Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus membuktikan bahwa dirinya bukan petugas partai.
Menurutnya, dengan memiliki hak prerogatif, Jokowi bisa menghindari intervensi pihak luar, termasuk partai politik dalam mengambil keputusan.
“Apakah didikte dan tidak, kita lihat dalam pemilihan Jaksa Agung apakah beliau profesional yang dimaknakan sebagai hak prerogatif,” kata Hidayat, di Jakarta, Jumat (30/1).
Penunjukan ini sempat menimbulkan polemik, walaupun akhirnya Prasetyo mundur dari partai terkait jabatannya selaku Jaksa Agung.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tokoh nasional Prabowo Subianto di Istana Bogor di tengah kisruh KPK dan Polri.
“Ini menjadi titik terang bagi bangsa dan negara menuju ke arah yang lebih baik,” kata Agus Hermanto di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (30/1).
Menurutnya, silaturahim antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto itu harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak, sebagai sebuah itikad baik untuk membangun bangsa dan negara.
“Kita apresiasi pertemuan ini dan kita harus dukung,” tegasnya.
Karena, bagaimana pun menurut Agus, pertemuan dua tokoh yang pernah bersaing dalam pemilihan presiden 2014 tersebut dinilainya bagus, terlebih lagi di tengah kisruh permasalahan KPK dan Polri.
“Bagi kami pertemuan dua tokoh penting di republik ini sangat bagus dan mampu menyejukkan suasana di tengah ketegangan kedua institusi penegak hukumm, yakni KPK dan Polri,” katanya.
Meski demikian, politisi Partai Demokrat ini berharap pertemuan tersebut tidak hanya sebatas Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Namun, bisa juga diikuti oleh tokoh-tokoh lain, sehingga permasalahan yang membelit bangsa dan negara bisa dapat segera terselesaikan.
Sebagai Wakil Ketua DPR, Agus mendukung penuh Presiden Jokowi untuk menuntaskan permasalahan bangsa, terutama persoalan antara KPK dan Polri.
“Kami masih yakin terhadap kemampuan pak Jokowi untuk bisa secepatnya menyelesaikan masalah ini (KPK dabn Polri), agar kedua institusi itu bisa saling mendukung dalam penegakan hukum di Indonesia,” kata Agus Hermanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, masalah yang akhir-akhir ini melanda negeri menimbulkan kekhawatiran.
Dia menyebutkan, 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo ditandai dengan rendahnya efektivitas pemerintahan.
Untuk bisa efektif memerintah, Jokowi harus bergulat melawan ragam kepentingan dari kekuatan-politik politik yang mendukungnya.
Kepemimpinan Jokowi tidak efektif karena semua kekuatan politik pendukungnya termasuk para relawan dan LSM, terang-terangan merampas hak prerogatif presiden.
“Mereka memaksa dan juga menekan Jokowi agar memenuhi kepentingan mereka. Di sisi lain, Jokowi terlihat tidak berdaya karena takut kehilangan dukungan,” kata Bambang, di Jakarta, Jumat (30/1). Keadaan akan terus memburuk jika kekuatan politik pendukung Jokowi dan relawan serta LSM tidak mau menahan diri. Para pendukung Jokowi itu harus legowo, membiarkan Jokowi mewujudkan soliditas pemerintahannya. Sebaliknya, kalau hak prerogatif presiden terus dirampas untuk memenuhi kepentingan tertentu, pemerintahan Jokowi akan menjadi bahan olok-olok publik.

Artikel ini ditulis oleh: