Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
6 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 394

Lagu Diputar Jutaan Kali, Musisi Dapat Apa? Royalti Musik Digital Jadi Sorotan

Jakarta, Aktual.com – Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai sistem pembagian royalti musik digital di Indonesia belum mencerminkan keadilan ekonomi. Padahal, sektor musik memiliki dampak ekonomi yang sangat besar dibanding subsektor kreatif lainnya.

“Multiplier effect musik itu paling besar, tetapi royalti yang diterima pencipta justru sangat kecil,” ujar Nailul dalam forum Prasasti Insights di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Ia menyebut pendapatan yang diterima kreator dari platform digital tidak sebanding dengan nilai ekonomi yang dihasilkan. Menurutnya, royalti per pemutaran lagu di layanan streaming bahkan hanya bernilai nol koma sekian rupiah.

“Royalti yang diterima itu sangat kecil, bahkan nilainya cuma nol koma sekian rupiah per pemutaran,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nailul menjelaskan bahwa nilai royalti tersebut masih harus dibagi lagi kepada berbagai pihak, mulai dari pencipta lagu, komposer, hingga pihak produksi lainnya. Skema ini dinilai membuat musisi kesulitan menikmati hasil ekonomi dari karya mereka sendiri.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengakui persoalan data masih menjadi tantangan utama dalam pembenahan tata kelola ekonomi kreatif, termasuk sistem royalti.

“Kalau datanya tidak utuh dan berkelanjutan, kebijakan yang adil juga sulit dibuat,” ujar Teuku.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah membenahi kesinambungan data ekonomi kreatif bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan terkait royalti, pendanaan, dan investasi dapat disusun berbasis data yang akurat.

Selain subsektor musik, ketimpangan pendapatan juga terjadi pada industri film dan gim digital. Teuku menyinggung persoalan keterbatasan layar, insentif pendanaan, hingga pembajakan digital sebagai tantangan utama.

“Masalahnya itu soal layar, insentif pendanaan, dan pembajakan digital,” katanya.

Pemerintah, lanjut Teuku, tengah menyiapkan skema regulasi dan insentif agar nilai ekonomi digital tidak terus mengalir ke luar negeri. Ia berharap perbaikan tata kelola dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan kreator.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Libur Sekolah, Anggaran Tetap Jalan: Program MBG Disorot Ekonom

Jakarta, Aktual.com – Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menyoroti keputusan pemerintah yang tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah pada akhir 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut berisiko membuat penggunaan anggaran negara tidak tepat sasaran.

Ia menilai keberlanjutan MBG saat tidak ada aktivitas belajar mengajar menimbulkan pertanyaan terkait urgensi program. Di sisi lain, sejumlah wilayah di Sumatra justru tengah membutuhkan dukungan negara akibat bencana alam dan tekanan ekonomi.

“Apakah tidak lebih bijak jika dana itu digunakan untuk masyarakat yang sedang kesusahan,” ujar Nailul dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Berdasarkan catatan CELIOS, hingga Desember 2025 terdapat 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tetap beroperasi selama libur sekolah. Dengan asumsi setiap dapur menyalurkan 3.000 porsi per hari, jumlah produksi diperkirakan mencapai sekitar 526,65 juta porsi.

Besarnya produksi tersebut berdampak langsung pada penyerapan anggaran negara. Nailul memperkirakan, dengan harga rata-rata Rp15 ribu per porsi, dana publik yang terserap mencapai sekitar Rp7,9 triliun selama masa libur.

Ia juga menyoroti potensi keuntungan yang diterima pengelola dapur MBG. Menurutnya, kondisi ini perlu pengawasan ketat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan program.

Selain itu, Nailul mengingatkan tujuan utama MBG adalah membentuk pola makan sehat anak melalui menu seimbang. Penyaluran makanan kemasan selama liburan, kata dia, berisiko menjauhkan program dari tujuan awal.

“Jangan sampai libur sekolah justru dijadikan waktu untuk mempercepat balik modal pemilik SPPG,” tegasnya.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) membantah anggapan pemborosan anggaran. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan penyaluran MBG saat libur sekolah justru mencerminkan efisiensi.

“Anggaran MBG 2025 sebesar Rp71 triliun awalnya ditargetkan untuk 6 juta penerima manfaat, namun realisasinya mampu menjangkau hingga 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” ujar Nanik dalam keterangan tertulis, Selasa (22/12/2025).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Ruang Laut Jadi Sumber Cuan Negara, PNBP KKP Melonjak 155 Persen

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) mencapai Rp775,60 miliar hingga 22 Desember 2025. Angka tersebut melampaui target PNBP 2025 sebesar Rp500 miliar.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam memanfaatkan ruang laut sesuai ketentuan yang berlaku.

“PNBP dari KKPRL hingga 22 Desember 2025 mencapai Rp775,60 miliar atau 155,12 persen dari target,” ujar Kartika dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP 2025 di Jakarta, Selasa.

Selain capaian PNBP, KKP juga mencatat kinerja penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat mencapai 122,23 persen dari target. Sementara itu, penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terealisasi 100 persen sepanjang 2025.

Kartika menjelaskan penataan ruang laut menjadi instrumen penting dalam mendukung kebijakan ekonomi biru karena mampu memberikan kepastian usaha sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.

Sepanjang 2025, KKP telah menerbitkan 773 persetujuan KKPRL dari target 600 persetujuan atau mencapai 128,83 persen. Selain itu, dilakukan pula 138 kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut dari target 60 kegiatan atau setara 230 persen.

“Pengendalian ini penting agar pemanfaatan ruang laut sesuai peruntukan, tidak menimbulkan konflik, dan tetap menjaga fungsi ekologis,” kata Kartika.

KKP juga mencatat indeks kepatuhan pengendalian pemanfaatan ruang laut mencapai 8,03 atau 114,71 persen dari target, sementara efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut terealisasi 100 persen.

Menurut Kartika, capaian tersebut didukung integrasi rencana tata ruang laut dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi. Hingga akhir 2025, sebanyak 25 provinsi telah memiliki peraturan daerah RTRW terintegrasi dengan ruang laut.

Ke depan, KKP akan terus memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

(RACHMA PUTRI)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Kejagung Periksa Mantan Menteri ESDM dalam Dugaan Korupsi Minyak Mentah

Jakarta, aktual.com – Kejaksaan Agung memeriksa mantan Menteri ESDM Sudirman Said sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah oleh Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) tahun 2008–2015.

“Iya (diperiksa),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Selasa (23/12).

Anang mengungkapkan alasan penyidik memeriksa Sudirman Said untuk mendalami hal-hal yang diketahui pria tersebut saat menjabat sebagai Menteri ESDM periode 2014–2016.

“Dimintai keterangan sebagai saksi dan pengetahuannya saat itu,” ucapnya.

Sebelumnya, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mulai menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah oleh Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) tahun 2008–2015 pada Oktober 2025.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa kasus ini merupakan kasus baru dan bukan pengembangan.

Ia juga menyatakan belum ada perkiraan kerugian negara akibat kasus korupsi ini.

Mengenai detail kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah itu, ia belum bisa mengungkapkannya.

Penanganan kasus ini sempat dikabarkan akan dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, kabar tersebut dibantah oleh Kejagung dan institusi tersebut tetap melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Perlu Independen, Bappenas Usulkan DKPP Tak Lagi di Bawah Kemendagri

Jakarta, Aktual.com – Kemandirian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinilai penting untuk memperkuat penegakan etika penyelenggara pemilu, di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu. Posisi DKPP sebagai lembaga etik dianggap perlu diperkuat secara struktural dan fungsional agar bebas dari potensi intervensi birokrasi.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen-PPN/Bappenas) mengusulkan penguatan kemandirian DKPP dengan cara memisahkannya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kemen-PPN/Bappenas, Nuzula Anggeraini, mengatakan bahwa wacana kemandirian DKPP telah berkembang di ruang publik dan mendapat dukungan dari kalangan akademisi serta pemerhati pemilu.

“Beberapa catatan penting terkait DKPP RI, pertama adalah perlunya penguatan struktur DKPP agar menjadi lembaga yang independen dan mandiri,” ujar Nuzula dalam diskusi bertajuk Penguatan Lembaga Kode Etik di Kantor DKPP, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Menurut Nuzula, pemisahan DKPP dari Kemendagri diharapkan dapat memperkuat peran lembaga etik pemilu tersebut, baik secara fungsional maupun struktural. Selama ini, posisi DKPP yang berada di bawah koordinasi Kemendagri dinilai membatasi ruang penguatan kelembagaan secara optimal.

Selain pemisahan kelembagaan, Bappenas juga mendorong pembentukan sekretariat DKPP yang berdiri sendiri hingga ke tingkat provinsi. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung kinerja pimpinan DKPP RI, khususnya dalam menangani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

“Dengan adanya sekretariat yang kuat hingga daerah, beban pimpinan DKPP dalam menangani perkara dapat lebih terbantu,” ujarnya.

Dalam usulan tersebut, Bappenas juga merekomendasikan agar Sekretariat DKPP dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya setingkat sekretaris jenderal. Model ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi kelembagaan serta mendukung independensi DKPP dalam menjalankan fungsi etik kepemiluan.

“Kami mengusulkan sekretariat DKPP dipimpin pimpinan tinggi madya setjen. Ini usulan kami yang paling konkret,” kata Nuzula.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Achmat
Eka Permadhi

PKB Sebut Penanganan Bencana Bisa Teratasi Jika Gotong Royong Tidak Saling Menyalahkan

Jakarta, aktual.com – Ketua Bidang Komunikasi Informasi Teknologi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dr Ahmad Iman Sukri mengingatkan pentingnya persatuan dan gotong royong untuk penanganan pasca banjir di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut). Bukan malah saling melemahkan dalam mengatasi bencana.

“Persatuan dan gotong royong menjadi dua kata kunci dalam penanganan bencana di Aceh, Sumbar dan Sumut, bukan malah saling melemahkan,” ujarnya, Selasa (23/12).

Ahmad Iman berkata, konsep gotong royong merupakan konsep sosial ajaran nenek moyang bangsa Indonesia. Zaman dahulu, kata dia, gotong royong dilakukan seluruh elemen, tanpa melihat pangkat dan jabatan. Semua bahu membahu untuk mencapai hasil yang diinginkan demi kepentingan bersama.

“Nilai gotong royong menjadi bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia yqng melambangkan solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan. Untuk penanganan pasca banjir di Sumatera dan Aceh dibutuhkan gotong royong, semua elemen bergerak, tidak saling melemahkan,” tuturnya.

Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu, konsep sosial gotong royong mulai terlupakan. Padahal, ada empat kandungan penting dalam bergoyang. Pertama, mempererat tali persaudaraan, meringankan beban, meningkatkan kerukunan dan meningkatkan efisiensi.

“Melemahkan bukan konsep bangsa ini. Menumbuhkan rasa kekeluargaan dan persatuan di tengah masyarakat itu baru konsep kita,” kata Ahmad Iman.

Ahmad Iman mengingatkan bahwa para korban banjir dukungan moril dan materil. Jangan lagi mereka disuguhi berita-berita yang membuat mental mereka ambruk.

“Saatnya seluruh elemen bersantu, jangan lagi saling serang, saling menyalahkan, saling merasa paling bisa membantu. Rendahkan ego kita semua untuk membantu saudara kita di Aceh, Sumbar dan Sumut,” ucap Ahmad Iman Syukri.

Ahmad Iman berkata, PKB paham betul kondisi yang terjadi di lapangan. Bagaimana korban banjir membutuhkan bantuan air bersih, makanan, selimut, bahkan rumah tinggal. Bagaimana balita membutuhkan susu, vitamin dan makanan penunjang lainnya.

“Ini semua tidak bisa terselesaikan kalau kita tidak bersatu. Jangan lagi kita meributkan hal-hal yang berdampak negatif bagi korban banjir. Sekali lagi kita harus fokus membantu saudara-saudara kita,” ucapnya.

Kata Iman, pemerintah saat ini bekerja sepenuh hati menangani persoalan pelik pasca banjir bandang. TNI, Polri, BNBP, Basarnas, pemerintah daerah, relawan, dan rakyat bahu membahu membantu korban banjir.

“Bahkan, PKB dengan badan sayap partai bekeria siang-malam membantu saudara-aaudara kita di Aceh, Sumbar dan Sumut. Itu semua kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita,” ucapnya.

Sementara para petugas PLN dan Pertamina terus berjibaku untuk memastikan pasokan energi tercukupi di wilayah terdampak bencana.

“Kita turunkan ego untuk membantu saudara kita di Aceh, Sumbar dan Sumut,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...393394395...43,501Halaman 394 dari 43,501

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya