Jakarta, Aktual.co — Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, menangkap ada lima pesan dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto.
Pesan pertama, yakni untuk partai politik pendukungnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menurut dia, Jokowi menginginkan agar KIH selaku koalisi partai pendukung harus solid menyokong dirinya.
“Selama ini Jokowi merasa bahwa dalam kasus penundaan pelantikan Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri justru partai yang all out menyokong hanya PDI Perjuangan, partai lainnya cenderung wait and see,” ujar dia, kepada Aktual.co, Minggu (2/1).
Padahal menurut dia, masalah pemilihan Kapolri ini makin rumit dan butuh soliditas partai pendukung. Bukan tidak mungkin, sambung dia, akan terjadi reshuffle kabinet yang berasal dari partai-partai di KIH dan digantikan dengan partai lain dari KMP.
Pesan kedua, kata dia, ditujukan untuk elit politik non-partai yang diangkat menjadi menteri dan atau pejabat setingkat menteri agar ikut juga memikirkan permasalahan tersebut.
Ia merasa, selama ini yang pontang panting melakukan lobi dan menjadi penghubung antara presiden dengan sejumlah pihak yang terkait dengan kekisruhan tersebut adalah sekkab, Andi Widjadjanto dan sekneg, pratikno.
“Padahal seharusnya ada juga Luhut Panjaitan, Kepala Staf Kantor Kepresidenan yang seharusnya melakukan komunikasi politik, sebagaimana yang menjadi deskripsi kerjanya,” kata dia.
Pesan ketiga, kata dia, ditujukan untuk aliansi dan organisasi masyarakat sipil yang cenderung mendikte dan memaksakan kehendak agar presiden berpihak pada KPK, dalam kekisruhan tersebut dan tidak melantik BG serta melanjutkan proses hukumnya.
“Pesan dari pertemuan tersebut tentu saja berimplikasi bahwa langkah memaksakan kehendak dan mendikte ini bisa saja kemudian menarik gerbong dukungan dari mantan Danjen Kopassus,” kata dia.
Tentu saja hal ini, menurut dia, akan membangun dilema bagi dukungan politik, karena salah satu alasan kalangan masyarakat dan organisasi sipil adalah calon lainnya Prabowo.
“Artinya presiden jokowi sudah menangkap pesan apa yang menjadi konsern dari koalisi masyarakat sipil tersebut dan biarkan presiden memutuskan mana yang terbaik,” kata dia.
Keempat, menurut dia, pesan untuk kpk dan polri. Pesan tersebut, sambung dia, cenderung ingin menegaskan bahwa sebagai akibat dari situasi yang tidak kondusif, maka presiden ingin menyampaikan bahwa permasalahan tersebut akan berakhir pada transaksi di tingkat elit, yang mana akan berimplikasi pada kerugian yang lebih besar bagi kpk maupun polri.
“Sehingga akan lebih baik untuk fokus pada penuntasan permasalahan tersebut dalam konteks penegakan hukum,” tegas dia.
Terakhir, pesan ditujukan untuk DPR yang mana konstelasi politik dapat saja berubah bergantung pada kepentingan dan kemungkinan dukungan yang saling menguntungkan.
Ia mengatakan, langkah sejumlah fraksi yang mempermasalahkan langkah apapun yang diambil oleh presiden, dan akan melakukan penjegalan pada program dan perencanaan yang dilakukan akan terbentur dilakukan.
“Mengingat Jokowi juga telah mengantisipasi kemungkinan itu dengan melakukan pertemuan dengan prabowo. Hal ini dipertegas oleh prabowo bahwa selama untuk kepentingan publik maka KMP menjamin akan mendukung. Artinya pesan yang harus digarisbawahi bahwa perlu penekanan bahwa dukungan KIH harus tetap bulat pada presiden apapun pilihan Presiden Jokowi,” demikian Muradi.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
