Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo meminta pengurus masjid Raya Mujahidin di Pontianak untuk gencar menyampaikan bahaya narkoba terkait dengan kondisi darurat narkoba saat ini.
“Saya titip masalah narkoba disampaikan secara gencar. Posisi kita dalam darurat narkoba,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan Masjid Raya Mujahidin di Pontianak,Kalimantan Barat, Selasa (20/1).
Sementara untuk Masjid Raya Mujahidin Presiden menilai masjid tersebut sangat besar dan megah. “Saya titip makmurkan dan gunakan masjid ini untuk syiar,” katanya.
Presiden menyebutkan Indonesia dalam kondisi darurat narkoba karena saat ini yang harus direhabilitasi mencapai hampir 4,5 juta orang.
Yang tak bisa direhabilitasi 1,2 juta, korban meninggal 50 orang per hari atau 18.000 per tahun. “Lewat masjid sampaikan bahaya narkoba.”
Dalam kesempatan tersebut Presiden menanyakan apakah masyarakat setuju dengan hukuman mati dalam kasus narkoba kepada hadirin yang dijawab setuju.
“Ada 64 orang yang divonis mati. Mereka minta grasi, semua kita tolak, meski banyak tekanan dari sana sini.”
Dia mengatakan RI dalam kondisi darurat narkoba. Di negara lain terlibat satu gram saja sudah dihukum berat. Di Indonesia sudah masuk penjara masih bisa mengendalikan bisnis haram itu.
“Yang terkena tidak hanya anak muda, tapi institusi seperti perguruan tinggi, pembantu rektor saja kena.”
Presiden menyatakan akan bertindak tegas terhadap penjahat narkoba antara lain dengan menolak pemberian grasi dalam kasus itu.
“Saya titip ke pengurus masjid, ke ustad dan lainnya, sampaikan masalah ini karena merusak generasi muda,” kata Presiden Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Pidana Khusus yang tergabung dalam Satgassus P3TPK Kejaksaan Agung tengah membidik Bupati Sarmi, Papua Mesak Manibor, terkait kasus dugaan korupsi bantuan dana sosial.
Saat ini Mesak sudah berstatus tersangka atas kasus dugaan korupsi penggunaan uang APBD tahun 2012-2013.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono menjelaskan, sebelumnya oleh penyidik Mesak ditetapkan sebagai tersangka karena menggunakan anggaran APBD untuk merenovasi rumahnya yang terletak di Kompleks Perumahan Pemda Neidam. Atas perbuatannya tersebut, diduga negara mengalami kerugian senilai Rp 2,6 miliar.
“Bupati Sarmi itu pembuatan pagar dan rumah sudah tersangka,”jelas Widyo kepada wartawan, di Kejagung, Jakarta, Selasa (20/1).
Widyo mengatakan, Mesak juga sudah diperiksa terkait korupsi APBD tersebut. Namun dalam perkembangan penyidikan ada kasus baru yang diduga melibatkan Mesak, yakni korupsi dana Bansos.
“Disana berkembang pula dana bansos, tapi di Bansos ini Bupati belum jadi tersangka, masih penyelidikan, nanti kita lihat pertimbanganya.”
Karena diduga tersangkut kasus lain, Suyadi mengaku akan mempertimbangkan untuk melakukan penahanan terhadap Mesak. Terlebih lagi, sejak ditetapkan sebagai tersangka korupsi APBD, Mesak dinilai Suyadi kurang kooperatif jika dipanggil untuk diperiksa.
“Ya nanti kita evaluasi. Belum ditahan, tunggulah.”
Untuk kasus korupsi anggaran APBD, selain Mesak penyidik juga telah menetapkan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Sarmi,Bartholomeus Sato. Untuk berkas Sato sudah dilimpahkan ke Kejari Papua dan terhadapnya dilakukan penahanan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka korupsi anggaran APBN di Kementerian ESDM tahun 2013, Sutan Bhatoegana.
Politisi Partai Demokrat itu memenuhi panggilan penyidik sekira pukul 10.50 WIB. Namun, lagi lagi dia tak ingin komentar banyak soal pemeriksaannya itu.
“Biasa, seperti biasa saya tidak mau komentar,” ujar Sutan kepada awak media di kantor KPK, Jakarta, Selasa (20/1).
Tersangka kasus dugaan korupsi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian ESDM tahun 2013 itu pun langsung menuju lobi utama KPK. Mantan Ketua Komisi VII DPR 2009-2014 itu tampak santai di ruang lobi KPK tanpa didampingi siapapun.
Politikus Partai Demokrat tersebut diduga menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan pembahasan anggaran APBN 2013 di Kementerian ESDM.
Atas kasus tersebut, Sutan dikenai pasal sangkaan, melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Terungkapnya nama Sutan merupakan hasil pengembangan kasus suap SKK Migas yang melibatkan mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandhini. Pada persidangan kasus Rudi Rubiandini, Majelis hakim dalam amar putusannya menyebut Rudi pernah menyerahkan USD200.000 kepada Sutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku menunggu kepastian hukum Komjen Pol Budi Gunawan selaku Kapolri terpilih.
Hal ini dikatakan terkait kabar pengajuan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Saya dengar Pak Budi ajukan praperadilan. Pemerintah berkepentingan menunggu kepastian,” kata Pratikno, Senin (19/1).
Dia menambahkan, pemerintah tak ingin menggantung status Budi Gunawan terlalu lama sebagai Kapolri, dan akan melakukan komunikasi tentang berapa lama menunggu hasil praperadilan tersebut.
“Kalau memang pak Budi Gunawan tak bersalah dan tak bisa diproses, maka segera dilakukan pelantikan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Aktivis antikorupsi yang juga Ketua LSM CiDE Bangkalan Mathur Husairi ditembak orang tak dikenal di depan rumahnya di Jalan Teuku Umar, Bangkalan, Selasa (20/1) pukul 02.00 WIB.
“Pelaku menembak satu kali dan mengenai perut korban, lalu pelaku lari ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motor. Polda Jatim menurunkan tim jatanras untuk mengungkap pelaku,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Surabaya.
Dia mengatakan, korban sempat dilarikan ke RSUD Bangkalan dan akhirnya dirujuk ke RSUD dr Soetomo Surabaya. Informasinya, peluru itu mengenai perutnya di sebelah kanan dan bahkan tembus ke ususnya.
“Pagi ini sudah diambil proyektil, nanti proyektil akan kami sita untuk dicek ke Labfor guna mengetahui jenis peluru dan senpi-nya,” kata dia.
Saat ini, Polres Bangkalan sudah mengambil langkah dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. “Ada lima saksi yang sudah diperiksa untuk melacak pelaku.”
Sebelumnya, Ketua LSM CiDE Bangkalan Mathur Husairi menilai aksi Gerakan Masyarakat Peduli Ra Fuad yang menggelar unjuk rasa untuk meminta KPK menerapkan azas praduga tak bersalah dalam pemeriksaan KHR Fuad Amin, sebagai hal yang tak berpengaruh.
“Saya kira KPK harus tetap berjalan secara profesional, meski ada aksi dan semua pasti akan diusut tuntas. Kita tunggu saja,” kata dia.
Sementara itu, para aktivis Gempur menilai Fuad Amin merupakan korban, karena Fuad Amin adalah sosok pimpinan dan panutan masyarakat Bangkalan.
Gempur meminta KPK memberikan kepastian hukum terhadap Fuad Amin dengan prinsip hukum yang adil dan bijaksana serta mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang ada.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu