Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa  menyatakan keterangan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto merupakan bentuk ketidakpastian hukum terhadap Komjen Pol Badroddin Haiti. 
“Kalau kita melihat keterangan dari seskab adalah keadaan darurat, bukan plt, tapi kewenangannya sebagai plt, ini sama aja plt masuk penjara,” ujar Desmon, di DPR, Jakarta, Rabu (21/1).
Desmond mengatakan jika tugas dan kewenanangan Badrodin sebagai pengganti Kapolri, bukan plt maka Badroddin tidak bisa melaksanakan kebijakan sebagai kapolri.
“Kalau ini bukan Plt, bukan siapa-siapa, kalo pak Haiti mau menandatangani sesuatu nanti urusan lagi sama KPK, kasian Pak Haiti,”  katanya.
Menurutnya, dengan status Plt Kapolri yang tidak jelas adalah bentuk ketidakpastian hukum terhadap Badroddin Haiti dan kelembagaan kepolisian. Desmond menilai permasalahan ini merupakan titik lemah hukum.
Desmond juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menyikapi persoalan tersebut. “Pak Jokowi sebagai presiden harus hati-hati,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polemik penundaan pelantikan Kapolri Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang reaksi Komisi III DPR. 
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengatakan penetapan tersangka Budi Gunawan belum bisa digolongkan kasus terjerat hukum.
“Orang yang disangkakan belum bisa dikatakan terjerat hukum, kecuali sudah jadi terdakwa maka harus mundur,” kata Desmond Junaidi Mahesa,  Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (21/1).
Desmond menjelaskan pembentukan badan hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan usulan mengingat kinerja KPK dianggap telah melampaui batas. 
Ia menambahkan memang perlu adanya pemeriksaan terhadap KPK tetapi bukan DPR . 
Kata Desmon, pembentukan Tim Audit oleh DPR hanya usulan saja agar ada badan yang mengawasi kinerja KPK. Pemeriksaan tersebut diharapkan bisa memperjelas tugas dan kewenanangan KPK termasuk dalam penetapan tersangka. 
“Sebenarnya  apa yang terjadi dengan KPK ?” tutup Desmond.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi III DPR RI mendorong agar BPK mengaudit keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu disampaikan Desmond J Mahesa Wakil Ketua Komisi III DPR RI, di komplek parlemen Senayan, Rabu (21/1).
“Komisi III DPR mendorong dibentuknya badan audit terhadap KPK,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam undang-undang tentang kinerja KPK yang berhak mengaudit hanyalah BPK. Pembentukan Tim Audit oleh DPR hanya usulan saja agar ada badan yang mengawasi kinerja KPK.
Kata dia lagi, DPR hanya bisa meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk menangani hal tersebut.
“Komisi III akan meminta BPK untuk mengaudit KPK,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh: