Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Tindak Pidana Umum, Bareskrim Polri, Brigjen Herry Prastowo. Herry sendiri sebelumnya dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi terkait proses penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji menjerat Komjen Budi Gunawan.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha membenarkan bahwa Herry tak memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik KPK lantaran yang bersangkutan tengah menjalani tugas ke luar negeri.
“Brigjen. Pol. Drs. Herry Prastowo, SH, Msi., saksi sedang tugas ke luar negeri sesuai surat tugas yang disampaikan ke penyidik,” kata Priharsa Nugraha kepada wartawan, Senin (19/1).
Selain Herry, penyidik KPK juga batal memeriksa dosen utama STIK Lemdikpol, Komisaris Besar (Kombes) Ibnu Isticha. Namun, pihak KPK belum menerima alasan atas ketidakhadiran Ibnu.
Lantaran tak memenuhi panggilan penyidik, KPK pun kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi Ibnu. Meski begitu, Priharsa belum dapat memastikan kapan penjadwalan pemeriksaan itu kembali dilakukan.
“Kombes. Pol. Drs. Ibbu Isticha tidak ada keterangan,” kata Priharsa.
Agenda pemeriksaan terhadap kedua saksi itu merupakan agenda perdana pasca penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka atas kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar beberapa waktu lalu.
Calon Kapolri itu diduga melakukan tindak pidana korupsi yakni diduga menerima hadiah atau janji pada saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode tahun 2003 2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian RI.
Atas dugaan itu, Budi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia wilayah Riau, Gulat Medali Emas Manurung menyanggupi permintaan Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun untuk menyiapkan duit untuk pengurusan permohonan revisi SK Kemenhut soal alih fungsi kawasan bukan hutan. Annas menyebut Gulat memberikan duit USD 100 ribu dan Rp 500 juta.
Dalam persidangan, Annas mengklaim duit Rp 500 juta yang diberikan Gulat cuma pinjaman pribadi. Duit itu sempat digunakan untuk membayar uang muka pembelian rumah, namun batal karena disita KPK saat melakukan penangkapan pada (25/9/2014) lalu.
“Rp 400 juta, ini uang kebetulan saya mau bayar uang muka rumah di Cibubur, dipegang orang pemasaran pengembang perumahan,” ujar Annas saat bersaksi untuk terdakwa Gulat Manurung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/1).
Annas sebenarnya meminta Gulat menyiapkan Rp 2,9 miliar.  Namun diklaim Annas hanya terealisasi Rp 1,7 miliar total dari USD 100 ribu dan Rp 400 juta.
Memang duit Rp 400 juta merupakan bagian dari duit Rp 500 juta dalam pecahan rupiah. “Yang Rp 500 juta, Rp 400 jutanya saya ambil, (sisanya) yang Rp 100 juta dibawa balik,” sebutnya.
Sebelum penangkapan, pada tanggal 25 September 2014 lalu, duit memang hendak diberikan kepada pengembang perumahan yang dibelinya. Namun belum sempat dibawa oleh staf pemasaran, duit disita petugas KPK bersamaan saat dicokoknya Annas dan Gulat di kawasan Cibubur.
Annas menyebut duit ini akan digunakan untuk biaya operasional pengurusan permohonan revisi SK termasuk untuk pengurusan ke DPR. “Itu untuk biaya operasional pengurusan masalah tanah itu,” paparnya.
Menurut Annas pengubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan memang harus disetujui DPR. “Sebab kalau untuk kepentingan pemerintah diajukan ke Kemenhut. Tapi kalau untuk kepentingan untuk masyarakat dan perusahan harus dibahas DPR RI,” sambungnya.
Gulat didakwa menyuap Annas Maamun sebesar USD 166,100 atau setara Rp 2 miliar. Suap terkait revisi usulan perubahan luas, bukan kawasan hutan di Riau. Annas dan Gulat ditangkappada 25 September 2014 dengan barang bukti duit suap.
Jaksa menyebut duit diberikan karena Annas Maamun telah memasukkan areal kebun sawit Gulat Manurung cs di Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1.188 hektar dan Bagan Sinembah di Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.214 Ha ke dalam surat revisi usulan perubahan luas bukan kawasan hutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) yang dihadiri oleh seluruh fraksi menyetujui sejumlah agenda untuk disahkan dalam paripurna yang akan berlangsung esok, Selasa (20/1). Diantaranya, pengesahan dua  perppu yang dikeluarkan oleh SBY saat menjadi presiden, yakni Perppu tentang Pilkada dan Perppu tentang Pemerintah Daerah.
“Kita membahas agenda yang dibawa ke Paripurna besok. DPR mengesahkan dari pembicaraan tingkat dua Perppu, Perppu nomor satu dan dua tahun 2014,” jelas pimimpin rapat pengganti Bamus, Agus Hermanto, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1).
Wakil Ketua DPR RI itu juga menjelaskan bahwa Perppu akan jadi UU bila sudah disetujui Paripurna. UU Pilkada dan UU Pemda yang baru langsung efektif menggati UU lama.
Selain pembahasan dua Perppu, Paripurna juga akan menetapkan mitra kerja dewan dengan pemerintah paska dilakukan sejumlah nomenklatur.
“Dikembalikan kepada sektor masing-masing. Kasarnya seperti skema 2009-2014, seperti kementerian lingkungan hidup tetap bermitra dengan komisi VII, dan kehutanan bermitra dengan komisi IV,” jelas dia.
Untuk diketahui, agenda tersebut merupakan agenda Paripurna besok, Selasa (20/1), dan dimulai sejak pukul 10.00 WIB.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang