Jakarta, Aktual.co —  Film komedi produksi Sony Pictures “The Interview”, yang diyakini telah memicu serangan maya pada studio itu, telah meraih pendapatan lebih dari 40 juta dolar AS dalam penjualan 5,8 juta unduhan film digital, kata pihak Sony, Rabu (21/1).

CEO divisi hiburan Sony Corp, Michael Lynton,menyebut pendapatan 40 juta dolar AS itu menjadi “sebuah tonggak penting” bagi penjualan Sony secara “online” dan rilis televisi berbayar yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni pada platform seperti Google Play milik Google Inc, iTunes dari Apple Inc, dan Time Warner Cable.

Film digital ‘The Interview’, yang dirilis pada 24 Desember, dirakit seminggu setelah Sony Pictures menangguhkan sebuah rilis film besar ketika sejumlah bioskop besar menolak untuk menayangkan film itu setelah ada ancaman kekerasan dari para peretas.

Presiden Barack Obama menyebut keputusan Sony untuk membatalkan rilis film itu di bioskop-bioskop sebagai suatu “kesalahan” yang mirip dengan sensor diri.

Film yang dibintangi Seth Rogen dan James Franco, yang menggambarkan kisah fiksi pembunuhan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, juga telah meraih pendapatan sebesar enam juta dolar AS di box office setelah bioskop-bioskop independen melakukan pemutaran film terbatas pada Hari Natal.

Namun, masih belum jelas apakah Sony Pictures akan dapat mengembalikan modal yang diinvestasikan untuk film komedi itu, yang telah menghabiskan 44 juta dolar AS untuk biaya produksi dan puluhan juta dolar untuk biaya pemasaran.

Pemerintah Amerika Serikat menuduh Korea Utara untuk serangan dunia maya terburuk pada Sony Pictures, sebuah perusahaan swasta di AS.

Pemerintah Korea Utara menyebut film  ‘The Interview’ sebagai sebuah “tindakan perang”, tetapi pemerintah Korut membantah tuduhan bahwa pihaknya berada di balik kasus peretasan terhadap Sony.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua Komisi III DPR RI, Pasek Suardika mengatakan, pimpinan KPK adalah politisi, bukan penegak hukum.
Oleh karenanya, dia meminta masyarakat membuka mata terkait hal tersebut.
“Kalau soal seringnya KPK bermain penegakan hukum dengan manuver politik sudah sering kita ungkap saat kasus Anas Urbaningrum. Tapi kan mereka yang sekarang ngomong itu dulu tiarap. Sekarang saja baru teriak setelah kasus Budi Gunawan meledak. Jadi kalau sekarang baru publik mengakui kalau komisioner berpolitik ya sebenarnya terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tambah gentayangan,” kata Pasek di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1).
Dia mencontohkan, kasus mantan Ketua BPK Hadi Purnomo, Jero Wacik, Sutan Bhatoegana dan masih banyak lagi masalah yang mandek.
“Kecepatan KPK dilihat dari pemanggilan yang dikebut dibandingkan kasus-kasus lainnya. Memang terbukti ada perbedaan treatment yang dilakukan KPK atas kasus BG dengan kasus korupsi lainnya,” kata Pasek.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain mengatakan bahwa pelaporan kuasa hukum Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung yang melaporkan pimpinan KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang hanya akan merugikan banyak pihak.
“Ini kan sangkaan tindak pidana korupsi ada hukum acaranya, perlu sama-sama dipahami secara baik, (bila ada pelaporan) nanti kan (proses penyidikan) yang akan terlambat dan merugikan kita semua, termasuk menambah kerugian negara,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain yang dihubungi melalui telepon di Jakarta, Rabu (21/1).
Kuasa Hukum Komjen Budi Gunawan, Razman Arif Nasution pagi ini mendatangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan dua pimpinan KPK yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dengan dugaan penyalahgunaan wewenang atau pembiaran atau pemaksaan.
Razman mengatakan, pihaknya melaporkan Abraham dan Bambang dengan pasal 421 KUHP dan pasal 23 UU no 23 Tahun 1999 dan UU no 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal tersebut mengatur seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
“Akan menambah kerugian negara dengan biaya dan proses yang lebih lama karena proses yang lama biayanya juga lebih besar. Masyarakat juga akan terganggu dengan banyak hiruk-pikuk, biarlah lewat proses hukum itu saja dipercepat, kita kontrol dengan penasihat hukum, pengontrolnya juga ada pengadilan, saya kira cukup itu,” ungkap Zulkarnain.
Pada Senin (19/1), Mabes Polri mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap KPK terkait penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka.
Praperadilan tersebut menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Pol Ronnny F Sompie sebagai bentuk sikap kritis Polri dan pembelaan untuk anggota Polri yang terkena kasus hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby