Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita sejumlah dokumen milik Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Dokumen tersebut diduga terkait dengan perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait jabatan Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri, yang menjerat Kalemdikpol Polri itu.
“Setahu saya memang ada penyitaan atas berbagai dokumen,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam pesan singkat kepada wartawan, Selasa (20/1).
Meski demikian, Bambang mengaku belum mengetahui dokumen apa saja yang telah disita oleh penyidik. Termasuk mengenai apakah dokumen itu, merupakan dokumen perbankan yang berkaitan dengan transaksi keuangan Budi Gunawan.
“Mesti dicek, apakah itu menyangkut dokumen seperti yang ditanyakan,” kata Bambang.
Senada dengan Bambang, Wakil Ketua KPK Zulkarnain juga membenarkan bahwa penyidik telah melakukan upaya penyitaan terkait perkara ini. Namun, dia enggan menjelaskan lebih rinci mengenai dokumen tersebut.
Menurut Zulkarnain, bahwa penyitaan yang dilakukan pihaknya merupakan bagian untuk mempercepat proses penyidikan. “Memang ada penyitaan. Tapi itu pekerjaan penyidik. Biar saja penyidik bekerja dulu, biar bisa fokus terhadap penyidikan kasus ini,” kata Zul, saat dihubungi terpisah.
KPK diketahui telah mulai proses penyidikan terkait perkara yang menjerat calon Kapolri itu. Tiga orang saksi telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik, Senin 19 Januari 2015. Namun, dari ketiga saksi itu, hanya satu orang yang memenuhi panggilan yakni mantan pengajar pada Sekolah Pimpinan Polri, Inspektur Jenderal Purn Syahtria Sitepu.
Sebelumnya, Komjen Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar, Selasa 13 Januari 2015.
Calon Kapolri itu diduga melakukan tindak pidana korupsi yakni diduga menerima hadiah atau janji pada saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode tahun 2003 2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian RI
Budi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi V DPR RI akan melakukan raker dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait masalah penerbangan Indonesia. Namun kabarnya,  Menteri Perhubungan Jonan akan mangkir untuk kedua kalinya dalam pemanggilan DPR ini.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widianan mengungkapkan hingga siang ini belum ada konfirm resmi kehadiran Menteri Perhubungan. “Untuk jelasnya kita tunggu saja pukul 13.00 Wib nanti datang atau tidak,” katanya kepada wartawan di parlemen, Selasa (20/1).
Seperti diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mangkir dari panggilan Komisi V DPR RI pada tanggal 13 Januari 2015 lalu dengan alasan sedang berada di Pangkalan Bun. Ketidakhadiran itu pun menuai kritik dari Anggota Komisi V yang hadir dalam rapat. Anggota Komisi V, Ridwan Bae menyebut absennya Jonan bisa menimbulkan polemik baru terkait kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501 di perairan Selat Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 28 Desember lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi panik akan masalah penunjukkan kapolri baru, kepanikan ini nampak pada perbedaan perkiraan payung hukum tentang Plt Kapolri.
Demikian disampaikan oleh pengamat politik Universitas Diponegoro Budi Setiyono, saat dihubungi Aktual.co dari Jakarta, Selasa (20/1).
“Harusnya Presiden sudah mempunyai rencana matang untuk menghadapi konsekuensi masalah politik seperti permasalahan penunjukkan kapolri,” ungkapnya.
Dalam masalah ini, sambungnya, Jokowi tidak mempunyai rencana matang untuk menghadapi permasalahan yang kenyataannya harus dihadapi saat ini.
“Kalau terjadi deadlock seperti ini, saya kira memang sangat berisiko terhadap Jokowi,” sergahnya.
Pengajar Fisip Undip ini mengatakan bahwa Presiden harus tetap konsisten dengan pilihannya sebagai kapolri dan tetap melanjutkan proses sesuai konstitusi yang ada.
“Presiden harus konsisten dengan pilihannya itu,” demikian Budi Setiyono.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pihak Istana Kepresidenan RI melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto menyatakan Presiden Joko Widodo melakukan diskresi terhadap posisi Kepala Polri yang ditinggalkan oleh Jenderal Sutarman.
“Yang pasti kami tidak gunakan Pasal 11 ayat (5) tentang Plt Kapolri. Presiden lakukan diskresi dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan agar tidak ada kekosongan kepolisian,” ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1).
Atas dasar itulah, Andi mengatakan saat ini Komjen Polisi Badrodin Haiti bisa mengambil kebijakan strategis meskipun dia masih tetap memangku jabatan sebagai Wakil Kepala Polri.

Artikel ini ditulis oleh: