Jakarta, Aktual.co — Belanda dan Brasil telah menarik duta besarnya dari Indonesaia sebagai sikap protes karena warga negaranya dieksekusi mati. Namun, penarikan dubes itu hanya bentuk protes kecil yang dilakukan oleh kedua negara tersebut dan tidak sampai memutuskan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan kedua negara tersebut.
“Saya kira mudah-mudahan tidak sampai memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan Brasil. Insya Allah tidak. Ini sifatnya sementara saja,” kata anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/1)).
Hanya saja, akan terjadi pengurangan atau penurunan kedatangan orang dan barang ke Indonesia.
“Karena dubesnya dipanggil, itu biasanya mengurangi frekwensi kunjungan orang dan barang ke Indonesia dari Belanda dan Brasil. Saya yakin, itu hanya sementara saja,” kata Muzani.
Keyakinan tersebut karena kedua negara itu memahami hukum Indonesia yang masih memberlakukan hukuman mati. 
“Hukum negara kita masih memperkenalkan hukuman mati sebagai hukuman yang terberat bagi siapapun pelaku tindak pidana kejahatan yang luar biasa. negara kita masih memberlakukan hukuman mati sebagai hukuman yang terberat,” pungkas Ketua Fraksi Partai Gerindra itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan bahwa salah bila ada pemikiran pemerintah, jika melantik atau tidak melantik kapolri merupakan hak prerogratif presiden. Termasuk, soal pengangkatan pelaksana tugas (Plt).
Bila ada pemahaman itu, maka jelas-jelas hak prerogratif presiden itu menabrak ketentuan yang diatur dalam undang-undang (UU).
“Ini bukan wilayahanya. Hak prerogratif itu yang mana? Dalam hal ini presiden tidak bisa menabrak UU Kepolisian. Walaupun itu hak perogratif, itu ada batasannya. Yang membatasi itu undang-undang,” kata Desmond, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (19/1).
Menurut dia, seharusnya dalam keadaan mendesak presiden menyurati DPR terkait rencana pengangkatan Plt itu. Sehingga, pemerintah dalam mengambil keputusan sudah mengantongi persetujuan parlemen.
“‪Harusnya dia (presiden) bersurat dulu, dengan kondisi ini dan itu, tentunya ada persetujuan DPR yang diambil. Persetujuan DPR hari ini bukan ketua DPR melainkan paripurna,”
“Hari ini Mekopolhukan bilang sudah ada persetujuan DPR. Ini artinya, Menkopolhukan tidak paham undang-undang. Harusnya, dia berkirim surat bukan menelpon ketua dan baru dibahas oleh ketua DPR. Karena ini komisi hukum itu minta pendapat kami baru dibawa ke paripurna,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, masih ada warga negara asing yang kembali akan menjalani hukuman mati pada gelombang kedua.
“Ada,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri pelantikan anggota Watimpres di Istana Negara Jakarta, Senin (19/1).
Namun Prasetyo tidak menjelaskan dari negara mana terpidana mati yang akan menjalani eksekusi gelombang kedua itu. Dia juga menyebutkan pihaknya akan mendahalukan para terpidana mati terkait pengedar narkoba.
Prasetyo menegaskan, eksekusi mati ini akan dilakukan kepada terpidana yang sudah selesai proses hukumnya. Dia berharap dengan Mahkamah Agung yang telah mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembatasan Pengajuan Peninjauan Kembali dapat dijadikan acuan pengadilan dibawahnya terkait permohonan PK terpidana mati.
Dalam pemberitaan sebelumnya, kejaksaan telah mengeksekusi mati enam terpidana mati kasus narkoba pada Minggu (18/1). Lima terpidana mati dieksekusi di LP Nusakambangan dan satu di Boyolali, Jawa Tengah.
Lima terpidana mati dieksekusi serempak di Nusa Kambangan, Namaona Denis (48), Warga Negara Malawi, Marco Archer Cardoso Moreira (53), WN Brazil, Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou (38), WN Nigeria, Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir (62), WN Belanda, Rani Andriani alias Melisa Aprilia, WN Indonesia. Kemudian, seorang lain di Boyolali, Tran Thi Bich Hanh, (37), WN Vietnam.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu