Jakarta, Aktual.co — Permintaan duit Rp 2,9 miliar dari pengusaha sawit Gulat Medali Emas Manurung oleh Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun dimaksudkan untuk biaya operasional termasuk pengurusan usulan persetujuan perubahan SK Kemenhut ke DPR. Dalam keterangannya ternyata Annas menyinggung alokasi duit ke Komisi IV DPR periode 2009-2014.
Hal tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan saat diperiksa penyidik KPK soal keterkaitan Komisi IV DPR RI. Kemudian, isi BAP Annas Maamun dikonfirmasi tim penasihat hukum Gulat Manurung.
“Disini di BAP 65,  ini juga mengenai rekaman suara. Saudara saksi menjelaskan maksud saya mengatakan untuk DPR RI Rp 2,9 miliar adalah alokasi uang Rp 2,9 miliar untuk anggota Komisi IV sebanyak 64 orang dengan harapan DPR mau memberikan persetujuan terhadap kawasan hutan yang kami ajukan ke Menhut?” kata anggota tim penasihat hukum Gulat saat membacakan BAP Annas Maamun dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Senin (19/1).
Dalam keterangan sebelumnya, Annas menyebut duit yang dia minta ke Gulat Rp 2,9 adalah untuk operasional pengurusan revisi SK Kemenhut. Lantas tim penasehat Gulat mencecar soal angka tersebut.
“Apa dasar saksi  dengan muncul angka 2,9 miliar. Apakah dibagi rata 64 anggota dewan atau gimana?” sambung penasihat hukum menanyakan peruntukan duit tersebut.
Menurut Annas duit itu memang untuk operasional kala mengurus permohonan revisi SK 673 Menhut-II/2014 tanggal 9 Agustus 2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Duit dipakai membiayai akomodasi utusan perwakilan masyarakat Riau untuk bertemu Menhut periode 2009-2014 Zulkifli Hasan termasuk akomodasi rapat dengan DPR.
Sebab untuk urusan perubahan kawasan hutan terkait lahan Dampak Penting Cakupan Luas (DPCLS), persetujuannya harus melalui Komisi IV DPR yang membidangi kehutanan.
“Saya jelaskan akan mengutus masyarakat-masyarakat termasuk untuk rapat hotel anggota dewan. Rapat di hotel berapa biaya, itu kita sepakatkan dengan Pak Gulat,” kata Annas.
Jaksa KPK sempat memperdengarkan rekaman percakapan Annas dengan Gulat yang jadi barang bukti. Dalam rekaman yang hanya beberapa detik, Annas menyebut ’64 anggota Komisi IV’.
“Itu mungkin dalam telpon terlalu singkat Pak. Mungkin untuk pengurusan anggota komisi IV nggak benar, cuma dalam telpon singkat,” jawab Annas.
Gulat didakwa menyuap Annas Maamun sebesar USD 166,100 atau setara Rp 2 miliar. Suap terkait revisi usulan perubahan luas, bukan kawasan hutan di Riau. Annas dan Gulat ditangkap pada 25 September 2014 dengan barang bukti duit suap.
Jaksa menyebut duit diberikan karena Annas Maamun telah memasukkan areal kebun sawit Gulat Manurung cs di Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1.188 hektar dan Bagan Sinembah di Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.214 Ha ke dalam surat revisi usulan perubahan luas bukan kawasan hutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai penarikan kedutaan Belanda dan Brasil terkait dengan eksekusi terpidana mati kasus narkoba tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan luar negeri.
“Tidak akan berpengaruh terhadap hubungan diplomatik dengan negara-negara para terpidana berasal,” kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Senin (19/1).
Menurut dia, menyoal penarikan duta besar dari negara bersahabat adalah hal yang lumrah dalam hubungan luar negeri, mengingat hal itu juga pernah dilakukan Indonesia menarik duta besarnya di Australia.
“Sama seperti kita menarik duta besar di Australia untuk sementara dan tak mengganggu hubungan. Lebih banyak kepentingan dalam negeri.”
Dia mengatakan, perwakilan dari sejumlah negara telah menemuinya membicarakan hukuman eksekusi mati terhadap warganya di Indonesia dan sudah diberi penjelasan kepada para dubes dari sejumlah negara terkait perkara tersebut.
Sejumlah negara lainnya pun diminta untuk menghargai sikap serta keputusan pemerintah Indonesia terkait urusan dalam negeri. “Tindakan para gembong narkoba tersebut juga telah melanggar hak asasi manusia.”
Lima terpidana mati dieksekusi serempak pada Minggu (19/1) di Nusa Kambangan, Namaona Denis (48), Warga Negara Malawi, Marco Archer Cardoso Moreira (53), WN Brazil, Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou (38), WN Nigeria, Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir (62), WN Belanda, Rani Andriani alias Melisa Aprilia, WN Indonesia.
Sementara seorang lain di Boyolali, Tran Thi Bich Hanh, (37), WN Vietnam pada hari sama.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Artis Olla Ramlan mengatakan edukasi dari tim dokter kepada calon ibu sebelum proses melahirkan melalui operasi sectio cesarea (SC) sangat penting.

“Edukasi dari dokter sangat penting, dan membuat tenang dalam menjalani operasi,” kata istri dari Aufar Hutapea di RS Bunda Jakarta, Senin  (19/1).

Putri dari pasangan Olla Ramlan dan Muhammad Aufar baru saja lahir pada Jumat 16 Januari 2015.

Olla mengatakan tim dokter dari RS Bunda yakni dr. Ivan Sini, SpoG, GDRM, Franzcog, dr. I Gusti Ayu Nyoman Partiwi, SpA dan dr. Ahmad Riviq Said, SpAn memberikan banyak edukasi sebelum proses melahirkan.

“Bahkan kadang-kadang saya mengirim pesan malam-malam melalui telepon seular untuk bertanya sesuatu,” kata Olla.

Edukasi dan komunikasi yang terjalin antara dokter dan pasien, tambah dia, membuat pasien menjadi tenang dan nyaman saat menjalani proses melahirkan khususnya melalui metode operasi.

“Saya jadi tidak grogi saat masuk ruang operasi,” katanya.
 
Dipilihnya RS Bunda, kata dia, memiliki nilai sentimental tersendiri bagi keluarganya.

“Aufar juga lahir di sini, jadi rumah sakit ini mempunyai nilai sejarah sendiri,” katanya.

Sementara itu, putri pasangan tersebut diberi nama Aleena Naira Hana Hutapea.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun mengaku duit yang diminta kepada pengusaha Gulat Medali Emas Manurung sebesar Rp 2,9 miliar terkait dimasukannya surat permohonan revisi SK Kemenhut, akan digunakan untuk biaya operasional pengurusan permohonan revisi SK termasuk untuk pengurusan ke DPR.
“Itu untuk biaya operasional pengurusan masalah tanah itu,” kata Annas Maamun saat bersaksi untuk terdakwa Gulat Manurung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/1).
Menurut dia, pengubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan memang harus disetujui DPR. Hal tersebut, lanjut Annas setalah jaksa KPK menanyakan soal pengurusan yang dimaksud termasuk untuk pembahasan di DPR.
Dia menjelaskan, terkait permohonan revisi ailh fungsi hutan apabila di ajukan harus melalui persetujuan DPR. Sedangkan, apabila usulan tersebut untuk kepentingan Pemerintah Provinsi maka diajukan kep Kemenhut.
“Sebab kalau untuk kepentingan pemerintah diajukan ke Kemenhut. Tapi kalau untuk kepentingan untuk masyarakat dan perusahan harus dibahas DPR RI.”
Permintaan duit ini disampaikan saat Gulat mengajukan permohonan agar kebun sawit miliknya termasuk kebun sawit di bawah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia wilayah Riau masuk dalam revisi SK 673/Menhut-II/2014 tanggal 9 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan.
“Pak Gulat ini untuk kebun (rakyat) bukan persetujuannya pemerintah, ini harus dibahas DPR. Kita sekarang karena  Menhut menyambut  baik kebun rakyat, sehingga DPR mengurus ini kita butuh dana operasional, macam-macam.”
Annas menyebut saat pengurusan SK 673, pihaknya memang membutuhkan biaya operasional salah satunya untuk akomodasi pihak perwakilan masyarakat untuk menemui Menhut periode 2009-2014 Zulkifli Hasan.
“Untuk biaya operasional. Waktu saya mengurus SK Menteri kemarin saya mengutus masyarakat jumpa menteri, pertama 4 universitas jumpa menteri,kemudian lembaga adat Riau ikatan keluarga Riau, beeberapa masyarakat minta tolong supaya ini  mengurus kebun.”
Hakim Ketua Supriyono mempertanyakan duit operasional yang diminta dari pengusaha Gulat. Sebab Pemprov menurut Supriyono bisa mengganggarkan resmi dari APBD.
“Untuk ongkos orang berangkat, untuk pesawat, makan, mungkin rapat dengan DPRD dengan DPR rapat di hotel. Untuk ongkos-ongkos itu,” kata dia.
Karena itu untuk memuluskan permohonan Gulat, Annas meminta duit Rp 2,9 miliar. Annas mengaku saat itu Gulat hanya menyanggupi USD 100 ribu dan Rp 500 juta. Tapi Annas tak menghitung pasti jumlah duit mata uang USD yang diminta ditukar dengan pecahan Dollar Singapura.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu