Medan, Aktual.co — Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) meminta presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyusun ‘Road Map’ penanggulangan bencana Gunung Sinabung.

Hal itu ditegaskan sekretaris Pimpinan Pusat (PP) GMKI Dessy Datang kepada Wartawan, saat peringatan Hari Relawan GMKI di Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Minggu (1/2).

“Pembuatan ‘Road Map’ Bencana Gunung Sinabung dapat memberikan pengaruh positif dalam mengantisipasi bencana seperti sebelum-sebelumnya serta untuk mengantisipasi korban-korban selanjutnya atau pun perhatian kepada pengungsi dengan mempertimbangkan kebutuhannya,” ujar Dessy.

Menurut Dessy, bencana Sinabung sudah sepatutnya dijadikan sebagai bencana nasional. Pasalnya, hingga kini Gunung Sinabung masih terus mengeluarkan semburan awan panas.

Dessy menambahkan, penanganan pengungsi oleh Pemerintah Kabupaten Karo maupun pemerintah pusat dinilai masih belum maksimal. Khususnya, penanganan pengungsi yang akan direlokasi.

Sementara itu, terkait peringatan setahun jatuhnya korban relawan dari GMKI, Dessy mengungkapkan, peristiwa itu menjadi momentum refleksi secara internal bagi organisasi GMKI. Peristiwa itu, lanjutnya, tidak boleh menyurutkan pengabdian dan pelayanan GMKI terkhusus pelayanan di masyarakat.

“Kami meminta kepada seluruh kader merefleksikan diri agar lebih semangat dalam mengwujudkan visi dan misi GMKI dalam pelayanan masyarakat,” katanya lagi.

Peringatan Hari Relawan GMKI itu turut dihadiri tujuh Keluarga Relawan GMKI yang menjadi Korban bencana Gunung Sinabung yang terjadi 2013 lalu. Peringatan itu sekaligus peletakan batu pertama pendirian monumen Hari Relawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Medan, Aktual.co — Diperkirakan sekitar ribuan tenaga honorer di Sumatera Utara belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Hal tersebut terungkap dalam keterangan pers Ombudsman RI Perwakilan Sumut yang diterima Aktual.co, Minggu (1/1).

“Kita heran pada pemerintah kenapa tidak mendaftarkan tenaga honorernya di BPJS. Padahal Undang-Undang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia jadi peserta BPJS,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar.

Dikatakannya, terungkapnya kasus itu, setelah pihaknya menggelar rapat bersama Kepala Departemen Pemasaran dan Kepesertaan BPJS Sumut Sri Yulizar Pohan akhir pekan lalu.

Dimana dalam pertemuan itu, terungkap bahwa saat ini belum ada Instansi pemerintah di Sumut yang mendaftarkan tenaga honorernya menjadi peserta di BPJS, kecuali tenaga honorer Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penyebabnya, disebutkan dikarenakan persyaratan menjadi peserta BPJS bagi tenaga honorer yaitu 2 persen dari gaji pokok dan tunjangan tetap, tidak dapat dipenuhi. Sebagai contoh, gaji tenaga honorer di Pemko Medan tidak mencapai UMK.

“Padahal, kalau menurut BPJS, sebenarnya hal ini dapat dilakukan kalau ada surat jaminan  dari Dinsosnaker,” kata Abyadi.

Abyadi menegaskan, terkait kasus tersebut, pihaknya akan mempertanyakan komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam memberi jaminan kesehatan pada tenaga honorer.

“Pemerintah mengimbau perusahaan mendaftarkan karyawanya di BPJS, tapi dia sendiri tidak. Kalau memang tidak sanggup memberi jaminan kesehatan sesuai UU, jangan terima honorer. Jangan diterima tapi dianiaya,” kesalnya menegaskan.

Selain soal honorer, Ombudsman juga mempertanyakan kesimpangsiuran status kepesertaan penyapu jalan di Dinas Kebersihan Kota Medan.

Sebabnya, dari laporan yang diterima Ombudsman, para penyapu jalan di Dinas Kebersihan Medan honornya dipotong untuk membayar iuran BPJS. Namun, menurut Yulizar, tidak ada penyapu jalan menjadi peserta BPJS.

“Untuk kasus ini, kita akan panggil Dinas Kebersihan Medan pekan ini untuk mempertanyakannya,” tandasnya

Artikel ini ditulis oleh: