13 April 2026
Beranda blog Halaman 39312

Tak Kantongi Izin, Lima Tower di Tangerang Terancam Dibongkar

Jakarta, Aktual.co —Diduga tak kantongi izin Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) setempat, sejumlah menara BTS (base transceiver station) telepon seluler di Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang terancam dibongkar.
Kepala Satpol PP Pemkab Tangerang, Slamet Budi, mengaku pihaknya sudah dua kali melayangkan surat peringatan ke pengelola menara. “Tapi tidak digubris. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan lain,” kata dia, di Tangerang, Senin (2/2).
Dari hasil pendataan petugas, ada lima menara BTS yang tidak mengantongi izin. Di antaranya bahkan ada yang didirikan di atas ruko milik penduduk yang juga liar. Usai diperingati yang ketiga kali dan tak juga digubris, maka pembongkaran dengan alat berat adalah jawabannya. 
Sesuai aturan perizinan yang dikeluarkan Pemkab Tangerang bahwa setiap menara melebihi ketinggian enam meter harus ada izin dari BP2T.
Slamet mengatakan, pihaknya tidak berhak untuk mengancam pengelola menara, tapi mereka harus menaati aturan yang ada. Bila memang tidak ada izin, maka wajib untuk dibongkar. 
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang, Rispanel Arya mengatakan pihaknya membentuk tim untuk memantau keberadaan menara BTS ponsel di Kecamatan Kelapa Dua yang diduga liar.
Masalah tersebut terkait sejumlah menara ponsel berdiri di Kampung Cibogo, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa Dua dan tempat lainnya sehingga meresahkan warga sekitar.
Sedangkan warga sekitar khawatir keberadaan menara tersebut ambruk saat musim hujan yang disertai angin kencang yang sering melanda daerah Kelapa Dua.
Demikian pula pengelola menara ponsel itu tidak meminta izin kepada warga sekitar tapi secara tiba-tiba menara sudah dibangun.
Rispenel mengatakan sesuai laporan Kepala Sub Bagian Informasi dan Pengaduan BP2T Pemkab Tangerang, Surachman, bahwa instansinya selama 2014 tidak pernah mengeluarkan izin pendirian menara BTS ponsel.
Dia menambahkan atas laporan petugas BP2T itu, maka pihaknya memastikan menara ponsel tersebut tanpa izin alias liar, sehingga dibentuk tim pemantau.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR Sambut Baik Rencana Reshuffle Kabinet

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI, Aboe Bakar Al Habsy menyambut baik bila Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Katanya, rencana tersebut merupakan indikator bahwa presiden memiliki indikator kerja untuk masing masing kementerian. Sehingga bila menteri terkait tidak mampu mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus reshuffle.

“Bila memang Presiden mewacanakan adanya reshuffle itu berarti pertanda baik. Bila presiden Jokowi dalam waktu dekat berani mengambil kebijakan tersebut, saya kira itu akan menjadi langkah maju,” kata Aboe Bakar di Jakarta, Senin (2/2).

Ia menambahkan, selama 100 hari untuk para menteri telah cukup untuk dijadikan indikator apakah mereka layak lanjut atau tidak.

“Bila lebih dari seratus hari masih ada menteri yang gagap dengan tupoksinya atau belum mampu memetakan persoalan di dalam kementerian, tentu saja mereka sangat layak untuk diganti,” kata Politisi PKS itu.

Evaluasi 100 hari untuk para menteri ini, sambungnya,  merupakan momen pembuktian untuk Jokowi.

“Pembuktian bahwa dirinya punya program yang jelas dengan parameter yang terukur, pembuktian bahwa dirinya bukan sekedar presiden boneka yang dapat diatur, serta pembuktian bahwa presiden berani secara tegas mengambil keputusan dan kebijakan strategis,” kata Aboe Bakar.

Artikel ini ditulis oleh:

Dapat Dukungan DPR, Istana Indikasikan Segera Lantik Budi Gunawan

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo kemungkinan akan segera melantik Komjen Pol, Budi Gunawan. Pelantikan itu, tak akan tunggu proses praperadilan yang kini tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Demikian disampaikan, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/2).
“Mungkin saja tanpa tunggu praperadilan bisa saja diputuskan,” ujar dia.
Terlebih sambung Andi, sudah adanya dukungan dari DPR soal harus disegerakannya pelantikan Budi Gunawan.
“Bagi DPR pengangkatan Kapolri ini hak prerogatif Presiden,” kata Andi seraya membantah ada pengganti Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Ruki: Tidak Akan Runtuh KPK Mesti Para Pimpinannya Tersangka

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi jilid pertama, Taufikurahman Ruki menilai, KPK akan terus berdiri meski seluruh pimpinannya menjadi pesakitan hukum.
“Tidak, tidak akan mungkin, karena ada presiden. Di negara ini masih ada presiden. Jadi tak akan mungkin,” ujar Taufikurahman Ruki, dalam sebuah dialog disebuah televisi nasional, Senin (2/2).
Pasalnya, menurut dia, masih ada Presiden. Caranya, sambung dia, Presiden cukup mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk menyelamatkan lembaga anti rasuah tersebut.
“Presiden bisa menunjuk (pelaksana tugas),” kata dia,
Ia mengatakan, dahulu KPK pun sempat hanya dipimpin dua orang saja ketika kasus Antasari Azhar, menyusul kemudian perkara Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.
“Cara lain, memproses cepat pimpinan KPK,” kata dia.
Sebelumnya, pihak KPK maupun LSM anti korupsi ramai menyebut adanya upaya untuk meruntuhkan KPK, menyusul kasus yang mendera para pimpinan KPK.
Seperti diketahui, kini empat pimpinan KPK, Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain dan Bambang Widjojanto, telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Bahkan, nama terakhir telah ditetapkan sebagai tersangka.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

DPR: Batas Pelantikan BG 2 Hari Lagi

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyatakan sesuai undang-undang kepolisian batas pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan, tersisa dua hari lagi.
Hal tersebut, disampaikan Fahri usai menerima kunjungan tiga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). “UU Kepolisian menyebut harus dilantik dalam 20 hari. Karena surat persetujuan dikirim 15 Januari, jadi batas akhir itu jatuh pada tanggal 4 Februari,” ujar Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/2).
Oleh karenanya, menurut Fahri, tiga anggota Watimpres itu meminta masukan agar Presiden Joko Widodo segera mengambil keputusan terkait Kapolri.
DPR, sambung dia, hanya bisa memberikan catatan hukum untuk kasus-kasus yang ada. “Jadi, apa keputusan hukum kira-kira kalau belum dilantik tanggal 4?,” kata dia.
Lebih jauh, Fahri mengaku juga mendapat masukan dari Wantimpres mengenai banyak hal. Meski begitu, Ia tak bersedia mengungkapkannya.
Tiga anggota Wantimpres yang hadir, yakni, Subagyo HS, Rusdi Kirana, Suharso Manoarfa.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pengunduran Jadwal Uji Coba, RD: Kami Tahu Sejak Jauh-jauh Hari

Jakarta, Aktual.co — Pengunduran jadwal pertandingan uji coba antara Persija Jakarta kontra Barito putra, sudah diketahui pihak manajemen Macan Kemayoran sejak dua hari lalu.

Pelatih Persija, Rahmad Darmawan mengaku, tidak mempermasalahkan pengunduran jadwal tersebut.

“Kami (manajemen), sudah mengetahui jauh-jauh hari, tapi kami tidak langsung menginformasikan kepada pemain,” kata pelatih yang sering disapa RD itu di Jakarta, Senin (2/2).

Diungkapkan mantan pelatih Persebaya Surabaya itu, pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan pihak Barito Putra, terkait dengan pengunduran jadwal tersebut.

“Kami juga terus melakukan komunikasi dengan pihak Barito Putra yang juga menjalani pemusatan latihan di Jakarta,” kata RD.

Awalnya, pertandingan yang akan digelar tertutup ini, akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (3/2). Namun karena stadion terbesar se-Indonesia itu, akan digunakan untuk keperluan lain, maka pertandingan akan dilaksanakan pada 4 Februari mendatang di tempat yang sama.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain