30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 39299

Komisi X Harap Permasalahan Antara Kemenpora dan PSSI Tidak Berlanjut

Jakarta, Aktual.co — Komisi X DPR RI menyayangkan belum adanya kesepakatan terkait kesimpulan Rapat Kerja (Raker) perdana dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Selasa (20/1). Raker tersebut tertunda karena kedua belah pihak belum sepakat soal kesimpulan terkait pembentukan tim sembilan.

Dikatakan Ketua Komisi X, Teuku Riefky Harsya, pihaknya telah berusaha agar permasalahan Kemenpora khususnya Tim Sembilan dengan PSSI tidak semakin meruncing.

“Komisi X berharap bahwa baik Menpora maupun PSSI, dalam menyikapi permasalahan dinamika sepakbola, untuk saling menjaga agar penyelesaian permasalahan ini tidak berdampak diberikannya sanksi FIFA kepada PSSI,” harap Teuku usai Raker.

Untuk diketahui, Menpora, Imam Nahrawi tidak menyetujui redaksional kesimpulan raker terkait pembentukan tim pemantau kinerja PSSI itu. Dia merasa Tim Sembilan tidak akan membawa petaka kepada sepakbola Indonesia atau bahkan sanksi FIFA.

Pada kesimpulan tersebut tepatnya di poin kedua, Komisi X meminta Kemenpora untuk mengawasi hasil evaluasi yang dibuat Tim Sembilan, jangan sampai merugikan pesepakbolaan Tanah Air.

“Tujuannya dalam hal ini, Komisi X berkeyakinan bahwa apapun perselelisihan ini tidak merugikan pesepakbolaan nasional,” tegasnya.

“Berulang kali kami menyampaikan agar para pihak bertemu langsung untuk mencari titik temu, menyelesaikan berbagai isu yang berkembang,” pungkasnya.

Untuk pembahasan kesimpulan Tim Sembilan sendiri dimulia sekitar 22.00 WIB, raker sempat diskorsing selama 15 menit. Namun, hingga 23.25 WIB keduanya belum menemui kesepakatan.

Akhirnya, Komisi X memutuskan untuk menunda rapat pembahasan tersebut dan akan lebih dulu melakukan rapat internal. Raker lanjutan pun belum bisa ditentukan, hal itu harus menunggu kesepakatan dari internal Komisi X.

Berikut kesimpulan Raker antara Komisi X dan Kemenpora yang diperdebatkan:

E. Penjelasan mengenai pembentukan Tim Sembilan (PSSI):

1. Komisi X DPR RI mengehargai upaya Menpora dalam mengevaluasi pesepakbolaan nasional.

2. Terkait adanya Tim Sembilan yang dibentuk oleh Kemenpora, Komisi X DPR RI berpandangan agar Menpora segera mengundang PSSI dengan tetap memperhatikan UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), ketentuan Perundang-undangan yang terkait, Statuta FIFA dan Statuta PSSI.

3. Terhadap permasalahan dan dinamiki sepakbola di Indonesia, Komisi X DPR RI mendesak Menpora dan PSSI agar langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan tidak akan berdampak terhadap diberikannya sanksi oleh FIFA kepada PSSI.

Opsi poin ke-3:

Terhadap permasalahan dan dinamika sepakbola di Indonesia, Komisi X DPR RI mendesak semua pihak terkait agar langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan tidak akan berdampak terhadap kemunduran pesepakbolaan Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Pakar: Tunda Pelantikan BG, Presiden Undang Badai Konstitusi

Jakarta, Aktual.co —  Tidak segera dilantiknya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri baru, Presiden Jokowi telah mengundang badai tata negara.
Demikian disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/1).
Menurut dia, harusnya Presiden Joko Widodo melantik segera Komjen Pol Budi Gunawan bersamaan setelah penghentian Jenderal Sutarman sebagai Kapolri dimana proses konstitusinya sudah dilalui dan telah disetejui di DPR.
“Presiden harusnya melantik bukan sebaliknya menunda, meskipun penundaan ini sah-sah, bukan alasan penundaan akan menjadikan pembatalan, ini akan jadi masalah konstitusi,” ungkapnya.
Kata dia, proses DPR pencalonan kapolri berlangsung baik baik komisi dan secara kelembagaaan, dan tiba-tiba presiden menunda untuk melantik Komjen Pol Budi Gunawan, Menurut Margarito presiden mempermainkan hukum konstitusi khususnya DPR.
“Itu sama saja perbuatan tercela terhadap hukum konstitusi,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

DKI Bakal Stafkan Camat Coboy

Jakarta, Aktual.co — Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan menindak serius camat koboy yang mengancam warga, di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Wakil Gubernur Djarot Saeful Hidayat mengatakan akan memanggil camat koboy yang terindikisi mangancam warga itu.
“Oleh sebab itu perlu kita undang, kita panggil, apa betul dia ngancam, kalau betul-betul dia lakukan ngancam, intimidasi, nakut-nakutin warga, ya sudah evaluasi, langsung stafkan,” kataDjarot di Balai Kota, Rabu (21/1).
Ditempat yang sama Ahok pun juga iku menambahkan, apabila memang camat koboy itu terbukti mengancam warga maka akan langsung di stop dan langsung di stafkan.
“Kita langsung stop. Pokoknya hari ini kita panggil, dari sekda akan buat berita acara seperti apa, kalau teruji langsung distafkan. Besok penggantinya kita lantik barengan sama eselon IV, Langsung lantik.” tegas Ahok.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pemprov DKI akan Menerapkan Kebijakan Pembatasan Usia Kendaraan

Sebuah mobil Volvo Classic tahun 1975 melintas di sekitar Bundaran HI, Jakarta, Rabu (21/1). Setelah zona larangan melintas sepeda motor diberlakukan, Pemprov DKI akan menerapkan kebijakan pembatasan usia kendaraan beroda empat yang melintas di jalan protokol itu. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Penurunan Harga BBM Tak Pengaruhi Tarif Angkot di Gianyar

Jakarta, Aktual.co — Turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) tidak berpengaruh terhadap tarif angkutan umum di Kabupaten Gianyar, Bali, karena para sopir enggan menurunkan ongkos.
Hal ini dikarenakan harga premium di Bali masih tergolong mahal.
“Bagaimana kami mau turunkan tarif, harga premium di Bali paling mahal yakni Rp7.000 per liter,” kata seorang sopir angkutan umum, I Gusti Gede, di terminal Batubulan, Rabu (21/1).
Dia menyebutkan, di kabupaten lain yang harga premiumnya Rp 6.600 per liter juga belum menurunkan tarif angkutan.
Keengganan para sopir menurunkan tarif angkutan umum, karena harga BBM di Bali mencapai Rp.7000 per liter. Harga tersebut paling tinggi di Indonesia karena pengenaan PBBKB di Bali sebesar 10 persen.
Kondisi tersebut diakui Ketua Organinasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten. Gianyar Wayan Ari Semadi, bahwa hingga kini pihaknya belum berkoordinasi menganai turunya tarif angkutan Umum.
Pihaknya rapat bersama instansi terkait mengenai kenaikan tarif angkutan saat pemerintah menetapkan harga premium menjadi Rp 8.500.
“Setelah BBM turun kami memang belum rapat, kalau nanti akan turun lagi mungkin kami akan rapat kembali terkait tarif angkutan umum,” katanya.
Tarif angkutan umum di kawasan Gianyar yang masih berlaku, dari kecamatan Gianyar menuju terminal Batubulalun dikenakan tarif Rp10.000, dari Gianyar ke Tampaksiring dikenakan tarif Rp8.000.
Sementara dari Terminal Batubulan menuju Amplapura dikenakan tarif Rp 20.000. 

Artikel ini ditulis oleh:

Benarkan Jan Miliki Kasino, Surya Paloh: Itu Dulu..

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut bahwa anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jan Darmadi sudah tak berkecimpung di dunia perjudian.
Pernyataan ini sekaligus membenarkan bahwa dahulu Jan memang pernah memiliki kasino.
“Itu dulu, saat kamu belum lahir. Itu 45 tahun yang lalu,” kata Surya Paloh, di Jakarta, Rabu (21/1).
Paloh menambahkan, pelantikan Jan sebagai anggota wantimpres tak mengundang kontroversi. Kondisi dahulu tak bisa dibandingkan dengan saat ini.
“Jadi tantangan zaman dahulu berbeda dengan zaman saat ini. Pada waktu itu legal, pemerintah memerlukan itu. Itu merupakan pendapatan untuk membangun kota Jakarta. Kalau hari ini, barangkali tidak ada persepsi publik,” kata dia.
Jan dinilai sebagai sosok yang jarang bicara dan tak menonjol sebagai tokoh masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain