Jakarta, Aktual.co — Salah satu Kuasa Hukum Polri Fredrich Yunadi mengatakan ada yang janggal dari penatapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Pasalnya dalam penetapan itu hanya empat dari lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memutuskan penetapan tersebut.

“Penetapan BG tidak sah karena hanya ditetapkan 4 orang dari 5 pimpinan KPK,” ujar Fredrich pada diskusi ‘Menanti Ketegasan Jokowi’ di warung Daun, Jakarta, Sabtu (31/1).

Fredrich juga menjelaskan ketidakhadiran Budi Gunawan (BG) atas pemanggilan penyidikan KPK dikarenakan surat pemanggilannya ditandatangani oleh mantan Polri tahun 1999.

“Melihat surat pemanggilan BG, ternyata ditandatangani mantan Polri, apakah itu sah?,” tegasnya.

Dirinya menyatakan bahwa ada oknum KPK yang mengaku sebagai penyidik, dalam waktu dekat Polri akan tindak tegas oknum yang mengaku penyidik KPK tersebut.

“Supaya rakyat tahu ada tidaknya kriminalisasi, Polri akan tindak tegas oknum yang mengaku penyidik KPK tersebut,” tegasnya.

Fredrich menambahkan dalam hal penetapan tersangka Budi Gunawan surat perintah penyidikan oleh KPK pada tanggal 12 Januari 2015, kemudian penetapan 13 Januari,  dirasa kurang sah.

“Penetapan BG kurang dari 24 jam, penetapan BW 4 hari kemudian. Hal tersebut dianggap terlalu cepat, itu lebih tidak masuk akal,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Pengamat komunikasi politik Gun Gun Heryanto mengatakan polemik KPK vs Polri merupakan tantangan Presiden Joko Widodo dalam mengambil ketegasan sebagai kepala negara.

“Polemik ini merupakan ujian besar di 100 hari Pemerintahan Jokowi, nampaknya ada turbulensi lebih dini. Dalam kasus KPK-Polri ada ujian kewibawaan Presiden. Keputusan yang diambil akan menunjukkan ketegasan dan kewibawaan Jokowi sebagai Kepala negara yang akan dilihat negara lain,” ujar Gun Gun Heryanto di Jakarta, Sabtu (31/1).

Menurutnya, saat ini banyak opini publik yang sengaja dibentuk untuk menggiring Presiden Jokowi mengambil langkah sesuai keinginan publik melalui media massa. Menghadapi langkah tersebut, lanjutnya, Jokowi mengambil empat langkah strategis.

“Pertama, Jokowi melakukan buying time strategy atau mengulur waktu. Ini terjadi karena DPR telah menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri terpilih. Jokowi menunda pelantikan sebagai strategi untuk mengulur waktu,” tegasnya.

Kedua, lanjutnya, Jokowi melakukan pra kondiisi untuk menetralisasi beragam macam kondisi publik di masyarakat. Hal ini akan membuat polemik KPK-Polri tersebar dalam berbagai macam posisi, bukan lagi terfokus pada Jokowi, misalnya, tim sembilan.

“Ketiga, Jokowi melakukan ‘political high’. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan media besar untuk memasok pandangan Istana sesuai apa yang dikehendaki presiden, sehingga opini menjadi terkanalisasi,” terangnya.

Keempat, Jokowi melakukan strategi Manufer  zone of possible agreement (ZOPA). Jokowi melakukan pendekatan ke Prabowo untuk mendukung pemerintah. Hal ini tentunya akan menimbulkan streesing kepada lawan politik. Jokowi bisa memberikan pesan untuk memberikan tekanan kepada parpol-parpol yang bersebarangan dengan menggandeng Prabowo.

“Namun, apakah Jokowi benar-benar memiliki ketegasan? karena strategi ini hanya masalah waktu saja. Pada akhirnya Jokowi harus mengambil ketegasan dalam konteks melantik atau tidak melantik Kapolri Budi Gunawan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka