Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ‘paksa’ Presiden Joko Widodo untuk terlibat dalam kasus Komjen Pol Budi Gunawan. 
Hal ini, terlihat dari sikap KPK yang menembuskan surat panggilan pemeriksaan saksi kasus Budi Gunawan ke Presiden. Ihwalnya, lantaran adanya saksi yang tidak hadir pemeriksaan KPK.
“Ada mekanisme prosedural dalam pemanggilan saksi, kami akan memberikan tembusan ke Presiden,” ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di gedung KPK Jakarta, Selasa (20/1)
Selain itu, BW pun menyatakan akan menembuskan surat tersebut ke Menkopolhukam.
“Ini untuk menunjukkan dua kali panggilan tidak hadir sehingga semua pihak memberi perhatian secara tuntas,” kata dia.
KPK pada Selasa memanggil dua jenderal dan satu pejabat tinggi Polri dalam kasus tersebut, yaitu mantan Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Inspektorat Pengawasan Umum (Karorenmin Itwasum) Polri Brigadir Jenderal (Purn) Heru Purwanto, mantan Wakil Inspektorat Pengawasan Umum (Wairwasum) Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Andayono yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur dan Wakil Kepala Polres Jombang, Komisaris Polisi Sumardji.
Namun ketiganya tidak memenuhi panggilan dan hanya Irjen Pol Andayono yang memberikan alasan, yaitu harus kembali ke Balikpapan karena ada peristiwa kapal tenggelam, sedang dua saksi lain tidak memberikan alasan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama untuk menghemat pengeluaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah periode 2015.
“Kami sepakat dengan teman-teman di LKPP akan mengawal proses e-tendering procurement,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung KPK Jakarta, Selasa (20/1).
Menurut Bambang, ada sejumlah penghematan yang dapat dihasilkan dari kerja sama dua lembaga tersebut.
“Tahun lalu, pengadaan barang dan modal di APBN ada Rp810 triliun, tahun ini meningkat menjadi Rp860 triliun. Dari Rp860 triliun itu ternyata hanya Rp280 triliun yang masuk dalam sistem ‘procurement’ (pengadaan), dari Rp280 triliun itu yang sampai selesai masuknya hanya Rp184 triliun, jadi tidak sampai seperlima dari anggaran,” ungkap Bambang.
Artinya bila pada APBN 2015, ada Rp860 triliun untuk pengadan barang dan modal maka perlu ada sistem untuk mengontrol pengeluaran tersebut.
“Kalau ada peningkatan Rp860 triliun dan melalui e-tendering maka kemudian diusulkan seluruh kementerian dan pemerintah daerah yang pagu anggarannya berkaitan dengan pengadaan barang dan modal sesungguhnya diwajibkan melalui sistem ‘procurement’ karena dapat dihemat kira-kira Rp15 triliun atau bisa menghemat sekitar 10 persen, apalagi kalau sistemnya betul-betul dikontrol sehingga efisiensi potensi kerugian negara yang lebih besar,” jelas Bambang.
Target dari e-purchasing tersebut menurut Bambang mencapai 25 persen.
“Tahun lalu di pengadaan buku dengan sentralisasi dan bisa menghemat hampir 25 persen dari seluruh pengadaan jadi kami meminta untuk e-procurement,” tambah Bambang.
Selain e-procurement, KPK juga mengaku akan mengawasi penyaluran dana ke desa.
“Akan ada 70 ribu desa dan setiap desa mendapat Rp1,4 miliar, jadi harus diatur pengadaan barang dan jasa di KPK bekerja sama dengan LKPP dengan mencontoh keberhasilan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) untuk menangani hal ini,” ungkap Bambang.
Ia mengaku akan mempelajari keberhasilan PNPM dalam mengkoordinasikan dana yang dibawah Menkokesra.
“Karena potensi penyalahgunaan hanya 10 persen. orang-orang PNPM bisa diaktifkan kembali,” tambah Bambang

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan ancaman penarikan dubes negara sahabat terkait langkah eksekusi hukuman mati terhadap terpidana kejahatan narkotika, kata kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Islam Indonesia, Jawahir Thontowi.
“Sikap diplomasi seperti itu hanya bersifat sementara. Pemerintah hanya perlu konsisten menjalankan itu (eksekusi mati),” kata Jawahir di Yogyakarta, Selasa (20/1).
Menurut Jawahir, hubungan kedua negara seperti antara Indonesia dengan Belanda dan Brazil tidak serta merta putus, meskipun masing-masing duta besar kedua negara tersebut telah ditarik menyusul eksekusi warga negara mereka.
Selanjutnya, kata dia, upaya pemerintah Australia yang mencoba melobi pemerintah Indonesia untuk membatalkan rencana eksekusi lanjutan, tidak perlu menjadi ganjalan, sebab penegakan hukuman mati, suatu negara merupakan kedaulatan penuh suatu negara yang tidak bisa diintervensi.
“Sikap diplomasi sentimentil Australia itu sementara, sebab mereka sangat khawatir putus hubungan dengan Indonesia karena secara ekonomi maupun wisata mereka tergantung juga dengan Indonesia,” kata dia.
Menurut dia, presiden perlu mendeklarasikan bahwa Indonesia sedang darurat narkotika sehingga menyatakan perang atas pelaku kejahatan narkotika, sebagaimana kejahatan terorisme yang dibenci seluruh negara.
Sosialisasi mengenai hal itu harus dilakukan oleh seluruh aparat negara khususnya para duta besar di negara-negara sahabat.
“Harus diumumkan bahwa kejahatan narkotika di indonesia adalah kejahatan luar biasa, dengan konsekuensi hukuman sangat berat,” kata dia.
Hukuman mati, menurut Jawahir, hanya salah satu upaya saja, sebab Indonesia telah menjadi korban keganasan narkotika. Sementara ketika narkotika tersebut telah melumpuhkan generasi muda, tidak ada negara sahabat yang berkenan menolong.
“Setiap hari tidak kurang 40 orang generasi Indonesia meninggal karena narkoba. Wajar jika hukuman berat bagi pengedar narkotika diterapkan,” kata dia.
Pemerintah Australia melalui Perdana Menteri Tony Abbott dan Menteri Luar Negeri Julia Bishop secara intensif melakukan lobi kepada pemerintah Indonesia, baik Presiden Jokowi maupun Menlu Retno Marsudi agar dua warganya tidak dieksekusi mati dalam pelaksanaan hukuman mati berikutnya.
Hal ini dilakukan setelah sebelumnya Kejaksaan Agung telah melaksanakan eksekusi terhadap enam orang terpidana mati, yang masing-masing berasal dari negara Indonesia, Brazil, Belanda, Malawi, Vietnam dan Nigeria.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan mencari informasi lebih lanjut terkait laporan korupsi impor gula sewaktu Gita Wiryawan menjabat sebagai Menteri Perdagangan.
“Belum, saya belum tahu, akan saya cari dulu informasinya,” kata wakil ketua KPK Bambang Widjojanto dikantornya, Jakarta, Selasa (20/1).
Bambang mengaku, ia belum mendapatkan keterangan dari bagian Pengaduan Masyarkat (Dumas KPK) tentang keberlanjutan kasus tersebut. “Saya juga bukan orang yang mengetahui segala hal,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabag Informasi dan Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha menyatakan bahwa jika kasus tersebut berdasarkan laporan, berarti berada diluar pengetahuannya. Selain itu, kata dia, jika memang terdapat informasi adanya kasus korupsi impor gula, maka komunikasi yang terjalin adalah antara KPK dengan pelapor.
“Saya tidak tahu, kalau laporan biasanya komunikasinya sama pelapor, biar nanti diminta melengkapi datanya,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB-), Adhie Massardie pernah melaporkan temuan pelaku korupsi pada pajak impor gula. Adhie melaporkan temuannya tersebut pada lembaga anti rasuah pada 2 Juli 2012 silam. Namun hingga kini KPK belum menindaklanjuti laporan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby