Jakarta, Aktual.co — Indonesian Corruption Watch mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera melakukan penyelidikan kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan, yang telah disebut-sebut dalam persidangan terdakwa Gulat Mendali Emas Manurung.
Terlebih lagi, nama eks Menhut Zulkifli Hasan kembali disebut dalam perkara dugaan suap terkait revisi SK Kemenhut terkait perubahan area kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan. Dalam rekaman sadapan yang diperdengarkan jaksa KPK pada persidangan di Pengadilan Tipikor, Senin (19/1), nama Zulkifli Hasan jelas disebut.
“KPK harus perdalam penyelidikan terhadap Zulkifli Hasan terkait dengan rekaman yang telah diputar di pengadilan Tipikor, pada sidang SK Kemenhut atas perubahan bukan hutan, Senin lalu,” kata Koordinator Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yutho ketika di hubungi Aktual.co, Selasa (20/1).
Dia mengatakan, KPK harus benar-benar serius untuk melakukan penyelidikan terhadap Politikus asal Partai Amanat Nasional itu namanya kerap terus disebut dalam persidangan. Apalagi rekaman sadapan yang diperdengerkan adalah percakapan telepon antara Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun dan Gulat Manurung saat membahas soal uang suap pengurusan izin perubahan area kawasan hutan.
“KPK harus serius untuk melakukan penyelidikan terhadap Zulkifli Hasan,” kata dia. 
Sebelumnya, Zulkifli Hasan sudah dua kali menjalani pemeriksaan di KPK terkait jabatannya di era pemerintahan lalu sebagai Menteri Kehutanan. Pada pemeriksaan pertama, Selasa (11/11), ia menjalani pemeriksaan selama 9 jam terkait kasus dugaan suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat dengan tersangka Kwee Cahyadi Kumala.
Sehari kemudian, Rabu (12/11), dia kembali diperiksa KPK terkait dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau dengan tersangka Gubernur non-aktif Annas Maamun yang melibatkan Gulat Manurung. Untuk dua kasus tersebut Zulkifli dimintai keterangannya sebagai saksi.
Nama Zulkifli juga sempat disebut langsung oleh Annas Maamun yang mengatakan bahwa Zulkifli semestinya mengetahui perihal pengajuan alih fungsi hutan yang ada di Kuansing, Riau. Menurut dia, urusan alih fungsi tersebut memang harus langsung dengan Menteri Kehutanan saat itu. “Ya menteri harusnya tahu,” ujar Annas saat ditemui usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, di Gedung KPK, Selasa (18/11).
Annas pun mengaku bahwa sebelumnya sempat mendapat pernyataan dari Zulkifli terkait urusan perizinan kehutanan. Dimana Zulkifli menawarkan akan membantu jika ada persoalan perizinan kehutanan di Riau. Janji tersebut dilontarkan Zulkifli dalam acara perayaan hari ulang tahun Provinsi Riau. Saat itu Zulkifli hadir untuk mengisi acara perayaan tersebut dan sempat menyampaikan pidatonya.
“Dia datang karena mengantarkan izin. Dalam acara di Riau dia juga berpidato, kalau ada tanah rakyat yang masih status hutan, majukan kepada saya,” kata Annas saat itu.
Laporan: Yoga Kariem

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik kasus TPPU terkait kepemilikan saham Garuda dan pelaksanaan proyek PT Duta Graha Indah (DGI) yang menjerat Muhammad Nazaruddin. Terkait hal itu, KPK memanggil seorang notaris bernama Elva Arminiaty SH.
Elva akan diperiksa sebagai saksi sekaligus melengkapi berkas penyidikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. Eva diperiksa lantaran diduga mengetahui soal kepemilikan sejumlah aset Nazaruddin yang ditenggarai hasil pencucian uang dan tindak pidana korupsi.
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Selasa (20/1).
Nazaruddin sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang terkait pembelian saham PT Garuda Indonesia. Nazaruddin dijerat KPK menggunakan pasal 3 atau pasal 4 juncto pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Sepanjang proses penyidikan kasus ini, KPK telah banyak memeriksa saksi-saksi. Namun, belum diketahui kapan proses penyidikan kasus ini berakhir dan kasusnya dilimpahkan ke persidangan.
Nazaruddin sendiri disinyalir melakukan pencucian uang karena membeli saham PT Garuda Indonesia dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi terkait pemenangan PT Duta Graha Indah (PT DGI) sebagai pelaksana proyek Wisma Atlet SEA Games 2011. ‎Saat menjabat sebagai Anggota DPR, Nazaruddin mengusahakan agar PT DGI menjadi pemenang tender pembangunan wisma atlet Palembang.
Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup, Yulianis saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap wisma atlet yang menjerat Nazaruddin mengungkapkan bahwa Permai Grup (perusahaan Nazaruddin) memborong saham PT Garuda Indonesia senilai total Rp 300,8 miliar pada 2010. Saham yang dibeli sebanyak 400 juta lembar. Rincian saham itu terdiri Rp 300 miliar untuk 400 juta lembar saham dan fee Rp 850 juta untuk Mandiri Sekuritas.
Pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia itu dilakukan oleh lima perusahaan yang merupakan anak perusahaan Permai Grup. Yakni, PT Permai Raya Wisata, PT Exartech Technology Utama, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah, dan PT Pacific Putra Metropolitan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby