Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum tata negara Universitas Islam Sultan Agung Dr Rahmat Bowo menilai Presiden perlu memerintahkan KPK-Polri mempercepat proses hukum yang melibatkan petinggi kedua lembaga itu.
“Saya rasa percepatan proses hukum ini solusi dengan risiko paling kecil, ketimbang dua opsi yang ada, yakni membatalkan pelantikan, atau melantik dan langsung memberhentikan Kapolri,” katanya di Semarang, Senin (2/2)
Ia menjelaskan, keputusan apapun yang diambil Presiden untuk mengatasi kisruh Polri-KPK sama-sama berisiko dan pasti akan mengorbankan nilai moral, asas praduga tak bersalah, atau persamaan di hadapan hukum.
Apabila Presiden memutuskan tetap melantik sekaligus memberhentikan Kapolri, kata dia, akan mengorbankan nilai moral publik karena orang yang jelas-jelas tersangka tetap dilantik sebagai pejabat tinggi.
“Kedua, buat apa dilantik kalau hanya untuk diberhentikan? Apa DPR tidak merasa dipecundangi kalau begini? Betul secara prosedur, tetapi ‘ngapain’ juga?. Pilihan ini jelas sangat berisiko,” tukasnya.
Jika keputusan membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri yang dipilih, kata pengajar Fakultas Hukum Unissula itu, asas praduga tak bersalah terhadap Komjen Budi Gunawan yang dikorbankan.
Menurut dia, Presiden sebenarnya memiliki hak untuk melantik atau tidak melantik Kapolri meski sudah disetujui DPR, tetapi DPR pasti akan mempertanyakan karena melanggar asas praduga tak bersalah.
“Opsi yang diambil Presiden, yakni menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) sudah tepat. Nilai moral dan asa praduga tak bersalah juga tidak dilanggar,” katanya.
Akan tetapi, kata dia, keputusan yang diambil itu juga memiliki kelemahan, yakni keterbatasan kewenangan Plt, apalagi jika ternyata proses hukum atas Budi Gunawan ternyata berjalan dengan sangat lama.
“Makanya, Presiden bisa mengajak bertemu KPK-Polri untuk mempercepat penanganan hukum terhadap kedua petinggi masing-masing lembaga. Langkah ini memang mengorbankan ‘equality before the law’,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Salah satu anggota tim kuasa hukum Bambang Wijojanto (BW), Nursyahbani Katjasungkana, menilai saat ini alat bukti yang dimiliki Bareskrim Mabes Polri tidak cukup kuat untuk menahan BW.
“Saya kira nggak ada alasan untuk menahan dong. Menahan itu kan ada alasan subjektif dan objektif,” papar Nursyahbani di gedung KPK, Senin (2/2).
Selain itu, lanjutnya, berubah-ubahnya pasal yang disangkakan terhadap BW juga menjadi bukti jika pihak Kepolisian, tidak mempunyai alasan yang logis terhadap penetapan status tersangka.
Dia menilai, hal tersebut membuat pihak BW seakan-akan dibatasi untuk memberikan pembelaan. Oleh karena itu, mereka akan terus mendesak Kepolisian untuk bisa bersikap secara objektif.
“Kami akan persoalkan terus (berubah-ubahnya pasal). Bagaimana sih kalau pencuri tiba-tiba tuduhannya membunuh?” paparnya.
“Kan sulit bagi kita mempersiapkan pembelaan. Sangkaan itu harus jelas pasalnya dan juga ayat,” tandasnya.
Seperti diketahui, Bareskrim Mabes Polri menjerat BW dengan Pasal 242 KUHP tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu serta Pasal 55 KUHP tentang Pernyertaan Dalam Delik. Namun, pihak kepolisian tidak menjelaskan ayat mana yang dilanggar oleh Wakil Ketua KPK nonaktif itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berhasil meringkus pasangan suami istri (pasutri) saat bertransaksi narkoba jenis sabu di Jalan Sukajaya, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau, pada Jumat lalu.
“Kedua tersangka berinisial NI dan Ra, dan diketahui merupakan pengguna sekaligus pengedar narkoba jenis sabu. Keduanya ditangkap dirumahnya pada jam 19.30 WIB,” kata Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru Kompol Hicca A Siregar melalui Kanit Penyidik II, Ipda Slamet di Pekanbaru, Senin (2/2).
Ia mengatakan penangkapan kedua tersangka ini berawal dari laporan masyarakat yang mulai curiga dengan aksi pasutri ini karena sering didatangi orang tidak dikenal.
Kemudian, saat Kasat Narkoba Kompol Hicca A Siregar mendapatkan laporan dari masyarakat tentang keberadaan kedua tersangka ini, anggota langsung turun ke lapangan untuk memastikan laporan tersebut.
“Setelah A1 kita langsung tangkap kedua tersangka ini,” kata Ipda Slamet.
Ra yang diketahui merupakan mantan anggota DPRD Riau periode 2009-2014 ini tidak lagi bisa berkilah saat dilakukan penggrebekan oleh Sat Res Narkoba dirumahnya.
Dari pengakuan tersangka, lanjut Ipda Slamet, mereka belum lama menjadi pengguna dan pengedar sabu. Sementara itu barang bukti yang berhasil disita diantaranya adalah dua paket besar dan satu paket kecil sabu.
“Selanjutnya Polisi juga berhasil mengamankan satu timbangan digital, dua korek api dan satu alat hisap sabu atau bong,” ujarnya.
Untuk saat ini, kedua tersangka masih terus dimintai keterangan guna penyidikan lebih lanjut.
Kepada kedua tersangka, Polisi menjerat kedua tersangka ini dengan pasal 112 pasa 114 juncto 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atas tuduhan pertemuan dengan elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan pelaporan pemalsuan dokumen.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi jilid I,  Taufikurrahman Ruki menyebut, untuk menindaklanjuti hal tersebut bukan lagi ke komite etik melainkan diselesaikan secara hukum. Terlebih masyarakat sudah melaporkan Abraham Samad ke Bareskrim Polri.
“Kalau dilaporkan bareskrim, berarti ada sangkaan karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Kalau sudah begitu sudah masuk ke ranah tindak pidana, ini bukan kode etik lagi,” kata Ruki, dalam sebuah diskusi disebuah stasiun televisi nasional, Senin (2/2).
Dia menilai, penyelesaian ini bukan lagi di ranah komte etik, karena termasuk perkara yang biasa lagi. “Ini penyelesainya harus di ranah hukum. Karena ini perkaranya bukan biasa lagi. Kalau menurut pandangan masyarakat yang awam, kelayakan atau kepatutan sebagai seorang pimpinan KPK ini dipertanyakan. 
Oleh karena itu, sambung dia, pimpinan KPK sangat terikat dengan kode etik. Dalam hal ini, kode etik itu terbilang sangat tak manusiawi.
“Ini bisa dibilang sangat gila juga. Kalau dilaporkan ke bareskrim, ini ranahnya sudah ke pidana. Kalau sampai terbukti ini bukan kode etik lagi yang bicara,” kata dia.
Laporan: Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby