Jakarta, Aktual.co — Peneliti Institut Riset Kepemiluan (Electoral Research Institute/ERI) Ramlan Surbakti mengatakan perlunya pemahaman bersama dari para pemangku kepentingan mengenai pemilu serentak agar memudahkan proses pembuatan produk hukum terkait hal itu.
“Pemahaman pemerintah, DPR, DPD dan penyelenggara pemilu harus disamakan untuk memudahkan proses pembuatan produk hukum Pemilu Serentak 2019,” kata Ramlan Surbakti di Jakarta, Senin (2/2).
Ia mengatakan setidaknya ada dua undang-undang yang harus dibuat sebagai dasar pelaksanaan pemilu serentak, yakni Undang-Undang Pemilu Serentak Nasional dan Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi Pemilu Lokal Serentak Tingkat Provinsi.
Pemilu serentak lokal, kata dia, memerlukan jeda waktu sekitar dua atau tiga tahun setelah pemilu serentak nasional agar penyelenggaraan dua pemilu tersebut mudah dikelola.
Selain itu, ujar dia, adanya jeda waktu juga memudahkan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Ia juga mengusulkan sistem pemilu legislatif yang yang digunakan sebaiknya adalah sistem proporsional dengan daftar tertutup agar tercipta hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.
ERI merekomendasikan pada pemangku kepentingan untuk memisahkan pemilu serentak nasional dan dan lokal agar meningkatkan kualitas hasil pilihan rakyat.
Dengan pemisahan pemilu serentak, perhatian pemilih tidak terpecah pada pilihan yang banyak dalam waktu yang terbatas di bilik suara.
Berdasarkan penelitian ERI, pemisahan pemilu serentak juga meningkatkan efektivitas pemerintah karena keterpilihan calon presiden dari parpol akan mempengaruhi calon anggota legislatif dari parpol tersebut sehingga menghasilkan pemerintahan yang stabil.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus dari Partai Golkar Tantowi Yahya menilai ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya terjadi hanya pada isu-isu tertentu.
“Pak Jokowi tegas atau tidak, itu tergantung isu. Kalau menyangkut kepentingan publik dia tegas,” kata Tantowi di Jakarta, Senin (2/2).
Tantowi mencontohkan Jokowi tegas dalam hal kepentingan publik seperti membakar dan menenggelamkan kapal asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, serta mengeksekusi terpidana mati bandar serta pengedar narkoba.
“Jadi ketika itu menyangkut kepentingan publik, Jokowi tegas,” jelas Tantowi.
Tetapi Tantowi memandang ketegasan Jokowi itu belum terjadi ketika menyangkut kepentingan politik partai pendukungnya, terkesan menjadi tokoh yang tidak konsisten dengan janji-janjinya semasa kampanye.
“Ketika menyangkut kepentingan politik partai pendukungnya, dia menjadi tokoh yang tidak konsisten karena ada tekanan yang begitu berat yang tidak bisa diselesaikan dirinya sendiri,” papar dia.
Menurut Tantowi dalam tiga bulan pertama masa pemerintahan Jokowi, masyarakat mengharapkan mantan Wali Kota Solo itu menjadi presiden sesungguhnya. Namun faktanya, lanjut Tantowi, Jokowi seolah memmosisikan diri sebagai presiden bayangan, dan masyarakat pun akhirnya mengetahui siapa yang menjadi presiden sesungguhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketidakhadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang Praperadilan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang dijadikan tersangka oleh lembaga antirasuah tersebut.
“Ini justru ketidakhadiran KPK bisa dianggap tidak mempertahankan kepentingannya,” ujar Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, ketika berbincang dengan Aktual.co, Senin (2/2).
Selain itu, menurut Margarito, ketidakhadiran KPK pun tak berpengaruh dalam proses Praperadilan.
“Ketidakhadiran KPK tidak mempengaruhi keputusan sidang praperadilan,” Kata dia.
Seperti kita ketahui bahwa hari ini KPK tidak menghadiri sidang praperadilan yang di ajukan komjen Budi Gunawan atas penetapannya sebagai tersangka. KPK beralasan, belum menyiapkan bahan jawaban. 
Laporan: Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menjamin bahwa lembaga yang dipimpinnya hanya melakukan upaya penegakkan hukum dan tidak bertindak politis terkait dengan meningkatnya ketegangan antara KPK dan Polri.
“Kami jamin apa yang kami lakukan adalah murni penegakkan hukum bukan tindakan-tindakan politik,” kata Abraham dalam konfernsi pers di gedung KPK Jakarta, Senin (2/2)
KPK dan Polri kembali tegang menyusul penetapan calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri 2003-2006 pada 13 Januari 2015.
Ia juga menegaskan bahwa KPK tidak berniat untuk bertindak sok.
“KPK sama sekali tidak ada niat untuk sok dan berada di atas hukum bahkan apa yang kami lakukan saat ini adalah upaya untuk menegakkan hukum terkait penanganan kasus BG (Budi Gunawan),” tambah Abraham.
Dalam pidato pada 25 Januari 2015 lalu, Presiden Joko Widodo sempat memperingatkan dua institusi penegak hukum itu agar tidak merasa sok.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby