Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak mau ambil pusing dengan penilaian miring bahwa dirinya suka ringan main pecat bawahan.
Dia berdalih, keputusan main pecat dilakukan hanya jika bawahannya tak mampu bekerja sesuai tanggungjawab. Demi menyelamatkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak tepat sasaran.  
“Istilahnya kuping kami tipis. Kuping saya, kuping Wagub (Djarot), kuping Sekda (Saefullah) semua tipis termasuk kuping BKD semuanya tipis. Jadi kalau nemu ada pegawai gak bener ya distafkan saja. Kalau distafkan masih nggak bener ya kami copot. Semua tunjangannya kami suruh masuk ke diklat baca koran saja buat analisa,” ujar dia, di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (21/1). 
Pegawai yang kinerjanya tidak bagus, kata dia, memang lebih baik dijadikan sebagai staf saja, sehingga hanya menerima gaji pokok. Yang tentunya bakal membuat hemat anggaran untuk gaji pegawai.
“PNS yang gak ngapa-ngapain yang nggak jelas tugasnya apa bisa kok dapat gaji Rp9 juta. Sedangkan yang kerjanya lebih jelas, punya prestasi bagus bisa dapat Rp13 juta,” ungkapnya di Balai Kota, Jakarta, Rabu (21/1).
Dengan hanya membayar gaji pokok sekitar Rp1,8- Rp2 juta/per bulan untuk 10 ribu pegawai negeri sipil (PNS) di DKI yang sudah distafkan, maka hanya dibutuhkan setidaknya Rp20 miliar. “Lebih baik daripada nyolong 200 miliar per tahun.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Sejumlah demo diinformasikan akan digelar hari ini, Kamis (22/1) di beberapa titik di Ibu Kota DKI, dengan mengangkat isu beragam. 
Seperti di Istana Negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Kementerian Pertahanan, Kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Di Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, demo diperkirakan digelar pukul 9.00Wib oleh massa Serikat Pekerja PT.Dok dan perkapalan Kodja berjumlah sekitar 500 orang. 
Masih di BUMN, di pukul 9.00Wib, sekitar 500 massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Tangerang Bogor Karawang juga akan gelar demo. Mereka juga akan demo ke Kemenakertrans di Jalan Gatot Subroto Kavling 51. 
Di jam yang sama, sekitar 1.000 orang dari Paguyuban Warga Sukamulya Bogor akan mendatangi Kemenhan dan Istana di Jalan Medan Merdeka Utara. 
Selain demo, dari informasi yang diterima Aktual.co, sejumlah kegiatan juga akan digelar, seperti di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pukul 10.00Wib. Yakni sidang gugatan Front Pembela Islam (FPI) atas Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. 
Pukul 10.00Wib, di Jalan Mangga Besar Tamansari, Jakarta Barat, diinformasikan juga akan dilakukan penertiban rumah dan bangunan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketinggian muka air di pos pemantau Depok, Jawa Barat, saat ini sudah menurun dengan jarak 190 centimeter dari dasar sungai atau dengan status siaga empat (normal).
“Dari pantauan terakhir kami pukul 00.00 ketinggian air di Depok sudah menurun sekitar 30 cm dan kondisi cuaca dalam keadaan mendung,” kata Kepala Bidang Informatika Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Bambang Suryaputra, saat dihubungi, Kamis (22/1).
Dengan status yang sudah turun ini masyarakat di sembilan wilayah diharapkan hampir dapat dipastikan tidak terkena dampak banjir.
Sebelumnya daerah yang dicurigai akan terdampak adalah Rawajati, Kalibata, Pengadegan, Gang Arus, Cawang, Kebon Baru, Bukit Duri, Bidara Cina dan Kampung Melayu.
“Meskipun sudah turun, warga di kawasan tersebut harap berhati-hati dan tetap waspada untuk mempersiapkan segala kemungkinan,” katanya.
Dari pantauan BPBD disebutkan ketinggian air akan terus normal namun tetap ada kemungkinan naik kembali jika hujan terus mengguyur wilayah hulu di Bogor.
Saat ini BPBD memantau cuaca di bogor dan sekitarnya serta depok dalam keadaan mendung.
Jika masyarakat melihat ketinggian air di wilayahnya meningkat dan jika menginginkan informasi terbaru bisa menghubungi call center 021-164 yang aktif selama 24 jam.
Layanan ini juga bisa digunakan masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi atau logistik.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid