Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap menyatakan bahwa proses penyidikan perkara kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Komjen Budi Gunawan akan dilakukan secepat mungkin. Salah satunya dengan cara memeriksa saksi-saksi terkait kasus tersebut.
Namun, hal itu seakan hanya ‘omong kosong’. belaka. Pasalnya, lembaga superbody pimpinan Abraham Samad Cs ini tidak menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus yang menjerat calon Kapolri tersebut.
“Iya hari ini tidak ada pemeriksaan saksi untuk kasus BG (Budi Gunawan),” tutur Kepala Bagian Biro Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di kantornya, Jakarta, Rabu (21/1).
Disisi lain, penyidik KPK sudah mulai menjadwalkan memeriksa sejumlah saksi pada perkara ini sejak Senin 19 Januari. Sayangnya, dari 6 saksi yang akan diperiksa hanya 1 orang yag memenuhi panggilan KPK.
Apakah tidak dijadwalkannya pemeriksaan saksi kasus Budi Gunawan hari ini terkaitdengan banyaknya saksi yang mangkir itu?
Priharsa dengan tegas menampiknya. “Ya memang tidak dijadwalkan pemeriksaan oleh penyidik. Tidak ada kaitannya dengan banyak saksi yan tidak hadir kemarin,” tegas Priharsa.
Dalam kasus itu, Budi Gunawan sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka sejak Selasa, 13 Januari lalu. Budi diduga melanggar Pasal 12 a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, atau Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Meski pencalonannya sudah disetujui oleh DPR setelah melewati fit and propert test pekan lalu, pelantikan Komjen Budi Gunawan ditunda oleh Presiden Joko Widodo. Penundaan itu diputuskan setelah KPK menetapkan Budi sebagai tersangka kasus tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat menilai kegiatan promosi yang dilakukan Badan Promosi Pariwisata Daerah lebih cenderung jalan di tempat.

“Selama ini apa yang dilakukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB hanya jalan di tempat dan tidak berjalan maksimal,” kata Ketua Komisi II DPRD NTB Syarifudin di Mataram, Rabu (21/1).

Menurutnya, kegiatan promosi pariwisata yang dijalankan BPPD NTB cenderung fluktuatif. Ini terbukti, dari berbagai kegiatan promosi yang dilakukan BPPD ke berbagai negara tidak memberikan dampak yang signifikan bagi pariwisata di provinsi itu.

“Sampai saat ini kami belum melihat apa kontribusi BPPD terhadap pariwisata di daerah ini, padahal anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan promosi mencapai Rp6 miliar,” katanya.

Kata dia, selama ini pihaknya telah banyak menerima keluhan dari para pelaku wisata di daerah ini, termasuk sejumlah tokoh masyarakat tentang kiprah BPPD dalam melakukan promosi pariwisata.

“Sebagai salah badan promosi mestinya mereka bisa lebih serius dan jujur memberikan informasi kepada publik. Percuma saja daerah ini mendapat peringkat pertama nasional dalam keterbukaan informasi publik kalau ternyata tidak dibarengi dengan kenyataan yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Selain tidak dibarengi promosi yang maksimal, menurutnya, pariwisata NTB juga masih memiliki banyak kelemahan, salah satunya akses infrakstruktur menuju ke sejumlah destinasi wisata masih belum memadai.

“Jangan kita gencar promosi tetapi tidak dibarengi dengan infrastruktur yang layak,” ujarnya.

 Sementara itu, Pimpinan Lombok Hotel Association (LHA) Stephen Serphane tidak memungkiri sejumlah pelaku pariwisata mengeluhkan peran dan fungsi BPPD.

“Inilah mengapa kami melihat pariwisata NTB belum bisa berkembang,” katanya.

Selain itu, mereka juga merisaukan munculnya wacana tentang NTB yang menjadi salah satu daerah yang akan mengembangkan wisata syariah.

“Sejumlah pelaku pariwisata memprediksikan bahwa angka kunjungan wisatawan akan turun jika Nusa Tenggara Barat (NTB) benar-benar menerapkan model wisata syariah,” katanya.

Ia melanjutkan, saat ini potensi wisata di NTB mulai dilirik berbagai wisatawan lokal dan mancanegara, sehingga diharapkan pemerintah pandai dalam mengemas “branding”.

Ketepatan mengemas konsep wisata, tentu akan berpengaruh dan akan lebih menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

Ia tidak memungkiri potensi untuk mendatangkan wisatawan dari Timur Tengah pun tidak dapat diabaikan. Selama ini, wisatawan dari Timur Tengah memang lebih memilih Malaysia sebagai tempat berwisata.

“Namun jangan sampai karena terfokus untuk menarik kunjungan wisatawan Timur Tengah, lantas pasar wisata yang sudah ada menjadi tidak dipikirkan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, pemerintah hendaknya tetap memikirkan potensi pasar wisata di NTB saat ini, yang dikhawatirkan akan tergerus oleh pengembangan “branding” baru tersebut.

Wacana ‘branding’ baru sebagai wisata syariah, menurut sejumlah pihak, dapat mempengaruhi daya jual pariwisata NTB di mata dunia. Karenanya, pemerintah diharapkan benar-benar dapat mengkaji berbagai bentuk kelebihan dan kekurangannya bila syariah dikembangkan di NTB.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Jasin menilai sudah ada yurisprudensi bahwa keputusan strategis bisa diambil tanpa harus melibatkan lima pimpinan komisi anti rasuah.
“Sudah ada Yuriprudensi tentang penandatangan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi walaupun di KPK hanya ada dua pimpinan,” ujar Jasin, ketika berbincang dengan Aktual.co, Rabu (21/1).
Ia mengatakan, ketika kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah bergulir, KPK ketika itu hanya dikomandani dua pimpin saja, yakni M Jasin dan Haryoni Umar.
Ketika itu, diakui Jasin dirinya dan Haryono Umar, kerap membuat keputusan strategis, termasuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Menurut dia, dua pimpinan sekalipun sudah memenuhi prinsip kolektif kolegial. “Saat tinggal dua orang (pimpinan KPK) saya dan haryono, kami menandatangani banyak kasus dari lid ke dik, mentersangkakan banyak orang, dan saat penuntutan  di pengadilan tidak di permasalahkan,” kata Jasin yang kini menjabat Irjen Kementrian Agama (Kemenag) ini.
Sebelumnya, pendiri KPK, Prof Romly Kartasasmita menilai, penetapan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka cacat hukum. Pasalnya penetapan BG sebagai tersangka tidak diputuskan oleh lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Yang teken itu siapa? penetapan BG yang tanda tangan sprindiknya itu dua, empat atau lima orang?. Itu seharusnya lima-limanya, kalau empat saja sudah cacat hukum apalagi dua,” kata Prof Romly kepada awak media, beberapa waktu lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby