitu Singapura.
Produk waralaba yang paling banyak diekspor yaitu kuliner dan spa. Selain itu, yang saat ini baru mulai adalah jasa waralaba, seperti pendidikan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain