Jakarta, Aktual.co — Kepala penyelidikan PBB dalam perang Israel-Palestina Juli-Agustus tahun lalu mengundurkan diri pada Senin (2/2) setelah tuduhan bias Israel terkait pekerjaan konsultasi yang ia lakukan untuk Organisasi Pembebasan Palestina, PLO. Agustus lalu, akademisi Kanada William Schabas ditunjuk oleh kepala Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memimpin satu kelompok yang terdiri dari tiga orang untuk menyelidiki tuduhan kejahatan perang selama serangan militer Israel di Gaza.

Dalam sebuah surat kepada komisi PBB, dikutip dari Reuters, Schabas mengatakan ia akan mundur segera untuk mencegah masalah ini membayangi persiapan temuan dan laporan, yang dijadwalkan akan rilis pada Maret mendatang. Pengunduran Schabas menyoroti sensitivitas penyelidikan PBB hanya beberapa minggu setelah jaksa di Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag mengatakan mereka telah memulai penyelidikan awal terhadap dugaan kekejaman di wilayah Palestina.

Dalam surat itu, Schabas mengatakan ia menulis saran hukum untuk PLO pada 2012, dan dibayar US$1.300 (setara Rp16 juta). Menurut Schabas, opini itu  tak berbeda dengan saran yang dia diberikan kepada banyak pemerintah dan organisasi lainnya. “Pandangan saya terhadap Israel dan Palestina serta pada banyak isu-isu lain yang terkenal dan sangat umum,” tulisnya. “Pekerjaan dalam membela hak asasi manusia ini tampaknya telah membuat saya menjadi target besar untuk serangan berbahaya.”

Israel telah lama mengkritik pengangkatan Schabas, mengutip rekornya sebagai kritikus Yahudi dan kepemimpinan politik Israel saat ini.  Schabas mengatakan pekerjaannya terkait PLO telah mendorong eksekutif Dewan Hak Asasi Manusia pada Senin (2/2) untuk mencari nasihat hukum tentang posisinya dari markas PBB.

“Saya percaya bahwa sulit untuk bekerja terus sementara prosedur untuk mempertimbangkan apakah ketua komisi harus ganti sedang dilakukan,” tulisnya. Komisi telah selesai mengumpulkan sebagian besar bukti dan telah mulai menulis laporan tersebut, tambahnya. Komisi menyelidiki tak hanya apa yang dilakukan oleh Israel, namun juga Hamas. Penunjukan Schabas, yang tinggal di Inggris dan mengajar hukum internasional di Universitas Middlesex, disambut pada saat itu oleh Hamas tetapi dikecam keras oleh kelompok-kelompok Yahudi di Amerika Serikat.

Jakarta, Aktual.co — Seorang anggota Dewan Direksi Bank of Beijing Co Ltd diselidiki karena pelanggaran disiplin serius dan dan menjadi pejabat tinggi perbankan paling akhir yang diselidiki oleh gerakan antikorupsi Tiongkok. Pada Jumat (30/1) Badan antikorupsi Partai Komunis, Komisi Pusat untuk Pemeriksaan Disiplin, mengatakan tengah menyelidiki Lu Haijun yang disebut sebagai mantan direktur Beijing Energy Investmen.

Pernyataan Bank of Beijing kepada Bursa Shanghai menyebutkan bahwa Lu adalah mantan direktur Beijing Energy Investment Holding Co Ltd, salah satu pemegang saham Bank of Beijing. Beijing Energy Investment memiliki 5,08 person saham bank yang memiliki nilai pasar sebesar US$16,93 miliar dan beroperasi di pasar domestik.

Penyelidikan ini dilakukan setelah presiden China Minsheng Banking Corp, Mao Xiaofeng, mengundurkan diri pada Sabtu (31/1) karena alasan pribadi setelah media melaporkan dia diselidiki oleh badan antikorupsi Tiongkok. Gerakan antikorupsi Tiongkok telah menyelidiki para pemimpin bisnis dan politisi seperti mantan kepala keamanan dalam negeri Zhou Yongkang, dan Ling Jihua yang pernah menjadi penasihat utama mantan Perdana Mengeri Hu Jintao.

Media Tiongkok mengkaitkan kejatuhan Mao Xiaofeng dengan penyelidikan terhadap Ling Jihua tanpa rincian jelas, kecuali catatan bahwa kedua tokoh ini meniti karir melalui Liga Pemuda Komunis. Ling dipecat dari jabatan kepala departemen di bidang menyatukan non-komunis pada Desember setelah disebut-sebut terlibat dalam skandal terkait kematian puteranya dalam kecelakaan mobil mewah.

Mao yang merupakan bintang di dunia perbankan Tiongkok baru memegang jabtan di China Minsheng Banking Corp pada Agustus lalu. Langkah pemerintah Tiongkok untuk menyelidiki korupsi di sektor finansial dilakukan sebagai bagian dari kampanye lebih luas untuk mengentaskan tindak korupsi di konglimerasi raksasa milik pemerintah.

Kantor berita resmi Xinhua mengatakan pada Senin (2/1) bahwa tim antikorupsi telah dikirim ke 72 perusahaan besar milik pemerintah, termasuk 19 perusahaan finansial dan kereta.