Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengatakan, jika saat ini lembaga komisi pemberantasan korupsi (KPK) itu sudah menjadi lembaga screaning. Menyusul, penetapan Komjen pol Budi Gunawan sebegai tersangka jelang pelatikannya sebagai kapolri, lantaran nama Budi Gunawan masuk dalam tanda merah (red notice) calon menteri Presiden Jokowi.
“KPK ini sudah bukan lagi sebagai lembaga pencegahan dan penindakan, tetapi sudah menjadi lembaga screaning dalam melihat seseorang,” kata Nasir dalam acara diskusi Aktual Forum bertajuk ‘Lewat Budi Gunawan, KPK Ganggu Hak Preogratif Presiden?, di Warung Komando, Jalan Dr Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (18/1).
Menurut Nasir, bila landasan KPK merujuk pada red notice tersebut, seharusnya KPK juga melakukan hal yang sama terhadap mereka yang diusulkan sebagai calon menteri kabinet katika itu. Sebab, tentunya bukan hanya Budi Gunawan saja yang mendapat tanda merah versi lembaga pimpinan Abraham Samad itu.
“Kalau ada merah dan kuning kenapa tidak dihajar saja semuannya. Jadi kedepan, kalau memang rakyat menginginkan lembaga ini untuk menjadi scearining pejabat-pejabat publik, itu maka kita (DPR) akan tambahkan dalam (revisi) UU KPK,” ketusnya.
“Padhal KPK berkerja, atas kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, kepentingan umum dan profesionalitas,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Keputusan Presiden Joko Widodo menunda pengangkatan Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi mengatakan bahwa ada unsur ‘politic revenge’ (perlawanan politik) tentang posisi pergantian Kapolri tersebut.

“KPK berbeda memperlakukan kasus BG. Ada berbagai kepentingan,” ujar Muradi di Aktual Forum “Lewat Budi Gunawan, KPK Ganggu Hak Perogratif Presiden?” di Warung Komando Jakarta, Minggu (18/1).

Lebih lanjut dikatakan Muradi, publik terkesan mendikte Lembaga Negara. Menurutnya, Presiden Joko Widodo seharusnya tidak perlu menunda pelantikan tersebut.

“Seharusnya yang dilakukan Presiden Jokowi adalah melantik pak BG, nanti biar dikoreksi DPR dan Lembaga Negara, ini kan terkesan wacana. Pak Jokowi sebagai Presiden popularitas naik turun itu biasa,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pada Jumat lalu Presiden Joko Widodo menunda pengangkatan Komisaris Jenderal  Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan proses hukum yang saat ini membelit Komjen Budi Gunawan yanh telah ditetapkan tersangka oleh KPK.

Selain itu Presiden mengatakan, dirinya telah menandantangani dua Keputusan Presiden (Kepres) terkait pemberhentian dengan hormat Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri, dan Kepres kedua tentang penugasan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas sebagai Kapolri.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pelaksanaan hukuman mati atau eksekusi terhadap terpidana narkoba menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam mengatasi peredaran narkoba yang telah meresahkan dan sangat membahayakan terutama bagi kondisi kesehatan warga.

“Komitmen yang tinggi untuk memberantas narkoba sudah ditunjukkan oleh pemerintah saat ini yaitu dengan menolak grasi para terpidana mati kasus narkoba,” kata Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia Cabang Jakarta Raya (Papdi Jaya), Dr Ari Fahrial Syam, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Sebagai seorang praktisi kesehatan, Ari Fahrial Syam setiap waktu melihat ada saja korban yang datang ke rumah sakit akibat narkoba.

Ketua Papdi Jaya itu juga berpendapat, berbicara soal narkoba tidak bisa dilepaskan dengan konsumsi alkohol dan rokok sehingga pengendalian ketiganya semestinya berlangsung satu paket.

“Saya berharap semangat untuk memberantas narkoba juga belanjut untuk membatasi konsumsi rokok dan alkohol,” katanya.

Ia menjelaskan, ketiga “racun” itu bersifat adiksi (ketagihan) dan sama-sama membawa dampak buruk buat kesehatan seseorang bahkan dapat menyebabkan kematian.

Secara medis, ujar dia, komplikasi akibat menggunakan kokain, salah satu narkoba yang sering diselundupkan ke Indonesia, bisa meliputi gangguan banyak organ.

“Komplikasi yang terjadi bisa pada jantung, paru, ginjal, hati, saluran pencernaan, sistim syaraf baik otak maupun sistim syaraf lainnya,” katanya.

Selain gangguan kesehatan yang terjadi secara perlahan-lahan sampai terjadi kematian, para pecandu bisa mengalami kematian mendadak akibat narkoba.

Dari sisi ketagihan, sangat sulit bagi seseorang yang sudah adiksi untuk melepaskan diri dari ketiga bahan berbahaya tersebut.

“Adiksi terhadap salah satu narkoba akan membuat seseorang pecandu narkoba tersebut bisa melakukan aktivitas antisosial demi mendapatkan narkoba tersebut,” jelasnya.

Melihat dampak buruk dari narkoba, Ari menegaskan bahwa akhirnya komitmen pemerintah memang harus tinggi terhadap pemberantasan narkoba.

Hal itu dinilai mesti dilakukan tidak saja menolak grasi bagi terpidana mati tapi secara terus menerus melakukan razia untuk mencegah beredarnya narkoba.

“Mudah-mudahan eksekusi mati ini dapat membuat jera bagi para bandar bahwa saat ini Indonesia bukan lagi menjadi surga buat penyebaran narkoba ini,” pungkasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid