Jakarta, Aktual.co — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Bahana Securities, Andi Irawan Sidharta, Rabu (21/1). Andi akan diperiksa sebagai saksi sekaligus melengkapi berkas penyidikan kasus TPPU, terkait kepemilikan saham Garuda dan pelaksanaan proyek PT Duta Graha Indah (DGI) yang menjerat Muhammad Nazaruddin.
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Rabu (21/1).
Andi diperiksa lantaran diduga mengetahui soal upaya pencucian uang M Nazaruddin. Termasuk soal pembelian saham oleh Nazaruddin.
Bahana Securities adalah anak perusahaan Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang keuangan yang 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1993 itu bergerak dibidang layanan perdagangan saham.
Bersama Andi, penyidik juga memanggil seorang notaris bernama Elva Arminiati. Elva juga diperiksa sebagai saksi untuk kasus mantan Bendum Partai Demokrat itu.
Nazaruddin sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang terkait pembelian saham PT Garuda Indonesia. Nazaruddin dijerat KPK menggunakan pasal 3 atau pasal 4 juncto pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Sepanjang proses penyidikan kasus ini, KPK telah banyak memeriksa saksi-saksi. Namun, belum diketahui kapan proses penyidikan kasus ini berakhir dan kasusnya dilimpahkan ke persidangan.
Nazaruddin sendiri disinyalir melakukan pencucian uang karena membeli saham PT Garuda Indonesia dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi terkait pemenangan PT Duta Graha Indah (PT DGI) sebagai pelaksana proyek Wisma Atlet SEA Games 2011. ‎Saat menjabat sebagai Anggota DPR, Nazaruddin mengusahakan agar PT DGI menjadi pemenang tender pembangunan wisma atlet Palembang.
Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup, Yulianis saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap wisma atlet yang menjerat Nazaruddin mengungkapkan bahwa Permai Grup (perusahaan Nazaruddin) memborong saham PT Garuda Indonesia senilai total Rp 300,8 miliar pada 2010. Saham yang dibeli sebanyak 400 juta lembar. Rincian saham itu terdiri Rp 300 miliar untuk 400 juta lembar saham dan fee Rp 850 juta untuk Mandiri Sekuritas.
Pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia itu dilakukan oleh lima perusahaan yang merupakan anak perusahaan Permai Grup. Yakni, PT Permai Raya Wisata, PT Exartech Technology Utama, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah, dan PT Pacific Putra Metropolitan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai prematur. Pasalnya Budi Gunawan belum sama sekali diperiksa oleh lembaga tersebut.
“Kalau penetapan tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti yang lain, tidak sah,” kata Pengamat hukum pidana Chairul Huda ketika dihubungi Aktual.co, Rabu (21/1).
Chairul Huda mengatakan, penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan adalah bagian akhir dari sebuah penyidikan setelah kelengkapan pencarian bukti dan pemeriksaan saksi-saksi.
“Apabila sidang praperadilan di menangkan oleh Budi Gunawan maka hanya penetapan tersangkanya yang tidak sah bukan bearti penyidikan kasusnya di hentikan.”
Sebelumnya, Komjen Polisi Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 13 Januari 2015. Dia menjadi tersangka sehari sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu