Jakarta, Aktual.co — Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menuding, mundurnya Dirut Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Karyanto Wibowo karena hubungannya dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak harmonis.
“Dirut PD Pasar surya sebenarnya mempunyai visi yang bagus dalam pengembangan pasar tradisional, namun karena tidak harmonis dengan wali kota, maka dia mundur,” ujar Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazkan Mansyur, di Surabaya, Sabtu (31/1).
Dia mengatakan, salah satu akar persoalan regangganya hubungan Dirut PD Pasar Surya dengan wali kota adalah terkait pembangunan Pasar Tunjungan.
“Dirut PD Pasar diminta segera membangun, namun ironisnya hingga saat ini tidak ada ‘feasibility study’ (studi kelayakan). Bagaimana melaksanakan kalau wali kota tidak memberi. Itu pengakuan dari sana (Direksi PD Pasar),” katanya.
Mazlan menambahkan, akibat tidak terlaksanannya pembangunan Pasar tunjungan, maka hal itu berbuah ketidaksukaan wali kota dengan Dirut PD Pasar Surya, Karyanto Wibowo.
“Jika studi kelayakan sudah ada, pembangunan diperkirakan akan dilaksanakan, bahkan begitu selesai penganggaran akan bisa dijalankan,” katanya.
Mazlan mengakui pengunduran diri Karyanto dari jabatan Dirut PD Pasar Surya merupakan hak pribadi yang bersangkutan. Namun dia meyakini pengunduran diri tersebut akibat adanya tekanan dari pemerintah kota.
“Mengundurkan diri karena tekanan, saya tahu itu. Tekanan itu berupa paksaan untuk membangun Pasar Tunjungan itu.”
Mazlan berharap pada pemilihan direksi maupun dewan pengawas PD Pasar Surya yang baru nantinya, pemerintah kota melibatkan kalangan DPRD. Kasus pengunduran diri Karyanto akibat ketidakharmonisan hubungan dengan wali kota diharapkan tidak terjadi lagi.
Dia mempertanyakan proses uji kekayakan dan kepatutan yang dilakukan sebelumnya. Mazlan menduga proses pemilihan jajaran direksi yang diselenggarakan beberapa tahun lalu terkesan tak transparan.
“Uji kelayakannya sepertinya terkesan disembunyikan atau tidak transparan,” ujarnya.
Menurutnya, semakin banyak yang menyeleksi calon direksi akan lebih baik, guna mendapatkan figur yang kapabel dan kompeten. Selama ini, ia menilai wali kota terkesan egois.
“Walau kewenangan wali kota penuh, tapi agar out putnya baik semakin banyak pihak yang menginterview akan semakin baik,” tuturnya.
Mazlan berharap agar manajemen PD Pasar berjalan baik. Pemerintah kota mendukung program kerja yang dilaksanakan oleh jajaran direksi, dan menjalin hubungan yang harmonis.
“Siapapun Dirutnya, jika pemkot tidak serius mensupport, maka akan terjadi hal yang sama,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Cabang Pamekasan, Madura, Jawa Timur, periode 2015-2020, dilantik . Pelantikan itu dihadiri langsung oleh Sekjen PPI Gede Pasek Suardika.
“Kami berharap, dengan dilantiknya PPI ini akan memberikan semangat baru bagi terciptanya iklim demokrasi yang lebih baik di Pamekasan ini,” kata Bupati Pamekasan Achmad Syafii saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan tersebut, Sabtu (31/1).
Dia mengatakan, ormas PPI sebenarnya merupakan tempat berkumpulnya para tokoh, dengan tujuan untuk memperjuangkan kebebasan mengemukakan pendapat dan demokrasi di negeri, serta melawan berbagai bentuk “penindasan” dan diskriminasi politik.
Pelantikan Pengurus PPI di Kabupaten Pamekasan ini merupakan keempat di Jawa Timur, setelah Sidoarjo, Kabupaten Malang dan Kota Malang. “Besok pagi pelantikan Pengurus PPI di Kabupaten Pasuruan, dan di Pulau Madura, PPI Pamekasan ini merupakan yang pertama kali,” kata Pengurus PPI Jatim Junianto.
Pelantikan pengurus organisasi yang didirikan oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ini dilakukan langsung oleh Sekjen PPI Gede Pasek Suardika.
Prosesi pelantikan diawali dengan pengucapan ikrar janji para pengurus yang berjumlah 41 orang dan dilanjutkan dengan penyerahan bendera PPI oleh Gede Pasek Swardika kepada Ketua PPI Pamekasan Fahrus Saleh.
Pengurus PPI Pamekasan yang dilantik itu di bawah kepemimpinan Fahrus Saleh dan Abdul Hadi, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Sedangkan Ketua Majelis Pertimbangan Cabang Imadoeddin sebagai ketua, dan sekretarisnya Iskandar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Polres Bandara Soekarno-Hatta, mengawasi penyelundupan narkotika dengan modus ‘body straping’ atau ditempelkan pada bagian tubuh.
Wakasat Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta, AKP Wempy mengatakan, modus body straping banyak dipakai penyelundup untuk menutupi dari pengawasan petugas.
Pasalnya, petugas akan mengawasi bawaan penumpang beserta isinya dibandingkan dari bagian tubuh seseorang. “Kelihatannya mulai dengan modus body straping,” kata dia di Tangerang, Sabtu (31/1).
Misalnya saja, kata dia, kasus pertama di awal tahun 2015 dengan pelaku warga negara Tiongkok berinisial XS yang menyelundupkan sabu senilai Rp2,7 miliar disembunyikan di dalam bra. Selain itu sabu juga disimpan di celana dalam dan selipan rok yang dipakainya.
Dari hasil pemeriksaan, jumlah barang bukti sabu yang dikemas dalam sembilan bungkus tersebut sebanyak 2.072 gram.
“Maka itu, kita akan awasi juga gerakan seluruh penumpang dari bawaan hingga kemungkinan menyimpannya di dalam tubuh,” paparnya.
Sementara itu, Polres Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2014 telah menerima 68 laporan kasus dan 90 orang yang ditahan berasal dari 15 negara.
Jumlah tersebut berkurang dibandingkan pada tahun 2013 yang lebih banyak laporan dan menahan hingga diatas 100 orang.
“Dari hasil pengungkapan kasus tersebut, Polres Bandara Soekarno-Hatta mendapatkan peringkat kedua setelah Polda Metro Jaya,” ujar Wempy.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Anwar Pua Geno meminta Kepolisian Daerah setempat mengawasi penanganan kasus beredarnya ikan yang diduga berformalin.
“Memang saat ini, khususnya kasus penahanan sekitar 12 ton ikan berformalin di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Oeba, Kota Kupang sudah ditangani PPNS dari Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, tetapi jika ada pidananya menjadi urusan Polisi,” katanya di Kupang, Sabtu (31/1).
Dia mengaku prihatin dengan marak beredarnya ikan berformalin di NTT, karena sangat membahayakan kesehatan manusia dalam jangka panjang, sehingga pihak Polri setempat harus sensitif dan memiliki kepedulian.
Menurut dia, dewan telah mengagendakan untuk meminta penjelasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT sehubungan dengan masalah tersebut dan sejauh mana sudah dilakukan penanganan.
“Kasus penahanan sekitar 12 ton ikan berformalin beberapa hari lalu, sejatinya menjadi pelajaran berharga bagi kita, untuk terus- menerus melakukan pengawasan dan pencegahan.”
Dia juga meminta pihak kepolisian di daerah ini untuk ikut mengawasi semua pelabuhan yang ada terutama tempat-tempat pendaratan ikan dan melakukan pengecekan asal ikan.
Dia juga meminta DKP Provinsi NTT untuk melakukan koordinasi dengan DKP kabupaten dan kota, sehingga sama-sama mengawasi proses distribusi dan pemasaran ikan di daerah ini.
“Ini persoalan serius karena mengancam kesehatan masyarakat,” kata politisi dari Partai Golkar itu. 
Sebanyak 12 ton ikan berformalin itu diangkut dari Larantuka, ibu Kota Kabupaten Flores Timur dan Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata dengan kapal feri untuk dipasarkan di Kupang.
Masyarakat mencuriga ikan tersebut mengandung formalin, karena sama sekali tidak dihinggapi lalat. Sebelumnya Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Kupang langsung mengambil tindakan, dan berdasarkan hasil olah laboratorium menunjukkan bahwa 12 ton ikan tersebut mengandung formalin.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu