28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 39363

Sertijab Kabareskrim Polri Tunggu SK Plt Kapolri

Jakarta, Aktual.co — Serah terima jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Suhardi Alius kepada Irjen Pol Budi Waseso masih menunggu keluarnya surat keputusan dari Pelaksana Tugas Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti.
“Masih menunggu surat keputusan kapolri. Artinya nanti pak Wakapolri akan menerbitkan surat keputusan sebagai pelaksana tugas. Setelah keputusan keluar, baru sertijab,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie di Jakarta, Senin (19/1).
Meski Suhardi sudah meninggalkan kantor lamanya, namun Budi Waseso belum menjabat sebagai Kabareskrim baru. Wakapolri menurut dia, masih mendiskusikan mutasi jabatan itu dengan para pejabat utama Polri.
“Harus dibicarakan Pak Wakapolri dengan pejabat-pejabat utama yang berkompeten terkait mutasi jabatan. Kita tunggu saja,” kata Ronny.
Pernyataan Kadivhumas ini berbeda dengan pernyataannya pada Jumat (16/1) yang menyebut bahwa sertijab kabareskrim telah dilaksanakan. Ronny berkilah bila sertijab pada Jumat hanya bersifat informal.
“Belum dilakukan secara formal. Itu sifatnya masih informal seperti persiapan-persiapan,” kata dia.
Pada Jumat (16/1), Kadivhumas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie membenarkan bahwa Komjen Pol Suhardi Alius tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.
“Informasi dari Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, bahwa sejak tadi pagi telah melaksanakan serah terima jabatan Kabareskrim Polri kepada Irjen Pol Drs Budi Waseso,” kata Ronny dalam pesan singkat kepada wartawan.
Suhardi, diakui dia, sudah dimutasi menjadi Sekretaris Utama Lemhanas RI. “Pak Suhardi dimutasi ke Lemhannas RI menggantikan jabatan Sekretaris Utama dari Komjen Pol Drs Boy Salamudin,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Ahok Geram Temukan Anggaran ‘Siluman’ Berjumlah Fantastis di RAPBD

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibuat geram saat menemui sejumlah pengajuan anggaran di RAPBD DKI 2015, yang dianggap tidak masuk akal. 
Jumlah pun tidak main-main, mencapai Rp8,8 triliun. Antara lain untuk sosialisasi Surat Keputusan (SK) Gubernur, seminar, perjalanan dinas ke Tiongkok, dan pengadaan barang elektronik.
Salah satu pengajuan anggaran ‘siluman’ yang membuat Ahok geleng-geleng kepala adalah anggaran sosialisasi SK Gubernur, yang mencapai Rp46 miliar setahun. Itu dianggapnya sangat tidak masuk akal. 
“Apa yang mau disosialisasikan? SK Gubernur kan tinggal dilihat doang,” ujar Ahok kesal, di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/1).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menduga ada sesuatu yang menjadi ‘deal’ di antara oknum anggota dewan terkait RAPBD 2015. Dia pun menuding ada oknum DPRD yang sengaja ‘menitipkan’ anggaran siluman itu ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. 
Tapi, Ahok mengaku sudah mencoret seluruh pengajuan anggaran siluman tersebut. “Ada ratusan atau ribuan bahkan ratusan juta kan kurang ajar aku bilang. Gue tulis ‘Nenek Lo!’ coret!” ujar dia.
Meski kesal dengan oknum DPRD yang bermain anggaran RAPBD, Ahok yakin tidak semua anggota dewan seperti itu. Dan masih sepakat dengan sikapnya. 
“DPRD kan nggak semua berpikiran seperti itu, ada oknum, banyak kok yang telepon dukung Pemprov DKI. Kita adem ayem aja sekarang, Lebih baik bilang ke mereka nggak usah ngajuin yang aneh-aneh lagi kayak gitu,” ujar dia.
Persoalan anggaran ‘siluman’ itu pula yang disebut-sebut membuat Ahok tak hadiri jadwal sidang paripurna DPRD DKI (16/1) minggu lalu.
Tak dihadiri Ahok, paripurna yang diagendakan pemberian jawaban Gubernur DKI atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI pun batal.
Akibatnya, pembahasan APBD DKI 2015 terancam molor. Padahal Pemprov DKI sudah mendapat peringatan dari Menteri Dalam Negeri, Tjahaja Kumolo karena belum juga mengesahkan APBD.
Ahok pun mengaku berencana mengundang pimpinan DPRD DKI Jakarta pada hari ini untuk membahas keterlambatan APBD. 

Artikel ini ditulis oleh:

Proporsional, 21 Kursi Pimpinan AKD Dibagi ke KIH

Jakarta, Aktual.co — Perseteruan dualisme antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) nampaknya segera berakhir. 
hal ini menyusul sudah dapatnya jatah 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) yang terbagi secara proporsional kepada partai pendukung pemerintah.
“Sudah. Dibagi secara proporsional,”  ucap Wasekjen PKB, Lukman Edy, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/1).
Sebanyak 21 kursi itu dibagi dengan perbandingan kursi partai KIH di dewan. PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak mendapat 10 kursi, PKB 5 kursi, Hanura dan Nasdem masing-masing 3 kursi.
“Tapi karena Nasdem tidak mau memilih, semua diserahkan kepada pimpinan KIH untuk membaginya,” kata dia.
Semua nama pimpinan AKD baik di komisi dan badan sudah diusulkan, bahkan bebarapa sudah dilantik. “Siapa dimana saya gak ingat rinciannya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

SKK Migas: Penghasilan Migas Pemerintah Menurun di 2014

Jakarta, Aktual.co —  Komisi VII DPR RI hari ini melakukan evaluasi kinerja 2014 dan rencana program 2015 pada rapat terbuka dengan SKK Migas di Gedung Nusantara 1 DPR. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi melaporkan adanya penurunan sektor hulu migas selama tahun 2014.

“Kontribusi hulu migas selama 2014 mengalami peningkatakan, namun prosentasenya menurun,” ujar Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, Jakarta, Senin (19/1).

Amin menjelaskan lifting minyak pada Desember 2013 hingga November 2014 terlihat bahwa minyak dan gas tidak banyak meningkat sepanjang 2014. Sedangkan dilihat dari sisi keuangan, terjadi penurunan dari tahun 2009-2014.

“Penghasilan pemerintah menurun, kontraktor relatif sama, harga minyak dari 2012 turun secara signifikan hingga awal 2015,” jelasnya

Sementara itu dirinya menyampaikan jika performa sektor hulu migas baik, ada cadangan minyak dan gas di daerah Natuna dan Sumatera cukup besar. Namun, biaya ekplorasi ke depan diprediksi  semakin mahal karena cadangan tersebut berada di bawah laut. Seharusnya produksi migas seimbang dengan ditemukannya cadangan minyak, realisasinya jumlah cadangan lebih kecil dari produksi

“Dilihat dari penambahan cadangan migas apabila dibandingkan dengan produksi migas, minyak semestinya seimbang dengan cadangan yang di temukan. Namun sekarang belum bisa sama, karena cadangan lebih kecil daripada yang diproduksi. Untuk itu perlu penambahan dan perbanyak eksplorasi,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Sekjen PBB Serukan Untuk Akhiri Pertempuran di Ukraina

Jakarta, Aktual.co — Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa, Ban Ki-moon, menyuarakan peringatan atas pertempuran sengit di sekitar bandara Donetsk di Ukraina Timur dan menyerukan untuk segera mengakhiri kekerasan.

Tembakan berat mengguncang kota, sementara itu Ukraina bergegas mengerahkan tank-tank ke garis depan dan menyatakan telah memukul mundur pemberontak pro-Rusia dari sebagian besar wilayah bandara.

Ban mengatakan dalam satu pernyataan bahwa ia “khawatir dengan eskalasi parah pertempuran.” Pertempuran mengancam untuk benar-benar merusak gencatan senjata 14 September 2014. Sekjen PBB itu menyerukan “penghentian segera dan sikap penuh permusuhan itu,” katanya dinukil dari AFP, Senin (19/1).

Setidaknya 14 orang tewas, termasuk empat tentara Ukraina dalam pertempuran selama akhir pekan.

Rumah-rumah hancur dan listrik diputus untuk banyak rumah serta kegiatan bisnis ketika ledakan berulang kali merobek bagian dari wilayah Donetsk.

PBB siap untuk mendukung upaya ke arah peredaan ketegangan, kata Ban.

Dewan Keamanan akan membahas krisis memburuk di Ukraina itu pada pertemuan Rabu (21/1), yang diminta oleh Lithuania.

Konflik antara pemberontak pro-Rusia dan pasukan pemerintah Kiev telah menewaskan lebih dari 4.800 orang sejak April tahun lalu dan telah menjadi krisis kemanusiaan terburuk Eropa sejak perang Balkan pada 1990-an.

Artikel ini ditulis oleh:

Lasarus Ditetapkan Sebagai Wakil Ketua Pimpinan Komisi V DPR

Jakarta, Aktual.co — Wakil ketua DPR RI Agus Hermanto menetapkan pimpinan Komisi V DPR sebagai konsekuensi dari perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 menjadi UU No.42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). 
Dalam UU ini disebutkan ketentuan pasal 97 yang mengatur bahwa pimpinan komisi terdiri dari satu orang ketua dan paling banyak 4 orang wakil ketua yang dipilih oleh anggota fraksi sesuai musyawarah.
Sebelumnya sudah ditetapkan pimpinan Komisi V yang diketuai Fary Djemi Francis (Fraksi Gerindra), dan Wakil ketua Yudi Widiana Adia (Fraksi PKS), Muhiddin M. Said (Fraksi Golkar), Michael Wattimena (Fraksi Demokrat), dan menyusul menetapkan Lasarus dari Fraksi PDIP sebagai wakil ketua.
“Fraksi PDIP menyatakan menugaskan Lasarus menjadi wakil ketua komisi V”, tutur Agus Hermanto pada rapat penetapan pimpina komisi V DPR, Jakarta, Senin (19/1).
Dengan adanya penetapan tersebut, pimpinan Komisi V DPR RI telah lengkap dan diharapkan bisa bekerjasama.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain