Kupang, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT akan memanggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat, Abraham Maulaka, untuk dimintai penjelasan terkait beredarnya ikan berformalin di Kota Kupang.
“Kita sesalkan kenapa ikan-ikan (berformalin) itu  bisa terjual ke masyarakat, kenapa bisa terjadi” tanya Wakil Ketua DPRD NTT, Nelson Obet Matara, Jumat  (30/1).
Untuk ini, pihaknya segera mengagendakan pemanggilan terhadap  DKP NTT dalam satu dua hari kedepan. Sebab, ikan berformalin sangat membahayakan kesehatan manusia.
Pemanggilan dimaksud untuk memperoleh keterangan yang sebenarnya dari DKP sehingga tidak ada yang saling mempersalahkan di kemudian hari.
Pasalnya, lanjut dia, jika di kemudian hari ada masyarakat yang keracunan akibat mengonsumsi ikan berformalin, maka fungsi pengawasan DKP patut dipertanyakan. DKP harus bertanggung jawab atas masalah tersebut.
“DKP NTT juga harus berkoordinasi dengan DKP kabupaten di seluruh NTT. Sebab, pengantarpulauan ikan harus mengantongi surat keterangan asal ikan dari DKP kabupaten,” ujarnya.
Dia mengatakan, kasus ikan berformalin ini sudah sangat marak, dan bukan hanya di Kota Kupang, tetapi juga di Kabupaten Sikka dan Flores Timur.
Diketahui, setelah diawasi secara ketat di daratan Flores, ikan berformalin kembali masuk Kupang. Senin lalu petugas Dinas Kelautan dan Perikanan NTT menahan sekitar lima ton, dua hari belakangan masuk lagi 12 ton ikan berformalin. Selain dari Lembata, ikan berfomalin tersebut juga datang dari Larantuka, Flores Timur.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Abraham Maulaka mengatakan,   petugas dari institusi tersebut pada Kamis (29/1) sore, menahan lagi enam ton ikan dari Lembata dan pagi tadi sekitar enam ton lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Biak Numfor, Papua, hingga Januari 2015 masih menunggu realisasi pembagian kartu pintar Indonesia (KPI) kepada siswa di wilayah itu sebagai implementasi program Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Dinas Pendidikan Drs Piet Havurubun di Biak mengakui, hingga sejauh ini jajaran Disdik belum memperoleh informasi pendistribusian KPI untuk siswa berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
“Ya, program KPI Presiden Jokowi dinilai sangat tepat dan menyentuh kebutuhan siswa yang orang tuanya berpenghasilan rendah,” ujar Sekretaris Disdik Piet, Jumat (30/1).
Piet mengakui, meski daerah lain di berbagai Indonesia telah mendapat program KPI, namun untuk di Kabupaten Biak Numfor sampai saat ini belum juga terealisasi pembagiannya kepada pelajar setempat.
“Disdik siap melaksanakan pembagian KPI kepada siswa yang layak mendapatkan bantuan pendidikan dari program pemerintahan Presiden Jokowi,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Kesejahteraan Sosial Biak Yan Domeng SH mengakui, hingga awal Januari 2015 belum ada pendistribusian kartu Indonesia pintar, kartu program keluarga sejahtera serta kartu sehat Indonesia.
“Untuk Kabupaten/Kota hanya menunggu realisasi program dari pemerintah pusat. Ya dinas sosial dan lembaga terkait lain hanya menjadi fasilitator kegiatan sedangkan pendistribusiannya dilakukan kantor Pos setempat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: