Jakarta, Aktual.co — Ketua Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad kembali dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Kini, Pria asal Makassar itu, dilaporkan seorang wanita bernama, Feriyani Lim.
Dikatakan Kuasa Hukum Feriyani Lim, Haris Septiansyah, Abraham Samad telah memalsukan KTP dan Kartu Keluarga (KK) miliknya untuk membuat paspor.
“Terlapor AS dimana dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Pada tahun 2007 klien kita domisili di Pontianak dia mau ke LN butuh paspor. Kemudian ketemu UK dan dikenalkan dengan AS untuk membantu proses pembuatan paspor,” kata Haris, usai melaporkan di Bareskrim, Mabes Polri, Senin (2/2).
Dia menjelaskan, kejadian tersebut bermula lantaran di Pontianak pada tahun 2007 belum ada paspor online. Kemudian, Feriyani Liem pindah ke Makasar dan mendapatkan paspor yang diperbantukan oleh Abraham Samad.
“Karena 2007 belum ada paspor online. Pindah ke Makassar sudah jadi. Foto aja jadi itu paspor. Klien kami disuruh datang dan foto. Alamat diubah ikut KK AS,” tambahnya.
Sementara saat dikonfirmsi, Kabakpenum Mabes Polri Rikwanto mengatakan Feriyani mendatangi Bareskrim pada Minggu (1/2) malam. Dijelaskan Rikwanto, Feriyani melaporkan AS dan UK dugaan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari suatu daerah ke Makassar Sulawesi Selatan pada 2007.
Feriyani mengadukan AS dan UK berdasarkan Laporan Polisi Nomor : TBL/72/II/2015/Bareskrim tertanggal 1 Februari 2015. AS dan UK dituduh memalsukan surat/dokumen kepada instansi sesuai Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 telah diubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan atau Pasal 263 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 264 KUHP.
Bekas Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menambahkan, Feriyani merupakan tersangka dugaan kasus pemalsuan dokumen yang ditangani Polda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Polda Sulselbar) pada 2007.
Atas perbuatannya Abraham Samad akan dijerat pasal tentang memalsukan surat atau dokumen atau instansi sebagaimana disebutkan Pasal 93 uu no 23 tahun 2005 yang ubah menjadi Pasal 24 nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan atau pasal 263 ayat 2 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Tersangka Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto disarankan untuk menyerahkan bukti tandingan atas penetapannya sebagai tersangka di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, ketimbang terus menciptakan opini.
“Seharusnya dia melakukan bukti tanding. Hak tersangka itu. Sedangkan membuat opini, buat salah, sebaiknya dibuka di persidangan,” kata Pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir ketika berbincang dengan Aktual.co, Senin (2/2).
Dia mengatakan, sesorang yang sudah menjadi tersangka seharusnya menghormati proses penyidikan. Hal tersebut bertujuan agar tak mengganggu proses penyidikan.
“Ini melanggar etika. Karena dapat mengganggu proses penyidikan,” kata dia.
Seperti yang diketahui, Bareskrim Polri, Selasa (3/2) besok, akan melakukan pemeriksaan terhadap Bambang Widjojanto dalam kasus mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.
Laporan: Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penasehat Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) dr Kartono Muhammad mengatakan, endapan dari asap rokok yang menempel di sofa dan gorden tidak bisa hilang bila hanya dicuci menggunakan deterjen.

“Endapan nikotin tidak bisa hilang dicuci dengan deterjen yang mengandung alkali. Hanya bisa hilang dicuci dengan asam, tetapi kain yang dicuci akan rusak,” kata Kartono Muhammad dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (2/2).

Padahal, endapan nikotin yang menempel di berbagai tempat, baik di rumah maupun di tempat umum, juga tetap bisa memapar orang-orang yang menyentuhnya. Yang paling rawan terpapar adalah anak-anak dan perempuan hamil.

Menurut Kartono, perokok ada tiga macam. Perokok primer, adalah mereka yang aktif merokok, yaitu menghisap nikotin karena aktivitas merokok. Kemudian ada juga perokok sekunder yaitu mereka yang terpapar asap rokok karena berdekatan dengan perokok.

“Yang ketiga adalah perokok tersier, yaitu orang yang terpapar endapan asap rokok meskipun perokok sudah pergi dari tempat tersebut,” tuturnya.

Karena itu, seharusnya larangan merokok di tempat-tempat umum harus ditegakkan dengan tegas untuk mencegah paparan asap rokok terhadap perokok sekunder dan tersier.

Pada RDPU tersebut, Komnas PT menyerahkan naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kesehatan Masyarakat dari Bahaya Tembakau kepada Komisi IX DPR.

“Seluruh kepala negara di Indonesia mencanangkan perang terhadap narkoba. Rokok adalah zat adiktif yang termasuk bagian dari narkoba,” kata Kabid Pengembangan Medis Komnas PT dr Hakim Sorimuda Pohan.

Rombongan Komnas PT dipimpin Ketua Umum dr Prijo Sidi Purnomo bertemu dengan Komisi IX yang dipimpin politisi Partai Demokrat Dede Yusuf. RDPU tersebut juga diikuti Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).

Hakim mengatakan narkoba merupakan satu nama yang terdiri dari tiga jenis, yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Tembakau adalah zat adiktif, meskipun ayat yang mengatur hal itu sempat hilang dalam Undang-Undang Kesehatan.

“Ayat yang menyebutkan tembakau sebagai zat adiktif sempat hilang. Setelah kembali, ayat tersebut pun digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Namun, putusan MK menegaskan bahwa tembakau adalah zat adiktif,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh: