Jakarta, Aktual.co — Satuan Tugas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur berhasil menangkap pelaku pengiriman Calon Tenaga Kerja Wanita ilegal berinisial JP, Jumat (30/1).
“Tersangka ditangkap di rumahnya sekitar pukul 15.00 WITA bersama dengan istrinya berinisial DRK,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda NTT Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Agus S antoso ketika dikonfirmasi, Sabtu (31/1).
Dia menjelaskan, proses penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh ketua unit Trafficking Polda NTT AKBP Cecep Ibrahim. Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh satuan penyidik dari Polda NTT ditemukan bahwa kedua pelaku tersebut sudah sering melakukan pengiriman TKW ilegal secara perorangan sejak 2012.
Kasus terakhir pengiriman CTKW milik JP pada Senin, (26/1) berhasil digagalkan oleh Pangkalan Udaran (Lanud) El Tari “Mereka mengaku kalau sudah tidak mengingat lagi berapa TKW yang sudah di kirim ke luar negeri,” kata Agus.
Menurut Agus, penangkapan bermula dari hasil pengembangan setelah dilakukan pemeriksaan pada CTKW yang digagalkan keberangkatan oleh Lanud El Tari.
Saat ini, kata Agus, tersangka masih dalam pemeriksaan, dan Satgas Trafficking juga masih melakukan penggeledahan di rumah tersangka.
Sebelumnya, pada Senin (26/1) Lanud El Tari Kupang berhasil menggagalkan enam CTKW yang akan diberangkatkan menuju Surabaya menggunakan pesawat Lion Air JT 0693 pukul 14.35 WITA.
Kopral Satu Hertiawan yang melakukan penangkapan saat itu mengatakan saat dilakukan penangkapan, terlihat ada seorng yang diduga sebagai pengantar para CTKW ilegal terlihat melarikan diri dengan menggunakan kendaraan pribadii berwarna putih.
“Saya tanya sama salah satu CTKW katanya itu adalah Jhon Pandi, yang diduga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO),” kata Herti nama panggil dari kopral satu tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — DPD Partai Amanat Nasional Surabaya dalam waktu dekat akan bertandang menemui Wali Kota, Tri Rismaharini untuk menyampaikan hasil survei internal yang menempatkan Risma sebagai calon wali kota terkuat dalam Pilkada Surabaya 2015.
“Hasil survei internal ini dilakukan Tim delapan yang dibentuk DPD PAN Surabaya,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PAN Surabaya Achmad Zainul Arifin saat ditemui wartawan pada acara konsolidasi internal DPW PAN Jatim di kawasan Jalan Darmokali, Surabaya, Sabtu (31/1).
Menurut dia, silaturahim kali ini merupakan pendekatan politik kepada Tri Rismaharini. Itu dilakukan untuk menjalin komunikasi politik awal. Arifin menerangkan, posisi Risma di internal kader maupun simpatisan PAN di Surabaya masih tertinggi.
Terlebih, pascasurvei internal yang dilakukan akhir tahun lalu, dikatakan Arifin, Risma mampu menyelesaikan persoalan kota dengan gaya kepemimpinan berintegritas.
“Kita melihat obyektif. Termasuk kekurangan dalam memimpin Surabaya. Seperti persoalan KBS, Kemisikinan, perlu ada tindak lanjut kongkrit,” kata dia.
Koordinator tim delapan DPD PAN Surabaya, Hamka Mudjiadi Salam sebelumnya mengatakan berdasar evaluasi penilaian yang dilakukan tim delapan DPD PAN Surabaya, kepemimpinan Tri Rismaharini di Kota Surabaya cukup sukses hingga sekarang ini.
“Gaya dan Sepak terjangnya sebagai Wali Kota Surabaya menunjukkan ciri khas arek Suroboyo yang ulet, keras, tidak sombong, pekerja serta pemikir hebat. Ini dibuktikan dengan keberhasilan Kota Surabaya meraih berbagai predikat dan penghargaan dari Indonesia maupun dari mancanegara.”
Menurut dia, PAN kota Surabaya mulai menjalankan tahapan pemilihan Calon Wali Kota Surabaya, salah satunya dengan meminta pendapat kader PAN dan warga kota Surabaya terhadap sosok Tri Rismaharini untuk diusung dalam Pilkada 2015 untuk masa jabatan Wali Kota tahun 2015-2020.
Oleh karena itu, lanjut dia, saat ini nama Tri Rismaharini masih menjadi pilihan utama dari DPD PAN Surabaya untuk diusung sebagai Cawali Surabaya. Hal itu nantinya akan ditindaklanjuti dengan meminta DPC (dewan pimpinan cabang) dan DPRt (dewan pimpinan ranting) se-Surabaya untuk memberi pendapat dan laporan tentang pilihan utama Tri Rismaharini sebagai calon wali kota.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta dan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali membentuk tim kecil untuk menghadapi pemilihan kepala daerah serentak pada akhir 2015 atau awal 2016, terutama untuk menyeleksi bakal calon yang akan diusung.
“Saat ini masih ada dua kepengurusan Partai Golkar dan Pemerintah masih menunggu hasil putusan pengadilan untuk memastikan DPP Partai Golkar yang sah. Putusan pengadilan itu kemungkinan baru ada pada Maret atau Juni 2015,” kata Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Leo Nababan di Jakarta, Sabtu (31/1).
Menurut Leo, DPR telah menjadwalkan revisi UU Pilkada akan selesai pada 18 Februari 2015 dan tahapan persiapan pilkada akan dilakukan oleh KPU dan KPU Daerah.
Padahal, usulan bakal calon kepala daerah dari suatu partai harus satu nama di setiap daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak.
“Jika ada dua kepengurusan Partai Golkar dan dua-duanya mengusulkan nama bakal calon kepala daerah, maka bisa menjadi gugur atau dipilih salah satu di antaranya,” katanya.
Leo menjelaskan, agar Partai Golkar dapat mengusulkan satu nama bakal calon kepala daerah di setiap daerah, maka DPP Partai Golkar Hasil Munas Jakarta dan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali akan membentuk tim kecil untuk melakukan seleksi bakal calon kepala daerah.
Dari DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, anggota tim kecil yang diusulkan adalah Ketua DPP Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Sekretaris Jenderal, Ketua Bidang Hukum, serta Koordinator Wilayah (Korwil) di seluruh provinsi di Indonesia.
Menurut Leo, tim kecil gabungan dari DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta dan DPP hasil Munas Bali akan melakukan seleksi bakal calon kepala daerah, sambil menunggu adanya putusan pengadilan soal konflik Partai Golkar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu